Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menggelar pertemuan penting dengan aliansi BEM dan kelompok aktivis Cipayung Plus di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis, 4 September. Pertemuan yang berlangsung intens selama kurang lebih tiga jam ini menjadi sorotan utama, menandai tindak lanjut dari serangkaian aspirasi yang disuarakan mahasiswa sebelumnya.
Usai dialog maraton tersebut, Koordinator Media BEM SI Kerakyatan, Pasha Fazillah Afap, secara tegas menyatakan bahwa pihaknya mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera membentuk tim investigasi terkait dugaan makar. Tuntutan ini menjadi prioritas utama yang mereka sampaikan langsung kepada perwakilan eksekutif.
“Titik tekan kami yang pertama adalah mendesak keras agar segera mengesahkan RUU Perampasan Aset yang telah kami sampaikan di DPR RI. Namun, untuk hari ini, kami juga secara lantang atas nama BEM SI Kerakyatan menyampaikan tuntutan tegas kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk tim investigasi terkait dugaan makar,” ujar Pasha, menegaskan agenda kritis mereka.
Pasha menjelaskan, audiensi dengan Mensesneg Prasetyo Hadi dan Mendiktisaintek Brian Yuliarto ini merupakan kelanjutan dari aspirasi yang sebelumnya telah disuarakan di gedung DPR. “Kurang lebih sama dengan apa yang kami sampaikan kemarin di DPR. Artinya, kemarin Pak Sufmi Dasco menegaskan bahwa isu ini di legislatif, dan hari ini kami diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi di lembaga eksekutif,” tambahnya, merujuk pada alur penyampaian tuntutan mereka.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua BEM UPNVJ, Kaleb, turut menambahkan bahwa pemerintah menunjukkan komitmen untuk mengakomodasi aspirasi mahasiswa. “Tadi sudah disampaikan oleh kawan-kawan yang hadir dalam pertemuan dengan Pak Mensesneg dan Pak Mendikti bahwasanya tuntutan ’17+8′ harus bisa diakomodasi. Dan Pak Mendikti serta Pak Mensesneg pun menyetujui untuk mengakomodasi setiap aspirasi yang sedang menjadi perhatian utama saat ini, yakni ’17+8′,” jelas Kaleb, mengindikasikan adanya respons positif dari pihak pemerintah.
Meskipun tuntutan ’17+8′ memiliki tenggat waktu hingga keesokan harinya, Pasha menegaskan bahwa pertemuan dengan pemerintah belum dapat diartikan sebagai kemenangan mutlak. Menurutnya, pengawalan dari masyarakat dan mahasiswa tetap krusial untuk memastikan janji-janji tersebut terealisasi. “Per hari ini, sebenarnya kami menemui Bapak Mensesneg dan Pak Mendikti bukan berarti ini kemenangan yang sudah mutlak bagi kami, tetapi harus ada pengawalan-pengawalan yang jelas,” tegasnya.
Sementara itu, Paloma dari Universitas Yarsi, yang juga Koordinator Wilayah BEM SI Kerakyatan Banten se-Jabodetabek, menegaskan bahwa mahasiswa tidak menerima larangan untuk melanjutkan demonstrasi apabila tuntutan mereka tidak segera dipenuhi. “Tidak ada kejelasan tersendiri mengenai demonstrasi, dan tidak ada juga penahanan untuk tidak demo dari Bapak Menteri di dalam. Artinya, apa pun tuntutan yang kita sampaikan itu sudah diterima dengan baik dan akan dilakukan sesegera mungkin. Tentunya, perlu pengawalan tersendiri dari kami selaku masyarakat dan mahasiswa,” pungkas Paloma, menggarisbawahi kesiapan mereka untuk terus mengawal isu-isu krusial ini.
Ringkasan
BEM SI mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim investigasi terkait dugaan makar setelah pertemuan dengan Mensesneg di Istana Negara. Desakan ini disampaikan sebagai tindak lanjut aspirasi yang sebelumnya telah disuarakan di DPR RI, dan menjadi prioritas utama yang disampaikan langsung kepada perwakilan eksekutif.
Pertemuan dengan Mensesneg dan Mendiktisaintek dinilai sebagai komitmen pemerintah untuk mengakomodasi aspirasi mahasiswa terkait tuntutan ’17+8′. Meskipun demikian, BEM SI menegaskan bahwa pengawalan dari masyarakat dan mahasiswa tetap diperlukan untuk memastikan realisasi janji-janji tersebut, dan mahasiswa tidak akan berhenti berdemonstrasi jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.
