Banyak pekerja di Amerika Serikat (AS) mengeluhkan biaya hidup yang terus meningkat meskipun Presiden AS Donald Trump sebelumnya berjanji akan mengatasi krisis keterjangkauan di negara tersebut.
Mengutip The Guardian, banyak pekerja kesulitan memenuhi kebutuhan dasar dan terpantau ada kekhawatiran lintas partai terhadap penanganan ekonomi oleh pemerintahan Trump.
Pekerja layanan pos di Paulden, Arizona, Dawn Levie (61) salah satunya. Dia mengatakan pendapatannya berkurang ribuan dolar dalam setahun terakhir akibat pemotongan jam kerja. Kondisi itu membuatnya semakin sulit membayar kebutuhan pokok seperti bahan makanan dan tagihan utilitas.
“Sulit menggambarkan perasaan ketika Anda tidak bisa mempertahankan penghidupan karena uang Anda terdampak. Anda tidak bisa membayar tagihan dan para kreditur menjadi marah,” kata Levie, dikutip dari The Guardian, Minggu (15/3).
Di sisi lain, Gedung Putih menilai persoalan keterjangkauan tersebut tidak mencerminkan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Dalam sebuah rapat umum di Kentucky, Trump menyatakan inflasi menurun, pendapatan meningkat, dan ekonomi AS kembali bangkit.
Namun sejumlah pekerja mengatakan kenaikan harga membuat gaji mereka tidak mampu mengejar biaya hidup. Bryan Williams (63), pekerja perawatan rumah di Wisconsin dengan upah USD 17,65 per jam, mengatakan dia harus hidup dari gaji ke gaji untuk membayar sewa, makanan, dan BBM.
Keluhan serupa disampaikan Vernice Thompson (63), pekerja ritel di Virginia. Meski menerima manfaat jaminan sosial, biaya perumahan masih menyerap sekitar setengah dari pendapatannya, sementara harga bahan makanan dan pakaian terus meningkat.
Data menunjukkan harga pangan pada Januari tercatat 2,9 persen lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya dan diperkirakan naik 3,1 persen dalam setahun ke depan. Harga utilitas di AS juga meningkat lebih dari 6 persen pada Januari 2026 dibandingkan tahun sebelumnya.
Kenaikan biaya kebutuhan pokok turut mendorong peningkatan utang rumah tangga. Total utang rumah tangga pada kuartal IV 2025 mencapai USD 18,8 triliun, sementara utang kartu kredit mencetak rekor USD 1,28 triliun.
Di sisi lain, banyak pekerja mengalami stagnasi upah. Sebanyak 10 persen pekerja dengan upah terendah yang rata-rata menerima USD 14,56 per jam mengalami penurunan upah riil sebesar 0,3 persen setelah disesuaikan dengan inflasi pada 2025.
Upah minimum federal sebesar USD 7,25 per jam juga tidak berubah sejak 2009, menjadi periode terpanjang tanpa kenaikan sejak aturan tersebut diberlakukan.
Orang Kaya Makin Kaya
Sebaliknya, kelompok berpendapatan tinggi di AS justru mencatat kenaikan penghasilan lebih cepat. Sejak 1979, upah kelompok ini tumbuh dua kali lebih cepat dibandingkan pekerja berpendapatan rendah dan menengah.
Keluarga di AS diperkirakan telah mengeluarkan lebih dari USD 1.700 akibat kebijakan tarif pemerintahan Trump selama periode Februari 2025 hingga Januari 2026.
Selain itu, pemerintah juga memangkas sejumlah program perlindungan sosial. Undang-Undang One Big Beautiful Bill Act yang disahkan tahun lalu mencakup pemotongan lebih dari 1 triliun dolar AS untuk program Medicaid, 536 miliar dolar AS dari Medicare, serta USD 186 miliar dari Program Bantuan Nutrisi Tambahan (Snap).
Gedung Putih juga membiarkan subsidi Affordable Care Act berakhir, yang bermanfaat kurang lebih bagi 22 juta warga AS. Lalu mencabut kebijakan yang sebelumnya menaikkan upah minimum bagi kontraktor federal menjadi 15 dolar AS per jam. Kebijakan tersebut berdampak pada lebih dari 300.000 pekerja.
Selain itu, pemerintah juga berupaya menghapus perlindungan lembur bagi hampir 4 juta pekerja perawatan rumah yang pada 2024 menerima upah median sebesar USD 16,78 per jam.
Meski demikian, Juru bicara Gedung Putih Kush Desai menolak anggapan bahwa kondisi ekonomi memburuk. Menurut dia, ekonomi AS di bawah pemerintahan Trump tetap berada pada jalur yang kuat.
Dia mengatakan laporan inflasi terbaru menunjukkan tekanan harga mulai mereda, sementara agenda pemotongan pajak, tarif, dan deregulasi pemerintah dinilai mendorong pertumbuhan upah riil dan investasi.
