Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan skema work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) telah dibahas dalam rapat lintas kementerian. Tapi, pemerintah sepakat pengumuman resmi akan disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian.
Rencana pemerintah menerapkan kebijakan bekerja WFH dipertimbangkan untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) secara nasional akibat perang AS-Iran.
“Soal WFH sudah dirapatkan, tapi nanti biar satu suara. Oleh karena itu nanti, kemarin yang mimpin rapat kan Menko Ekonomi didampingi juga Menko PMK. Jadi ya, biar yang mengumumkan biar Pak Menko Ekonomi,” kata Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (25/3).
Ia menjelaskan, pembahasan skema tersebut telah dilakukan secara intensif dalam rapat yang berlangsung cukup lama.
“Udah rapat kemarin, rapat hampir 3 atau 4 jam. Ya, tapi kita sepakat untuk satu suara berarti yang menyampaikan, ya saya nggak tahu siapa di Istana. Apakah Pak Menko PMK, apakah Menteri Ekonomi, ataukah nanti oleh Pak Mensesneg. Jadi, kita hanya memberikan masukan-masukan saja, tapi saya nggak berwenang untuk menyampaikan ke publik,” ujarnya.
Tito menilai, penerapan WFH bukan hal baru bagi pemerintah, mengingat pengalaman saat pandemi COVID-19.
“Nggak masalah kalau saya. Saya yakin nggak akan masalah. Karena ini bukan pengalaman pertama ini. Ini pada waktu jaman COVID itu kan WFH bahkan sempat hanya WFO-nya hanya 25%. Kemendagri itu 25%, WFO jalan juga. Jadi, bukan sesuatu yang baru, tapi kita punya pengalaman,” terang dia.
Menurutnya, pemerintah daerah juga dinilai siap jika kebijakan tersebut diterapkan kembali, meski tetap memerlukan penyesuaian, terutama bagi kepala daerah yang baru menjabat.
Kemensos Simulasi WFH untuk Hemat Energi: yang Penting Layanan Tak Terganggu
Kementerian Sosial (Kemensos) mulai melakukan simulasi kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan sebagai bagian dari upaya efisiensi energi yang direncanakan pemerintah.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah simulasi internal sambil menunggu aturan resmi dari pemerintah pusat.
“Ya kami sudah melakukan simulasi-simulasi ya, kami sedang melakukan simulasi. Tetapi tentu kami akan menunggu ketentuan yang nanti dibuat oleh kementerian PAN-RB sesuai arahan Bapak Presiden. Kita akan menyesuaikan tetapi kami sudah mulai melakukan simulasi,” ujar Gus Ipul di Kantor Kemensos, Senen, Jakarta Pusat, Rabu (25/3).
Ia menjelaskan, skema yang tengah diuji coba antara lain penerapan WFH satu hari dalam sepekan, dengan tetap memastikan layanan kepada masyarakat tidak terganggu.
“Iya misalnya di hari Jumat nanti itu ya satu hari dalam satu minggu seperti apa, kemudian prioritas kami adalah yang penting layanannya tidak terganggu. Jadi layanan untuk masyarakat tidak terganggu, tetapi kita juga bisa berbagi untuk WFO dan WFA-nya ya,” kata Gus Ipul.
Selain simulasi WFH, Kemensos juga mulai menyisir anggaran untuk mendukung kebijakan efisiensi tersebut, termasuk memangkas belanja yang dinilai tidak prioritas.
“Tentu kami akan menindaklanjuti arahan Presiden. Makanya tadi kami rapat dan kita akan menyisir mana anggaran-anggaran yang katakanlah tidak prioritas, bersifat seremoni atau belanja-belanja yang bisa ditunda,” ungkap Gus Ipul.
“Yang menjadi fokus utama kami adalah program-program yang langsung berkaitan dengan kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat seperti bansos reguler atau bansos kebencanaan atau program-program atensi kami seperti respons kasus untuk keluarga-keluarga yang memang membutuhkan bantuan cepat dari pemerintah,” lanjutnya.
Ia menambahkan, efisiensi juga akan dilakukan pada penggunaan listrik, alat tulis kantor, hingga pelaksanaan rapat.
“Sementara hal-hal lain yang bisa ditunda tentu akan kami alihkan untuk hal-hal yang lebih mendesak. Tentu kita akan lakukan efisiensi ya, mulai penggunaan AC, penggunaan listrik, belanja alat-alat tulis ya, kemudian rapat-rapat dan lain-lain sebagainya. Tentu kami akan melakukan efisiensi,” tuturnya.
Pram Bicara Peluang ASN Pemprov DKI Jalani WFH Buat Hemat Energi
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pihaknya akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait rencana penerapan work from home (WFH) sebagai upaya penghematan energi.
“Jadi Pemerintah DKI Jakarta akan mengikuti apa yang menjadi keputusan Pemerintah Pusat,” kata Pramono di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (25/3).
Pramono menyampaikan, hingga saat ini Pemprov DKI belum mengambil langkah khusus karena masih belum ada keputusan dari kebijakan tersebut.
“Apa pun yang diputuskan itu akan kami jalankan. Tetapi karena belum diputuskan kami belum mengambil sikap untuk itu,” kata dia.
