Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sepenuhnya siap mengimplementasikan kebijakan Work From Home (WFH) satu hari dalam sepekan. Kebijakan ini merupakan arahan langsung dari pemerintah pusat yang telah diputuskan dan rencananya akan segera diumumkan dalam waktu dekat, menandakan komitmen Pemprov DKI dalam mendukung inisiatif nasional.
Pramono Anung, saat ditemui di gedung DPRD DKI Jakarta pada Senin (30/3), menekankan prinsip dasar kepatuhan Pemprov DKI. “Secara prinsip, seperti yang saya katakan, Pemerintah DKI Jakarta akan mengikuti apa yang menjadi arahan dan juga peraturan yang akan dikeluarkan secara resmi dari pemerintah pusat,” ujar Pramono, mengukuhkan keselarasan kebijakan daerah dengan pusat.
Meskipun demikian, ada satu pengecualian penting yang disampaikan Pramono terkait penerapan WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Beliau memastikan bahwa hari Rabu tidak akan dipilih sebagai hari untuk WFH. Keputusan ini diambil karena hari Rabu telah ditetapkan sebagai hari wajib bagi ASN untuk menggunakan transportasi umum. Kebijakan ini bertujuan strategis untuk mendorong penggunaan angkutan publik di kalangan warga Jakarta secara lebih luas.
“Mengenai hari, tentunya tidak hari Rabu. Kenapa tidak hari Rabu? Karena Rabu itu adalah hari transportasi umum,” terang Pramono lebih lanjut, menjelaskan alasan di balik penetapan khusus tersebut agar tidak ada kebijakan yang saling berbenturan.
Untuk menghindari tumpang tindih dengan program penggunaan transportasi umum, Pemprov DKI Jakarta akan menentukan hari yang paling tepat untuk pemberlakuan WFH satu hari dalam sepekan. Penentuan hari ini akan dilakukan setelah kebijakan resmi dari pemerintah pusat diterbitkan. Pramono menambahkan, “Sehingga dengan demikian, kalau nanti sudah diputuskan oleh pemerintah pusat, akan memutuskan di luar hari Rabu. Karena Rabu tetap untuk transportasi umum,” memastikan bahwa WFH akan dilaksanakan pada hari lain selain Rabu.
