Kita Tekno – – Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan, pihanya bersama Prancis akan memimpin misi militer internasional untuk memastikan kebebasan navigasi di Selat Hormuz.
Pernyataan itu disampaikan setelah Starmer mengikuti KTT internasional yang diselenggarakan Prancis untuk keamanan maritim di Selat Hormuz.
“Saya dapat memastikan bahwa, bersama dengan Prancis, Inggris akan memimpin misi multinasional untuk melindungi kebebasan navigasi segera setelah kondisi memungkinkan,” kata Starmer kepada wartawan, dilansir dari Antara, Sabtu (18/4).
Ia menegaskan bahwa misi pertahanan tersebut sepenuhnya bersifat damai, guna menjamin keamanan pelayaran komersial dan mendukung pembersihan ranjau.
Menurut Starmer, Lebih dari belasan negara telah menyatakan kesediaan mereka untuk mengirim peralatan militer ke Selat Hormuz setelah gencatan senjata berkelanjutan antara Iran dan AS disepakati.
Ia mengundang semua pihak yang bersedia untuk bergabung dalam misi tersebut.
Starmer juga mengumumkan pertemuan perwakilan kementerian pertahanan negara-negara yang berpartisipasi dalam misi tersebut, yang dijadwalkan akan berlangsung minggu depan di London.
“Selat itu harus segera dibuka kembali, tanpa pungutan dan tanpa pembatasan,” ujar Starmer.
Pada 13 April, Angkatan Laut AS mulai memblokade semua lalu lintas maritim yang masuk dan keluar dari pelabuhan-pelabuhan Iran di kedua sisi Selat Hormuz yang dilalui sekitar 20 persen pasokan minyak dan gas alam cair dunia.
Washington membebaskan kapal-kapal selain Iran untuk melintasi Selat Hormuz, selama mereka tidak membayar pungutan kepada Teheran.
Otoritas Iran belum mengumumkan pemberlakuan pungutan, tetapi telah membahas rencana tersebut.
Pada 28 Februari, AS dan Israel melancarkan serangan terhadap di Iran, hingga menyebabkan kerusakan dan korban sipil.
Iran menanggapi dengan menyerang wilayah Israel dan sejumlah fasilitas militer AS di Timur Tengah.
Pramono: Jangan Intervensi Pemilihan Direksi BUMD DKI Agar Orang Terbaik Terpilih
Banyak negara di kawasan ini bahkan menutup sebagian atau seluruh wilayah udaranya, di tengah risiko serangan rudal dan pesawat nirawak.
