Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengupayakan tidak ada pemberhentian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), meski muncul isu efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, hingga saat ini belum ada keputusan final dari pemerintah pusat terkait kebijakan tersebut.
“Hal yang berkaitan dengan PPPK karena ini kan masih debatable, belum keputusan sepenuhnya dari pemerintah pusat,” kata Pramono usai menghadiri Perayaaan HUT ke-12 PT Transjakarta di Halte Tosari, Jakarta Pusat, Jumat (27/3).
Pram menambahkan, sebagian PPPK di lingkungan Pemprov DKI juga baru saja dilantik, baik yang bekerja paruh waktu maupun penuh waktu.
“Maka dengan demikian kami akan mempelajari itu. Tapi yang jelas Pemerintah DKI Jakarta akan berusaha tidak ada pemberhentian kerja,” ujarnya.
Pramono menegaskan, Pemprov DKI berkomitmen menjaga stabilitas tenaga kerja di lingkungan pemerintah daerah, sembari tetap menyesuaikan dengan kebijakan yang nantinya ditetapkan pemerintah pusat.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pentingnya efisiensi anggaran di tingkat pemerintah daerah.
Tito mengatakan, salah satu pos anggaran yang perlu ditekan adalah perjalanan dinas yang tidak mendesak, agar anggaran dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat.
“Ya terutama perjalanan dinas yang tidak perlu, dari dulu saya sampaikan. Jadi uangnya diarahkan untuk program yang prorakyat,” kata Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (25/3).
Ia menjelaskan bahwa efisiensi tidak secara spesifik menyasar penggunaan BBM, namun bisa dilakukan melalui berbagai langkah penghematan seperti yang pernah diterapkan saat pandemi COVID-19.
