jpnn.com – JAKARTA – Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengaku tidak setuju dengan usulan pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Adapun usulan itu sebelumnya disampaikan Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla. “Kalau subsidi BBM dikurangi, kami tidak setuju,” kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4).
Menurut Said, sulitnya distribusi energi dari Timur Tengah memang berpotensi menghadirkan kenaikan harga minyak dunia, sehingga menekan keuangan negara.
Namun, legislator Fraksi PDI Perjuangan itu tidak setuju apabila kebijakan yang diambil justru menekan masyarakat kurang mampu. “Kenapa yang untuk orang miskin yang diutak-atik. Jangan, dong,” ungkap Said.
Pria kelahiran Sumenep, Jawa Timur (Jatim), itu memandang lebih masuk akal bagi pemerintah menyesuaikan harga BBM nonsubsidi, tetapi tetap melihat dampak inflasi. “Itu pun harus dihitung dampak inflatoirnya, inflasinya, karena begitu sekali naik, kan, ke mana-mana,” katanya.
DPR Dorong Percepatan Kendaraan Listrik untuk Tekan Subsidi BBM
Demi menyelamatkan anggaran negara imbas meroketnya harga minyak, kata Said, pemerintah bisa memperbaiki mekanisme penyaluran elpiji tiga kilogram.
Dia mengusulkan pemerintah mulai menerapkan sistem verifikasi lebih ketat dalam penyaluran elpiji dengan teknologi biometrik.
“Caranya bukan sekadar semata-mata pemerintah punya DTSEN, tetapi juga dilakukan dengan verifikasi sidik jari atau retina mata bagi orang yang berhak mendapatkan tabung LPG 3 kg,” ungkap Said.
Berdasarkan perhitungan Banggar, terdapat potensi penghematan anggaran yang signifikan jika penyaluran dilakukan dengan skema yang tepat sasaran.
Polemik Anggaran MBG dan Pendidikan, Ketua Banggar cum Politikus PDIP Ini Buka-bukaan
“Hitungan kami, dari (kuota) 8,6 juta, kalau mau penyaluran tepat sasaran, targeted, dan tidak sia-sia menghambur-hamburkan anggaran, LPG 3 kg itu hanya 5,4 juta saja sudah cukup dari 8,6 juta dari yang ada di pagu,” kata Said.
Diketahui, JK mengusulkan pemerintah mengurangi subsidi BBM demi menjawab keresahan soal energi dalam negeri.
Adapun, pasokan minyak dunia menjadi sulit akibat konflik di Timur Tengah yang berkepanjangan antara Amerika Serikat (AS)-Israel vs Iran.
Ketua Banggar DPR Merespons Wacana Pelebaran Defisit 3 Persen dari PDB, Simak
JK melihat masyarakat berpotensi tak ikut penghematan ketika harga BBM tetap murah seperti sekarang ini.
Eks ketua umum Partai Golkar itu menilai mobilisasi rakyat dengan kendaraan akan terus dilakukan, karena harga BBM masih terjangkau. (ast/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
