Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan kembali komitmen kuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan. Pernyataan ini disampaikan oleh Gubernur Pramono di hadapan 673 guru fungsional yang baru saja dilantik dan kini mengemban tugas sebagai kepala sekolah negeri di Balai Kota DKI Jakarta, pada hari Rabu (19/11).
Dalam arahannya, Pramono secara khusus meminta para kepala sekolah yang baru dilantik untuk menjadikan pencegahan perundungan (bullying) sebagai prioritas utama. Beliau dengan tegas menyatakan, “Tidak boleh ada bullying di seluruh sekolah di Jakarta,” sebuah seruan yang menggarisbawahi pentingnya menciptakan atmosfer sekolah yang suportif dan inklusif bagi setiap peserta didik.
Selain fokus pada anti-perundungan, Gubernur Pramono juga menekankan pentingnya implementasi optimal berbagai manfaat dan subsidi yang telah dianggarkan oleh Pemprov DKI. Beliau berpesan, “Kawal implementasi KJP Plus, KJMU, dan program perlindungan anak agar benar-benar memberi dampak bagi masa depan peserta didik.” Hal ini bertujuan memastikan bahwa setiap program kesejahteraan pendidikan benar-benar menyentuh dan meningkatkan kualitas hidup para siswa.
Lebih lanjut, Pramono mengingatkan para kepala sekolah untuk secara aktif membangun ekosistem sekolah yang sehat, rapi, dan akuntabel. Penciptaan lingkungan semacam ini diharapkan dapat menunjang proses belajar-mengajar yang efektif, transparan, dan bertanggung jawab, sehingga membentuk karakter peserta didik yang unggul dan berintegritas.
Sebagai penutup, Pramono menyerukan kepada para guru yang baru dilantik untuk terus meningkatkan performa mereka dalam bidang pendidikan. Tujuannya adalah untuk mencapai peningkatan signifikan dalam kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Jakarta. “Pastikan setiap pekerjaan memberikan hasil yang berdampak nyata bagi masyarakat. Pemprov DKI Jakarta akan terus menyediakan ruang pengembangan kapasitas untuk memperkuat kualitas SDM,” tutup Pramono, menegaskan dukungan berkelanjutan Pemprov DKI terhadap peningkatan kompetensi tenaga pendidik.
