Kita Tekno – , JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah mulai menggratiskan 40 sekolah swasta sejak tahun ajaran 2025-2026. Bahkan, sekolah swasta yang digratiskan bakal bertambah menjadi 103 pada tahun ajaran 2026-2027.
Meski begitu, salah satu kepala sekolah swasta yang menjadi penerima manfaat program itu sempat mengkritisi kebijakan pencarian pendanaan dari Dinas Pendidikan (Disdik) DKI. Pasalnya, pencarian itu baru dilakukan setelah proses kegiatan belajar mengajar berjalan selama sekitar enam bulan.
Kepala Disdik DKI Nahdiana, mengungkapkan, lamanya proses pencairan dana itu terjadi karena program itu baru dilaksanakan pada tahun ajaran 2025-2026. “Dia lama itu karena kan yang tahun 2025 itu kan baru pertama,” katanya di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2026).
Nahdiana mengakui, pada tahap awal program itu dilakukan, pencarian pendanaan baru bisa dilakukan pada November hingga Desember 2025. Hal itu dikarenakan Disdik DKI harus melakukan harmonisasi regulasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelum menggunakan anggaran.
“Sudah dari harmonisasi dari Kemendagri dan lain-lain itu baru selesai di bulan November, sehingga pembayarannya itu kan anak-anak masuk di bulan Juli. Jadi seolah-olah di bulan Juli sampai November itu enggak kebayar. Padahal kan kita nunggu regulasinya,” kata Nahdiana.
Sementara untuk pencarian pendanaan pada tahun ini dilakukan pada satu semester setelah kegiatan belajar mengajar (KBM) dilakukan. Menurut dia, jajarannya saat ini sedang melakukan proses untuk pencairan dananya kepada sekolah.
“Yang sekarang, semester ini, kan memang direncanakannya dibayarkannya satu semester kemudian ya, untuk yang tahun ini. Ini juga sudah proses. Jadi sebenarnya bukan terlambat ya,” ucap Nahdiana.
Meski begitu, ia mengaku, telah mendengar sejumlah masukan terkait waktu pencarian pendanaan untuk sekolah swasta yang digratiskan. Saat ini, Disdik DKI masih mencari formula yang tepat mengenai pencarian pendanaan tersebut.
“Nah nanti untuk ke depan, berdasarkan masukan-masukan, nanti akan kita lihat lagi apakah seperti BOP per tiga bulan, seperti BOS juga dari pemerintah pusat per tiga bulan, itu akan kita lihat lagi,” ujar Nahdiana.
Sebelumnya, salah satu kepala sekolah penerima manfaat program itu menyampaikan, sangat terbantu dengan adanya program sekolah swasta gratis tersebut. Hal itu lantaran mayoritas siswa yang sekolah yang terletak di Jalan Wijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, itu berasal dari kalangan menengah ke bawah.
“Saya merasa mendapat seperti durian runtuh, Pak. Karena kondisi anak-anak kami memang dari menengah ke bawah,” kata Kepala Sekolah SD Bhakti Luhur Chairudin saat berbincang dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo dalam kegiatan buka puasa bersama di Kantor Disdik DKI pada akhir Februari 2026.
Menurut dia, para siswa sangat terbantu dengan adanya program itu. Salah satu buktinya adalah karena saat ini mereka tidak lagi merasa waswas dengan iuran bulanan. Di sisi lain, gaji para guru juga mengalami kenaikan karena sekolahnya digratiskan Pemprov Jakarta.
Meski begitu, Chairudin mengkritisi kebijakan pencairan dana dari Disdik DKI yang dilakukan setiap enam bulan. Hal itu membuat pihak sekolah kerap ditagih oleh para guru mengenai pembayaran gaji mereka.
“Alhamdulillah pada dasarnya saya bersyukur dengan mendapat program SSG (sekolah swasta gratis) ini, yang tadi saya awalnya saya katakan seperti durian runtuh, karena saya mendapat banyak azas manfaat. Namun, dalam pelaksanaan pencairannya jangan enam bulan, Bu. Saya bingung. Anak murid, anak buah saya nagih terus,” katanya di hadapan Nahdiana.
