Jakarta, IDN Times – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mendukung program bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah Papua yang digagas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Dia mengatakan, permasalahan perumahan di Papua masih cukup tinggi lantaran banyak masyarakat yang belum memiliki rumah atau tinggal di rumah tidak layak huni.
Hal itu disampaikan, Mendagri Tito Karnavian usai Rapat Persiapan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni di 6 Provinsi di Wilayah Papua, di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (15/4/2026).
“Pak Menteri PKP punya program yang sangat luar biasa, baik rumah subsidi maupun bedah rumah dan lain-lain. Bahkan untuk yang bedah rumah ini, tadi minimal dia mengalokasikan 21 ribu (rumah di wilayah Papua),” ujar Tito, dikutip dari siaran pers.
1. APBD tak cukup biayai renovasi RTLH di Papua 
Menurut dia, belum pernah ada program perumahan yang masif seperti yang dilakukan oleh Kementerian PKP saat ini. Kementerian PKP juga memiliki program khusus untuk daerah perbatasan, termasuk di wilayah Papua.
Masifnya program tersebut, lanjut dia, akan sulit dilakukan jika mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini mengingat wilayah Papua memiliki enam provinsi dan 42 kabupaten/kota.
“Kalau kita secara mudah-mudah aja ya, 21 ribu dibagi 42 kabupaten/kota kan lebih kurang hampir 500. Itu berapa biaya yang harus dikeluarkan APBD setiap kabupaten/kota yang ada di sana?” ujar mantan Kapolri tersebut.
2. Apresiasi Menteri PKP punya program renovasi RTLH di Papua 
Tito mengapresiasi Menteri PKP Maruarar Sirait yang menyusun program renovasi RTLH di Papua.
“Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pak Menteri Perumahan, Pak Ara Sirait atas program perumahan termasuk bedah rumah di antaranya dengan jumlah yang cukup signifikan di Papua, Tanah Papua,” kata dia.
3. Kementerian PKP siapkan KUR bagi rakyat Papua 
Menteri PKP, Maruarar Sirait, mengatakan, selain program bedah rumah, pihaknya juga menyiapkan sejumlah program perumahan bagi masyarakat Papua, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan rumah subsidi.
“Kemudian juga ada kawasan kumuh tiga (lokasi) yang diperbaiki, yaitu di Papua Induk, di Jayapura, kemudian di Papua Selatan dan juga di Sorong. Jadi programnya itu masif,” kata dia.
Turut hadir dalam forum tersebut Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, jajaran Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, serta gubernur maupun perwakilan dari wilayah Papua.
Satgas Klaim Ketahanan Pangan Pascabencana Aceh-Sumatra Makin Terjamin Perkuat Nasionalisme, Mendagri Minta BNPP Petakan RTLH di Perbatasan
