Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Nazaruddin Dek Gam, menyerukan kepada partai politik untuk mengambil tindakan tegas terhadap anggota fraksi mereka yang perilakunya memicu kontroversi dan kemarahan publik. Ia mendesak agar anggota dewan yang bersangkutan dinonaktifkan dari jabatannya di DPR sesegera mungkin.
“MKD meminta kepada partai politik yang anggotanya viral karena ucapannya atau tindakannya, untuk segera menonaktifkan anggota tersebut dari DPR, secepatnya,” tegas Dek Gam kepada wartawan, Minggu (31/8). Pernyataan ini muncul sebagai respons atas berbagai kejadian yang dianggap melanggar etika dan norma yang berlaku bagi seorang anggota dewan.
Sejauh ini, baru Partai NasDem yang menunjukkan respons cepat dan konkret dengan menonaktifkan dua kadernya, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, baik dari keanggotaan partai maupun status mereka sebagai anggota dewan. Langkah ini diapresiasi sebagai contoh baik yang diharapkan dapat diikuti oleh partai politik lainnya.
Dek Gam secara khusus menyoroti perlunya tindakan serupa dari partai-partai lain, termasuk Partai Golkar. Ia secara eksplisit menyebut nama Adies Kadir, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI, untuk segera dievaluasi dan dicopot dari jabatannya jika terbukti melanggar kode etik. “Kami minta PAN juga, PAN maupun Golkar Adies Kadir,” ujarnya.
Lebih lanjut, MKD juga menyoroti perilaku sejumlah anggota fraksi yang dianggap tidak pantas, yaitu berjoget saat momen sidang tahunan pada Jumat (15/8). Tindakan tersebut dinilai tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat yang sedang mengalami kesulitan. MKD berpendapat bahwa perilaku seperti itu mencoreng citra lembaga DPR dan melanggar kode etik anggota dewan.
“Joget-joget di DPR itu juga melanggar etik. Di saat rakyat lagi susah, tidak pantas ada di DPR untuk ini (joget), tidak ada itu yang kayak gitu. Akan saya tertibkan semua mereka,” tandasnya. MKD berjanji akan menindak tegas setiap anggota dewan yang terbukti melanggar kode etik dan merugikan kepercayaan publik.
PESAN REDAKSI:
Demonstrasi merupakan hak warga negara dalam berdemokrasi. Untuk kepentingan bersama, sebaiknya demonstrasi dilakukan secara damai tanpa aksi penjarahan dan perusakan fasilitas publik.
Ringkasan
Ketua MKD DPR RI, Nazaruddin Dek Gam, meminta partai politik untuk menonaktifkan anggota DPR yang perilakunya menimbulkan kontroversi dan kemarahan publik. Hal ini dilakukan sebagai respons terhadap berbagai kejadian yang dianggap melanggar etika anggota dewan.
Baru Partai NasDem yang telah menonaktifkan dua kadernya, sementara MKD menyoroti perlunya tindakan serupa dari partai lain seperti Golkar, dengan menyebut nama Adies Kadir untuk dievaluasi. MKD juga menyoroti tindakan anggota DPR yang berjoget saat sidang tahunan, yang dinilai tidak pantas dan melanggar kode etik.
