jabar.jpnn.com, BOGOR – Psikolog forensik sekaligus pengguna Commuter Line, Reza Indragiri Amriel, menyampaikan kritik terhadap usulan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi terkait kebijakan penumpang kereta rel listrik (KRL).
Dia menilai bahwa pendekatan berbasis jenis kelamin tidak relevan dalam konteks keselamatan saat terjadi kecelakaan kereta.
Dalam pernyataannya, Reza menilai bahwa dalam situasi kecelakaan berat, seperti tabrakan antarkereta, risiko yang dihadapi penumpang tidak ditentukan oleh jenis kelamin.
Dia menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki tingkat kerentanan yang sama terhadap potensi cedera maupun kehilangan nyawa.
“Keselamatan penumpang seharusnya menjadi prioritas utama tanpa membedakan jenis kelamin. Dalam kondisi benturan fatal, semua penumpang menghadapi risiko yang setara,” ujarnya.
Meski demikian, Reza mengakui pentingnya langkah mitigasi terhadap kasus pelecehan seksual di transportasi publik.
Dia menyebut kebijakan penyediaan gerbong khusus perempuan sebagai salah satu upaya yang patut diapresiasi dalam mengurangi risiko tersebut.
Namun, ia menekankan bahwa kebijakan tersebut tidak seharusnya dijadikan dasar dalam merumuskan standar keselamatan secara keseluruhan.
Menurutnya, pendekatan berbasis keselamatan harus bersifat universal dan mencakup seluruh penumpang tanpa diskriminasi.
Reza juga menyoroti pentingnya kesetaraan dalam penanganan korban kecelakaan, termasuk dalam pemberian santunan dan jaminan asuransi.
Dia menilai bahwa setiap korban, baik laki-laki maupun perempuan, berhak mendapatkan perlakuan yang sama.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa perumusan kebijakan publik seharusnya didasarkan pada pemahaman yang komprehensif terhadap kondisi di lapangan.
Ia mendorong para pemangku kebijakan untuk lebih sering menggunakan transportasi publik guna memperoleh perspektif yang lebih objektif.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian PPPA terkait kritik tersebut.
Sementara itu, isu keselamatan dan kenyamanan penumpang KRL terus menjadi perhatian publik, terutama di tengah meningkatnya jumlah pengguna transportasi massal di wilayah perkotaan.
Perdebatan mengenai kebijakan berbasis gender dalam transportasi publik menunjukkan pentingnya keseimbangan antara perlindungan kelompok rentan dan penerapan prinsip keselamatan yang menyeluruh.
Para pemangku kepentingan diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang adil, efektif, dan berbasis pada kebutuhan nyata seluruh pengguna jasa transportasi. (mar7/jpnn)
