Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Haikal Hassan, merespons isu food tray atau wadah makan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga mengandung minyak babi. Nantinya, ia akan terbang ke China untuk memeriksa langsung. Sebab, food tray MBG diproduksi di China.
“Kalau terakhir untuk food tray itu kan terakhir masih diperiksa. Mudah-mudahan dalam minggu ini kami akan berangkat ke China karena kami tidak melayani isu, tidak melayani berita-berita yang hoax, kami harus menyaksikan lebih dulu, kami harus audit lebih dulu semuanya,” kata Haikal saat ditemui di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, pada Senin (8/9).
Terkait dukungannya terhadap Badan Gizi Nasional (BGN) selaku penyelenggara program MBG, BPJPH juga akan melakukan sertifikasi tak hanya pada makanan, tetapi juga peralatan terkait MBG. Haikal menegaskan pihaknya juga sudah menandatangani kesepakatan sinergi jaminan produk halal dalam program pemenuhan gizi nasional dengan BGN.
“Bukan cuma produk, menunya juga. Jadi dapurnya tersertifikasi halal, menunya tersertifikasi halal, dan peralatan-peralatan yang dipakai juga tersertifikasi halal. Bahkan kepala dapurnya akan menjadi penyelia-penyelia (orang yang mengawasi) halal,” ujar Haikal.
Sementara itu, Kepala BGN Dadan Handayana mengungkapkan alasan BGN masih menggunakan food tray dari China. Hal itu karena produksi tempat makan dalam negeri masih belum bisa mencukupi kebutuhan untuk program MBG.
“(Dalam negeri) baru punya kemampuan 10 juta tray per bulan. Sementara kita akan butuh kurang lebih 70 juta tray tambahan. Dan kalau sekarang September, Oktober, November, Desember 4 bulan, jadi artinya produksi dalam negeri hanya bisa memasok 40 juta,” ujar Dadan.
Dadan juga menuturkan selama ini pembelian food tray masih dilakukan oleh mitra, BGN belum melakukan pengadaan food tray. Saat ini, BGN baru akan melakukan pengadaan food tray untuk wilayah 3T dan seluruh SPPG yang dibangun BGN dengan APBN.
Dadan menjelaskan pengadaan food tray yang akan dilakukan oleh BGN tersebut nantinya juga akan menggunakan produk dalam negeri.
“Jadi ini kombinasi antara nanti pengadaan APBN, tapi yang sekarang sudah ada di masyarakat itu adalah yang membeli mitra-mitra, bukan Badan Gizi Nasional,” tutur Dadan.
Terkait sertifikasi, Dadan juga akan melibatkan lembaga-lembaga terkait, termasuk BPJPH jika berurusan dengan sertifikat halal.
“Misalnya untuk higienis tentu saja harus dari BPOM, kemudian SNI harus dari Kementerian Perindustrian, kehalalan harus keluar dari BPJPH,” kata Dadan.
