JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian menegaskan kembali peran krusial pemerintah daerah (pemda) dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan sosial. Penekanan ini disampaikan di tengah dinamika situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang terus berkembang, menyoroti urgensi pendekatan proaktif dari para pemimpin daerah.
Dalam arahannya, Mendagri Tito secara spesifik menyoroti pentingnya kepala daerah dalam menghadapi kritik masyarakat dengan pendekatan yang menenangkan, yakni melalui dialog dan komunikasi yang konstruktif. Ia dengan tegas melarang respons yang cenderung represif, menggarisbawahi perlunya empati dan pemahaman terhadap aspirasi publik.
Pesan penting ini disampaikan Mendagri Tito dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang diikuti secara daring oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia, mencakup para gubernur, bupati, dan wali kota. Dalam forum tersebut, Tito mendorong pemimpin daerah untuk mengedepankan pendekatan yang kolaboratif dan humanis dalam setiap interaksi dengan warganya.
Beberapa poin strategis yang menjadi sorotan utama dalam arahan Mendagri antara lain: pertama, kepala daerah diinstruksikan untuk proaktif menyambangi tokoh-tokoh masyarakat, membangun jembatan komunikasi langsung yang transparan dan terbuka. Kedua, pentingnya menggelar doa bersama lintas agama sebagai sarana efektif untuk memperkuat harmoni sosial dan memupuk rasa persatuan di tengah keberagaman. Ketiga, Mendagri menekankan penggunaan bahasa yang santun, menenangkan, dan meredakan ketegangan saat berkomunikasi dengan publik, menghindari potensi provokasi atau salah paham.
Pendekatan yang holistik ini diharapkan tidak hanya mampu meredam potensi konflik yang mungkin timbul, tetapi juga menjadi fondasi kuat dalam membangun kepercayaan publik antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, tercipta iklim pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel.
Arahan Mendagri ini disambut positif dan direspons cepat oleh sejumlah kepala daerah. Berbagai inisiatif berbasis dialog dan kedekatan sosial pun segera digulirkan, menunjukkan komitmen nyata dalam mengimplementasikan instruksi tersebut.
Sebagai contoh konkret, Wali Kota Sawahlunto, Riyanda Putra, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh agama, tokoh adat, serta perangkat daerah, segera menggelar pertemuan terbuka di Balai Kota. Forum ini menjadi wadah penting untuk mendengar langsung aspirasi dan masukan dari masyarakat. Di sisi lain, Wali Kota Medan, Rico Waas, memimpin acara doa bersama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Medan, yang turut dihadiri oleh berbagai tokoh masyarakat lintas agama, memperkuat semangat toleransi dan persatuan.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menyoroti esensi keterlibatan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sebagai garda terdepan dalam proses pemulihan pasca-kerusuhan, menekankan pentingnya peran komunitas akar rumput. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menginstruksikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di wilayahnya untuk secara aktif menggelar Gerakan Pangan Murah, sebuah upaya konkret dalam meringankan beban ekonomi masyarakat.
Menanggapi respons cepat dari daerah, Direktur Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai bahwa kecepatan tindakan tersebut adalah indikator pemerintah sebenarnya memiliki kapasitas untuk mengarahkan perubahan sosial yang positif. Hal ini dapat terjadi, kata Iwan, asalkan para pemimpin memahami secara mendalam psikologi publik dan dinamika kompleks dalam masyarakat.
“Instruksi Mendagri itu menyentuh langsung fitrah seorang pemimpin. Makanya, responsnya cepat dan konkret di berbagai daerah. Negara kita saat ini memang butuh kolaborasi kuat antara pemimpin dan rakyatnya dalam menghadapi ketidakpastian global,” ujar Iwan, menggarisbawahi pentingnya kolaborasi di tengah tantangan global, dalam pernyataannya di Jakarta, Senin (7/9/2025).
