jpnn.com, JAKARTA – Anggota Komisi II Giri Ramanda Nazaputra Kiemas meminta pemerintah bisa melakukan kajian mendalam dari wacana penerapan kerja dari rumah atau work from home (WFH) selama sehari dalam sepekan untuk karyawan swasta dan negeri.
Terutama, kata dia, kebijakan tersebut sejalan dengan rencana penghematan bahan bakar minyak (BBM) dan tetap menjaga produktivitas.
“Diingatkan untuk tidak mengambil kebijakan yang tidak dianalisis terlebih dahulu,” kata Giri melalui layanan pesan, Rabu (25/3).
Namun, legislator fraksi PDI Perjuangan itu mengingatkan ada beberapa pekerjaan yang karyawannya tidak bisa diterapkan WFH atau work from anywhere (WFA).
Kebijakan WFH Jangan Bikin Perekonomian RI Melambat
“Maka dari itu ketika kebijakan ini diterapkan agar senantiasa dievaluasi, sehingga keadaan penghematan yang diinginkan sebanding dengan produktivitas yang mungkin turun dengan kebijakan ini,” ujar Giri.
Dia juga mengingatkan perlunya evaluasi berkala apabila pemerintah benar-benar mewujudkan penerapan WFH sehari dalam sepekan
“Evaluasi harus berkala, agar jangan mengorbankan produktivitas nasional untuk penghematan BBM yang akan membuat ekonomi mandek,” kata Giri.
Diketahui, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah tengah menyiapkan skema kerja fleksibel berupa WFH sebagai respons terhadap kenaikan harga minyak.
WFH Sehari dalam Sepekan Tak Berdampak Signifikan
“Terkait dengan kajian, bahwa dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi daripada waktu kerja, di mana akan dibuka fleksibilitas untuk WFH,” ujar Airlangga dalam pernyataan pers seusai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3) sore.
Airlangga menjelaskan kebijakan tersebut dirancang dengan memberikan fleksibilitas satu hari WFH dalam lima hari kerja.
Skema itu tidak hanya ditujukan bagi ASN, tetapi juga meliputi sektor swasta dan pemerintah daerah. (ast/jpnn)
