Jakarta, IDN Times – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) menyampaikan rencana penyesuaian program studi (prodi) di perguruan tinggi sebagai bagian dari upaya meningkatkan relevansi lulusan dengan kebutuhan industri. Langkah ini didasarkan pada tingginya jumlah lulusan dari sejumlah prodi yang dinilai tidak terserap secara optimal di dunia kerja.
Sekretaris Jenderal Kemendikti Saintek, Badri Munir Sukonco, mengatakan, pemerintah bakal mengkaji ulang pembukaan dan keberlanjutan prodi di perguruan tinggi.
Dalam proses tersebut, tidak menutup kemungkinan sejumlah prodi akan ditutup apabila dinilai tidak lagi relevan dengan kebutuhan pembangunan ke depan.
“Ada kerelaan atau mungkin ada beberapa hal yang nanti akan kita eksekusi tidak terlalu lama terkait prodi, prodi akan kita pilih-pilah atau kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi ini dan sebenernya yang dibutuhkan prodi apa ke depan, itu yang akan kita susun bersama,” kata Badri dikutip dari YouTube Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Senin (27/4/2026).
1. Butuh dukungan berbagai pihak 
Dia menjelaskan, kebijakan ini juga memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi yang tergabung dalam konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK).
Pemerintah berharap terdapat kesepahaman dalam merumuskan langkah penyesuaian prodi secara bersama.
2. Bidang pendidikan kelebihan lulusan dibanding kebutuhan 
Menurut Badri, salah satu prodi yang saat ini mengalami kelebihan pasokan lulusan adalah bidang kependidikan. Dia mengatakan, jumlah lulusan dari prodi keguruan mencapai sekitar 490 ribu orang setiap tahun, sementara kebutuhan tenaga kerja di sektor tersebut hanya berkisar 20 ribu.
“Keguruan kita meluluskan tiap tahun 490 ribu,” kata Badri.
Padahal, artinya secara persentase, sekitar 95,92 persen lulusan tidak terserap sesuai kebutuhan tersebut.
“Kebutuhan untuk lulusan keguruan hanya 20 ribu,” kata dia.
3. Buka prodi sesuai minat pasar tanpa pertimbangkan kebutuhan tenaga kerja 
Selain itu, dia juga membahas selama ini pembukaan prodi di perguruan tinggi cenderung mengikuti pendekatan berbasis pasar, prodi yang diminati akan terus bertambah tanpa mempertimbangkan keseimbangan kebutuhan tenaga kerja.
Kondisi tersebut, kata dia, berpotensi terjadi pada sektor lain, seperti kedokteran, apabila tidak dilakukan pengendalian.
“Memang saat ini bonus demografi digaungkan di mana-mana, tapi kalau pendidikan tinggi yang diharapkan bisa mengantar untuk kita menjadi negara maju itu tidak kita sesuaikan dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi ke masa depan, tentunya akan tidak match,” kata dia.
Kemenpora Gandeng Kemendiktisaintek, Beasiswa LPDP untuk Atlet-Sport Science Pengusaha Dapur MBG Minta Payung Hukum buat Jamin Program Berlanjut
