HiPontianak – Ratusan mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak kembali menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Barat pada Senin, 1 September 2025. Uniknya, kedatangan mereka kali ini disambut langsung oleh jajaran pejabat tinggi daerah, termasuk Gubernur Kalbar, Ria Norsan, Kapolda Kalbar, Irjen Pol. Pipit Rismanto, serta Ketua DPRD Kalbar, Aloysius, yang turut menemui para demonstran.
Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIP Untan, Debora, menjelaskan bahwa tujuan utama aksi ini adalah untuk menyampaikan berbagai tuntutan mendesak. Salah satu poin krusial dalam aspirasi mereka adalah seruan untuk kenaikan gaji tenaga pendidik, baik guru maupun dosen, yang dianggap fundamental bagi peningkatan kualitas pendidikan.
Di hadapan para anggota DPRD Kalbar, Debora merinci sejumlah tuntutan yang ditujukan kepada lembaga legislatif tersebut. Tuntutan-tuntutan ini meliputi: mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) untuk segera mengeluarkan rincian biaya terkait isu kenaikan tunjangan DPR-RI; menuntut kenaikan gaji bagi tenaga pendidik (guru dan dosen); mendesak pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset; menuntut dan memastikan terciptanya 19 juta lapangan pekerjaan; menguatkan pengawasan terhadap fungsi Eksekutif; serta meminta penjelasan dan perbaikan regulasi terkait permasalahan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang kian meresahkan masyarakat.
Selain kepada DPRD, Debora juga menyuarakan sejumlah aspirasi langsung kepada Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan. Fokus utama tuntutan ini mencakup desakan untuk kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) di Kalimantan Barat, yang dianggap masih perlu peningkatan signifikan demi kesejahteraan pekerja.
Lebih lanjut, tuntutan spesifik kepada Gubernur Kalbar mencakup: mendesak peningkatan kualitas sumber daya di Kalbar yang kerap masuk dalam lima terendah secara nasional; perbaikan fasilitas jalan yang rusak dan fasilitas sekolah yang tidak layak, khususnya di daerah-daerah terpencil; pemerataan akses internet dan listrik hingga ke pelosok pedalaman Kalbar; serta penyelamatan dan perlindungan hutan adat yang ada di wilayah Kalimantan Barat.
Menanggapi aspirasi yang disampaikan mahasiswa, Ketua DPRD Kalbar, Aloysius, turun langsung dan berdialog dengan perwakilan mahasiswa. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan menjadi perantara bagi tuntutan tersebut. “Nantinya surat tuntutan ini akan kami lampirkan dan sampaikan ke pusat untuk ditindaklanjuti. Sebab, sebagian besar isu ini merupakan kewenangan pemerintah pusat, kami di daerah hanya bertugas meneruskan aspirasi yang mahasiswa sampaikan hari ini,” jelas Aloysius.
Senada dengan Ketua DPRD, Gubernur Kalbar, Ria Norsan, juga menyambut baik dan mengapresiasi aksi damai yang diusung oleh para mahasiswa. Dalam suasana rintik gerimis yang membasahi area aksi, Gubernur Ria Norsan bahkan langsung berhadapan dengan mahasiswa, menunjukkan komitmennya untuk segera menindaklanjuti tuntutan-tuntutan yang disuarakan.
Terkait beberapa poin tuntutan, Gubernur Ria Norsan menjelaskan, “Memang setiap tahun UMR mengalami kenaikan, namun penyesuaiannya selalu merujuk pada keputusan dari pemerintah pusat. Untuk tuntutan lain seperti pemerataan akses internet di pedalaman, hal ini tentu akan menjadi prioritas kami untuk dituntaskan secepatnya.” Ia juga menambahkan bahwa aksi unjuk rasa kali ini dinilai sangat baik dan berlangsung kondusif, tanpa adanya tindakan anarkis, yang patut menjadi contoh positif dalam penyampaian aspirasi publik.
Ringkasan
Ratusan mahasiswa FISIP Untan menggelar aksi unjuk rasa di DPRD Kalbar, disambut oleh Gubernur, Kapolda, dan Ketua DPRD. Aksi ini bertujuan menyampaikan tuntutan mendesak, termasuk kenaikan gaji tenaga pendidik serta perbaikan UMR Kalbar. Mahasiswa juga menuntut pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset dan terciptanya lapangan pekerjaan.
Ketua DPRD Kalbar berjanji meneruskan tuntutan ke pusat, sementara Gubernur Kalbar mengapresiasi aksi damai dan berjanji menindaklanjuti tuntutan terkait UMR dan pemerataan akses internet. Gubernur juga menekankan pentingnya penyesuaian UMR berdasarkan keputusan pusat dan mengapresiasi aksi yang kondusif.
