Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) berencana untuk segera memanggil Kementerian Haji dan Umrah. Pemanggilan ini bertujuan untuk mengkaji langkah-langkah pemerintah terkait penyelenggaraan perjalanan umrah di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran di kawasan Timur Tengah.
Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menjelaskan bahwa pembahasan krusial ini akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Rapat akan memanfaatkan sisa masa sidang DPR yang relatif terbatas menjelang libur Lebaran. “Situasi darurat tidak hanya terasa di tanah air, namun juga kami duga terjadi di Arab Saudi. Inilah yang ingin kami sampaikan dalam rapat yang singkat, mungkin hanya dalam rentang 3 hingga 4 hari. Masa sidang dimulai tanggal 10 Maret dan pada tanggal 13 Maret sudah memasuki masa reses sekali setahun,” ujar Marwan di Kompleks Parlemen DPR, Jumat (6/3).
Marwan menegaskan, meskipun waktu terbatas, Komisi VIII akan memanfaatkan empat hari tersebut secara optimal. Ia bahkan menambahkan, jika situasi dianggap semakin mendesak, anggota dewan siap untuk kembali dari daerah pemilihan (dapil) guna segera menetapkan langkah-langkah strategis demi keamanan jemaah umrah.
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa pemerintah saat ini telah mengeluarkan imbauan penting bagi para jemaah umrah. Mereka yang belum berangkat disarankan untuk menunda keberangkatan jika memungkinkan. Sementara itu, bagi jemaah yang sudah berada di Arab Saudi, diimbau untuk selalu memperhatikan arahan dan petunjuk, terutama dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), guna memastikan kesiapan dan keamanan selama berada di sana.
Namun demikian, Marwan Dasopang mengamati bahwa keberangkatan jemaah umrah dari Indonesia masih terus berlangsung setiap hari. “Kami melihat saat ini pesawat masih terus menerbangkan jemaah. Maskapai seperti Lion Air, Garuda Indonesia, dan Saudia Airlines, terpantau masih beroperasi melayani rute tersebut,” ungkapnya.
Mengingat situasi keamanan di kawasan yang belum dapat diprediksi eskalasinya, Marwan menilai pemerintah harus segera menyiapkan langkah lanjutan yang lebih komprehensif. “Karena penerbangan masih berjalan setiap hari dan eskalasi belum bisa diperkirakan, pemerintah semestinya wajib menyusun langkah-langkah berikutnya,” tegasnya. Ia juga menambahkan bahwa penetapan kebijakan tersebut tidak dapat diambil secara parsial, melainkan harus melibatkan berbagai instansi terkait yang berkaitan dengan layanan umrah.
Isu vital ini, menurut Marwan, akan menjadi salah satu fokus utama dalam rapat Komisi VIII DPR RI mendatang. “Saya kira inilah yang akan kami dorong dalam rapat-rapat nanti. Kami akan memprioritaskan pembahasan ini karena persiapan haji pun juga sangat mendesak,” pungkasnya, menunjukkan keseriusan DPR dalam menjaga keselamatan jemaah.
