Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyatakan terus memantau dari dekat eskalasi ketegangan yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Situasi tersebut dinilai berpotensi membahayakan warga sipil serta meningkatkan ketidakpastian keamanan regional dan global.
Direktur Jenderal Asia, Pasifik, Afrika Kemlu, Santo Darmosumarto, mengatakan situasi tersebut menjadi perhatian serius karena berpotensi menimbulkan dampak keamanan dan kemanusiaan yang luas.
“Pemerintah Republik Indonesia terus mengikuti dengan dekat eskalasi ketegangan yang saat ini terjadi di kawasan Timur Tengah, termasuk aksi saling serang yang melanggar kedaulatan beberapa negara yang terdampak di kawasan Timur Tengah,” kata dia dalam press briefing di Kantor Kemlu, Jakarta Pusat pada Jumat (5/3).
Menurut dia, perkembangan situasi tersebut berpotensi meningkatkan ketidakpastian keamanan.
“Ini menjadi penting, karena situasi tersebut berpotensi untuk meningkatkan ketidakpastian keamanan, baik regional maupun global,” ujar Santo.
Ia juga menilai eskalasi konflik tersebut dapat membahayakan warga sipil yang berada di kawasan konflik.
“Ini juga mengancam keselamatan warga sipil di kawasan tersebut dan tentunya juga memiliki dampak terhadap perkembangan ekonomi global,” sambung Santo.
Pemerintah Indonesia, lanjut dia, mendorong penghentian kekerasan serta langkah-langkah deeskalasi oleh seluruh pihak yang terlibat konflik melalui pernyataan resmi.
“Pernyataan tersebut di antaranya menyebutkan, pertama, mendorong penghentian kekerasan oleh semua pihak dan upaya untuk deeskalasi. Yang kedua, menegaskan pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara, serta penghormatan terhadap hukum internasional termasuk Piagam PBB,” ucap Santo.
Selain itu, Indonesia juga menekankan pentingnya penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi dan dialog.
“Dalam statement kita juga disampaikan upaya untuk mendorong diplomasi dan dialog di antara pihak-pihak terkait,” imbuh Santo.
Pihaknya senantiasa mendorong komunikasi diplomatik yang intensif dengan berbagai pihak terkait.
“Yang kedua adalah untuk mengintensifkan komunikasi diplomatik di antara Indonesia dan negara-negara di kawasan. Presiden RI telah melakukan phone call dengan pimpinan di UEA, Emir Qatar dan juga Raja Yordania. Pak Menlu juga sudah melakukan phone call dengan beberapa counterpart beliau, termasuk Menlu Iran, Menlu UEA, dan Menlu Arab Saudi,” tegas Santo.
Di tengah meningkatnya ketegangan tersebut, pemerintah juga memastikan perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di kawasan Timur Tengah tetap menjadi prioritas. Kemlu mencatat jumlah WNI di kawasan tersebut mencapai lebih dari 516 ribu orang.
“Kami memastikan upaya perlindungan WNI di kawasan Timur Tengah tetap menjadi prioritas. Sebagaimana diketahui, jumlah warga negara Indonesia di Timur Tengah itu mencapai lebih dari 516 ribu orang. Mayoritasnya memang di Arab Saudi, tetapi juga kita mencatat ada sekitar 329 warga negara kita yang tinggal di Iran,” ujar Santo.
Kemlu pun terus berkoordinasi dengan perwakilan RI di kawasan untuk memantau situasi keamanan serta kondisi WNI di wilayah tersebut.
