Pemerintah Kota Yogyakarta menyiapkan skema work from home (WFH) dan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) untuk kendaraan dinas sebagai respons rencana kebijakan efisiensi energi dari pemerintah pusat.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan aturan WFH satu hari dalam sepekan akan segera diumumkan sebagai bagian dari langkah penghematan energi.
Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, mengatakan bahwa Pemkot telah menyiapkan sejumlah skenario dan tinggal menunggu surat resmi dari pemerintah pusat.
“Ya, sudah. Kita sudah punya rencana,” kata Hasto kepada awak media di Balai Kota, Selasa (31/3).
Ia menegaskan, layanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tidak akan menerapkan WFH, seperti pelayanan di kelurahan, kecamatan, perizinan terpadu, hingga sektor keamanan dan lalu lintas.
“Pelayanan yang langsung kepada masyarakat memang tidak akan kita kenakan WFH,” ujarnya.
Terkait pelaksanaan WFH, Pemkot masih menunggu arahan resmi. Salah satu opsi yang disiapkan adalah penerapan pada hari Jumat, dengan penyesuaian jam kerja pada hari lain untuk menjaga efektivitas kerja.
Selain itu, Pemkot juga menyiapkan pembatasan penggunaan BBM kendaraan dinas. Setiap mobil dinas dibatasi maksimal 5 liter per hari, sedangkan sepeda motor 1 liter per hari.
“Kalau mobil hanya akan saya jatah 5 liter maksimal per hari, kalau motor, 1 liter saja per hari,” kata Hasto.
Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi menekan konsumsi BBM hingga sekitar 30 persen. Ia juga menegaskan, penggunaan di luar batas tersebut menjadi tanggung jawab pribadi.
“Kalau lebih dari itu, ya tanggung sendiri,” ujarnya.
Pemkot juga mendorong perubahan perilaku penggunaan transportasi, termasuk penggunaan sepeda dan sepeda listrik, serta menyasar pelajar mengingat jarak tempuh di Kota Yogyakarta dinilai masih memungkinkan tanpa kendaraan bermotor.
Hasto menambahkan, seluruh skenario telah disiapkan dan siap dijalankan setelah aturan resmi dari pemerintah pusat diterbitkan.
“Kalau sudah ada dari pusat, saya tinggal jalan,” ucapnya.
