Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, merespons fenomena banyaknya kepala daerah yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK. Dia menilai, ada persoalan yang terjadi sehingga fenomena ini muncul.
Salah satunya, Tito menyoroti sistem pemilihan langsung. Di mana, kepala daerah yang terjaring dalam operasi senyap KPK merupakan hasil pilihan masyarakat.
“Jawaban saya cuma satu aja, yang milih siapa? Udah gitu aja. Yang milih siapa?,” ucap Tito di DPR, Senin (13/4).
“Nah (yang pilih) rakyat. Ya kan? Artinya apa? Apakah ini mungkin ada hubungannya dengan kaitan dengan mekanisme rekrutmen pilkada langsung yang ternyata enggak menjamin ada pemimpin yang menghasilkan pemimpin yang bagus? Ada pemimpin yang bagus, ada juga yang begini,” tambahnya.
Selain itu, Tito melihat ada masalah sistematis yang terjadi. Ia menilai, ada permasalahan dalam sistem rekrutmen kepala daerah.
“Nah kemudian yang kedua ya masalah kesejahteraannya, moral hazard, integritas dan lain-lain. Gitu. Tapi, saya berpikir tidak hanya melihat case-nya saja, ini kan sudah berapa kali terjadi dalam waktu yang singkat ya. Artinya kan ada ada problema yang yang sistematis gitu. Ada problema dasar,” ucap Tito.
“Mungkin salah satunya adalah salah mekanisme rekrutmen yang selama ini di yang digunakan mereka semua kan adalah hasil dari pemilihan langsung. Ya toh?,” tambahnya.
Menurut Tito, pemilihan langsung memang ada sisi positifnya, namun juga memiliki sisi negatif.
“Pilkada pemilihan langsung di satu sisi ada yang baik, ya ada positifnya, tapi ada juga negatifnya. Di antaranya biaya politik yang mahal dan tidak menjamin yang terpilih ternyata orang yang baik,” tandasnya.
Sejak pelantikan kepala daerah secara serentak pada 20 Februari 2025 lalu, setidaknya ada 10 kepala daerah yang di-OTT KPK. Ada gubernur, wali kota, hingga bupati.
Mereka adalah: Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo; Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman; Bupati Rejang Lebong, M Fikri Thobari; Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq; Wali Kota Madiun, Maidi; dan Bupati Pati, Sudewo.
Kemudian, Gubernur Riau, Abdul Wahid; Bupati Kolaka Timur, Abdul Aziz; Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko; Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya; dan Bupati Bekasi, Ade Kuswara.
