Badan Gizi Nasional (BGN) mengonfirmasi pembelian sepeda motor listrik untuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setelah video viral di media sosial. Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengklaim pembelian tersebut menggunakan anggaran tahun 2025.
Video yang menunjukkan ratusan unit sepeda motor listrik berstiker BGN viral di berbagai platform media sosial beberapa hari terakhir. Dalam video tersebut, sepeda motor listrik itu tampak masih terbungkus plastik dan diklaim akan dialokasikan bagi kepala-kepala SPPG.
Setelah viral, Kepala BGN, Dadan Hindayana, buka suara.
Dia membenarkan pengadaan kendaraan roda dua untuk operasional kepala SPPG, dan diklaim “masuk dalam anggaran 2025”.
“Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG,” ujar Dadan kepada media seperti dikutip Detik.com, Selasa (07/04).
Dadan bilang, sepeda motor ini belum didistribusikan. Kata dia, kendaraan yang telah tersedia masih harus melalui proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum dapat digunakan.
“Motor tersebut belum dibagikan. Setelah seluruhnya lengkap, akan dicatat terlebih dahulu sebagai BMN sebelum didistribusikan,” tambahnya.
Dadan menambahkan, proses realisasi pengadaan motor secara bertahap dimulai pada Desember 2025.
Ia juga membantah narasi dalam video viral yang menyebutkan jumlah pengadaan mencapai 70.000 unit.
“Informasi 70.000 unit itu tidak benar. Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25.000 unit yang dipesan di tahun 2025,” sebut Dadan.
Reaksi warganet
Di media sosial, video viral yang menunjukkan motor-motor listrik baru ini menuai banyak komentar warganet. Sebagian menyandingkan pengeluaran anggaran “jor-joran” untuk MBG dengan kesejahteraan guru.
“Apa kabar guru yang di pelosok?” tanya seorang warganet dalam komentar Instagram media nasional.
Warganet lain mempertanyakan tentang urgensi, dan efisiensi anggaran yang saat ini sedang dijalankan pemerintah di tengah konflik Timur Tengah.
“Buat apa? Ada urgensinya?” tanya warganet lainnya.
Keberadaan sepeda motor listrik untuk operasional MBG ini muncul di tengah langkah pemerintah mengumumkan defisit anggaran yang terjadi Kuartal I 2026.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam keterangan kepada media mengatakan defisit APBN sebesar Rp240,1 triliun pada akhir Maret 2026; atau setara 0,93% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Menurut Menkeu, defisit besar di awal tahun ini “karena kita percepat belanja pemerintah”.
“Saya ingin menciptakan di mana belanja pemerintah hampir merata pertumbuhannya sepanjang tahun. Jangan sampai kayak tahun-tahun sebelumnya, menumpuk di akhir tahun sehingga dampak ekonominya tidak optimal,” katanya.
“Jadi, defisit yang besar itu adalah konsekuensi logis dari kebijakan kita”.
Ia menambahkan belanja ini hampir merata, “Tapi yang menonjol BGN, karena memang anggarannya besar,” katanya.
Artikel ini akan terus diperbarui.
- Harga BBM subsidi tidak naik sepanjang 2026, APBN diprediksi hanya mampu menahan ‘dalam hitungan minggu’
- Mengapa liputan media tentang MBG disebut sering berujung swasensor? – ‘Ketika sensor dilakukan oleh media sendiri justru mengerikan’
- 2.721 SPPG sempat ditutup sementara – ‘Sertifikasi jangan hanya pemenuhan administrasi saja’
- Anggaran MBG sebesar Rp335 triliun digugat ke MK karena ‘memakan’ sepertiga dana pendidikan – Seberapa mungkin dikabulkan hakim?
