Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak gugatan terhadap Menteri Kebudayaan Fadli Zon terkait pernyataannya tentang bukti pemerkosaan massal 1998. Majelis hakim PTUN menyampaikan putusan itu melalui sidang elektronik pada Selasa (21/04).
Putusan itu pula menerima eksepsi pihak tergugat, tentang kewenangan mengadili (kompetisi absolut).
Pengadilan juga menyatakan gugatan para penggugat tidak diterima, dan menghukum para penggugat dengan biaya perkara Rp233.000.
Melalui akun media sosial YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), konferensi pers akan segera digelar pada Rabu (22/04).
Dalam laman PTUN, gugatan dengan nomor perkara 335/G/TF/2025/PTUN.JKT terhadap Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, dengan perkara tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
Pihak penggugat adalah Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas dan terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat sipil, hingga aktivis perempuan, yang sejak awal berharap, Menteri Kebudayaan, Fadli Zon dapat mencabut peryataannya, dan meminta maaf kepada publik.
Namun, putusan berkata lain.
Implikasinya, kata Marzuki Darusman, salah satu pihak penggugat dan merupakan Ketua Tim TGPF 1998, sempat mengutarakan bahwa penolakan gugatan ini bisa mengakibatkan ketidakpercayaan publik pada hukum di Indonesia.
“PTUN ini dalam posisi yang sangat esensial, PTUN merupakan pintu pulihnya kepercayaan publik pada hukum Indonesia, tetapi gugatan ditolak, ini juga merupakan pintu selanjutnya runtuhnya kepercayaan publik terhadap hukum di Indonesia,” jelas Marzuki.
Padahal, bagi para penggugat, gugatan ini penting sebagai bentuk kecaman, agar pejabat pemerintah sebagai badan publik tidak semena-mena untuk menyartakan suatu pernyataan di muka umum, apalagi ini berkaitan dengan konteks penanganan kasus HAM (Hak Asasi Manusia) berat.
Namun, menurut Marzuki, putusan ini merupakan tindakan ‘bare minimum‘ yang bisa dilakukan negara. “Jika keputusannya menerima gugatan, berarti ini adalah kepatutan minimal, atau bare minimum yang bisa menghakimi perilaku pejabat yang tidak selayaknya,” tegas Marzuki ketika wawancara dengan jurnalis BBC News Indonesia, Silvano Hajid, pada hari putusan gugatan itu tiba.
Sehingga, ketika kepatutan minimal tidak tercapai, keyakinan publik terhadap hukum di Indonesia pun bisa pupus.
Mengapa gugatan diajukan Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas?
Ini merupakan lini masa yang terjadi sejak 10 Juni 2025 menurut Amnesty International.
Pernyataan Fadli Zon sebagai pejabat publik dalam wawancara ‘Real Talk’ IDN Times, meyangkal terjadinya perkosaan massal pada Mei 1998.
Melalui siaran pers Kementerian Kebudayaan Nomor 151/Sipers/A4/HM.00.005/2025 maupun unggahan media sosial pada 16 Juni 2025, secara terang-terangan meniadakan fakta sejarah, mendelegitimasi laporan TGPF, serta mempersoalkan istilah “perkosaan massal”. Klaim tersebut melanjutkan pola penyangkalan sebelumnya.
Hingga akhirnya pada 2 Oktober 2025, gugatan ini didaftarkan atas tindakan administrasi pemerintah, yakni peryataan resmi Fadli Zon, yang mempertanyakan data pendukung dari laporan TGPF Mei 1998. Hingga putusan, terhitung sudah enam bulan gugatan ini bergulir.
Dalam gugatan itu, pernyataan Fadli Zon dianggap menyangkal peristiwa perkosaan massal yang bertentangan dengan hasil penyelidikan pro justisia Komnas HAM, temuan TGPF, dan kerja-kerja Tim Relawan untuk Kemanusiaan sejak awal.
Tindakan tersebut, menurut Amnesty International patut ditafsirkan sebagai obstruction of justice, karena menggunakan posisi kekuasaan untuk menyampaikan informasi yang diduga mengandung kebohongan atau informasi menyesatkan terkait Peristiwa Mei 1998, di tengah proses penyelidikan dan penyidikan yang belum tuntas.
Oleh karena itu, pernyataan tersebut bertentangan dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, serta menormalisasi diskriminasi dan kekerasan struktural terhadap perempuan.
Selama berjalannya rangkaian sidang, tim penggugat telah menyerahkan sekitar 95 bukti kepada pengadilan, juga menghadirkan sejumlah saksi, di antaranya adalah Sri Palupi selaku anggota tim asistensi TGPF, ahli psikologi Livia Iskandar, ahli hukum administrasi negara Riawan Tjandra, dosen hukum tata negara Herlambang Wiratraman, dan ahli sejarah Andi Achdian.
Selain itu mereka juga menghadirkan sebagai saksi Ketua Komnas Perempuan, Maria Ulfa Anshor, serta Wiwin Suryadinata yang merupakan ibu dari Ita Martadinata, korban pemerkosaan 1998 yang dibunuh sebelum bersaksi di hadapan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Amerika Serikat.
Dalam sidang sebelumnya, pada 6 Februari 2026, Wiwin Suryadinata sempat bersaksi.
Kata-katanya seolah menggetarkan ruang sidang kala itu. “Membunuh, membunuh, membunuh! Itu mereka punya keluarga, gimana jadi ibunya yang mengandung seperti saya, ayahnya yang membesarkan anak itu (Ita Martadinata). Bukan anak saya aja, anak semua yang ada di Indonesia, saya mewakili ibu-ibu yang anaknya terbunuh.”
Baca juga:
- Fadli Zon klaim pemerkosaan dalam Kerusuhan Mei 98 ‘rumor’ dan ‘tak ada bukti’, aktivis perempuan sebut ‘manipulasi dan pengaburan sejarah’
- Kerusuhan Mei 1998: ’26 tahun masalah kekerasan seksual terhadap perempuan Indonesia disangkal’
Setidaknya, terdapat lima poin utama dalam gugatan yang diajukan Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas.
Pertama, gugatan ini merupakan bentuk perlawanan koran pelanggaran hak asasi manusia yang berat terhadap penyangkalan yang terus dipelihara negara.
Kedua, melawan penyalahgunaan kekuasaan, ketika seorang pejabat bertindak di luar kewenangan. Tindakan administratif yang dilakukan oleh Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, tidak hanya bertentangan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan, prinsip hak asasi manusia, maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), namun juga namun selama persidangan telah terungkap sejumlah fakta, bahwa Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon selaku pejabat negara tidak berwenang untuk mengeluarkan pernyataan sebagaimana Objek Gugatan.
Ketiga, tim penggugat menanganggap bahwa tindakan penyangkalan oleh Fadli Zon tidak berdasar dan merupakan opini pribadi. Fadli Zon dianggap telah menyalahgunakan kewenanganya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Keempat, tim penggugat telah menyerahkan 95 bukti surat dan lima bukti elektronik serta memeriksa tiga orang Ahli dan dua orang Saksi dalam persidangan. Bukti surat dan bukti elektronik pada dasarnya membuktikan adanya kepentingan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan dan membuktikan bahwa pernyataan Menteri Kebudayaan bertentangan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Kelima, dalam persidangan seluruh ahli dan saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat tidak pernah satupun dibantah oleh Tergugat. Ahli Hukum Administrasi Negara, Dr. W. Riawan Tjandra, S.H. M.Hum., pada intinya menyatakan bahwa PTUN Jakarta pada dasarnya memiliki kewenangan untuk mengadili tindakan administrasi pemerintahan/tindakan faktual yang dilakukan oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Ahli Psikologi, Dr. Livia Istania, M.Sc., menjelaskan mengenai dampak psikologis dan reviktimisasi bagi korban dan keluarga korban akibat pernyataan Menteri Kebudayaan ini.
Namun, setelah gugatan ditolak, tim penggugat akan berkonsultasi terlebih dahulu untuk upaya hukum lanjutan yang bisa ditempuh.
“Sebenarnya, ini adalah pengadilan etika yang mendasar, yang diperlukan agar bangsa ini kembali mempunyai harga diri dan kepercayaan diri untuk menghadapi kebenaran,” tutup Marzuki.
Selanjutnya, konferensi pers akan digelar oleh Koalisi Masyarakat Sipil melawan Impunitas pada Rabu (22/04), sebagai respons atas ditolaknya gugatan mereka oleh PTUN.
Berita ini akan terus kami perbarui.
