Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendesak DPR RI untuk segera mengundang tokoh masyarakat dan tokoh mahasiswa agar dapat melakukan dialog langsung. Permintaan ini disampaikan menyusul serangkaian demo ricuh yang terjadi belakangan ini, menunjukkan urgensi untuk membuka saluran komunikasi.
Pernyataan penting ini disampaikan oleh Prabowo dalam sebuah konferensi pers yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Minggu (31/8). Momen tersebut menjadi penegasan sikap pemerintah dalam menyikapi dinamika sosial yang berkembang.
“Saya juga akan meminta pimpinan DPR untuk langsung mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh mahasiswa, agar bisa langsung berdialog dan diterima dengan baik,” tegas Prabowo, menekankan pentingnya komunikasi yang inklusif dan responsif terhadap aspirasi publik.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga mengungkapkan bahwa DPR RI telah berkomitmen untuk mencabut sejumlah kebijakan kontroversial yang sebelumnya menuai banyak sorotan dan kritik dari masyarakat. Langkah ini merupakan respons legislatif terhadap masukan publik.
Beberapa kebijakan yang akan dicabut atau ditinjau ulang tersebut termasuk penyesuaian besaran tunjangan anggota DPR serta penerapan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Kebijakan ini diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
Lebih lanjut, Prabowo menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga negara untuk secara aktif menerima serta menindaklanjuti masukan dari masyarakat. Ia juga meminta warga negara untuk tetap tenang dan senantiasa menaruh kepercayaan kepada pemerintah yang dipimpinnya.
“Pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk selalu memperjuangkan kepentingan rakyat, termasuk rakyat yang paling kecil, paling tertinggal,” tandas Prabowo, menegaskan komitmennya terhadap kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
Pada kesempatan penting tersebut, Prabowo turut didampingi oleh sejumlah tokoh politik nasional terkemuka. Mereka adalah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum NasDem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edy Baskoro Yudhoyono, Ketua DPR RI Puan Maharani, serta Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Kehadiran para pemimpin ini menandakan dukungan lintas partai terhadap langkah-langkah yang diambil pemerintah.
Meskipun demonstrasi merupakan hak fundamental warga negara dalam berdemokrasi, sangatlah krusial untuk memastikan aksi-aksi tersebut berjalan secara damai. Demi kepentingan bersama, tindakan penjarahan dan perusakan fasilitas publik harus dihindari sepenuhnya demi menjaga ketertiban umum dan esensi demokrasi itu sendiri.
Ringkasan
Presiden Prabowo Subianto mendesak DPR RI untuk mengundang tokoh masyarakat dan mahasiswa berdialog langsung, menyusul demo ricuh yang terjadi. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers di Istana Merdeka sebagai bentuk respons pemerintah terhadap dinamika sosial yang berkembang.
DPR RI berkomitmen mencabut kebijakan kontroversial, termasuk penyesuaian tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Prabowo juga menginstruksikan kementerian dan lembaga negara aktif menerima masukan masyarakat serta menegaskan komitmen pemerintah untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.
