Aliansi Jogja Memanggil membubarkan diri setelah menggelar demonstrasi damai di Bundaran UGM pada Senin, 1 September. Kumparan mengamati beberapa peserta aksi masih bernyanyi bersama sebelum mulai membersihkan sampah di sekitar lokasi. Berkat tertibnya demonstrasi, arus lalu lintas di sekitar Bundaran UGM pun kembali lancar.
Pemilihan Bundaran UGM sebagai lokasi demonstrasi bukan tanpa alasan. Bung Kus, perwakilan Jogja Memanggil, menjelaskan, “Kenapa lokasinya di Bundaran UGM? Pertama, ada isu yang cukup digoreng, dan kami mengantisipasi potensi provokasi yang mungkin terjadi jika aksi dilakukan di Malioboro. Kami tak ingin mengambil risiko.” 
Keberlangsungan demonstrasi yang tertib dan damai ini memberikan dampak positif bagi para pedagang kaki lima di sekitar lokasi. Bambang, seorang penjual kopi keliling yang biasanya berjualan di Kotabaru, misalnya, mengaku dagangannya laris manis. “Alhamdulillah laris, 55 cup!” ujarnya. Ia biasanya memerlukan waktu seharian untuk menghabiskan stoknya, namun demonstrasi hari itu justru membuatnya kehabisan stok lebih cepat.
Bambang menambahkan, “Ini habis, nanti mau dikirim lagi. Dampaknya positif. Kalau (demo) ricuh-ricuh, dagang juga takut.” Keberhasilan demonstrasi yang kondusif ini menunjukkan bagaimana aksi damai dapat memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat sekitar.
Dalam demonstrasi tersebut, Aliansi Jogja Memanggil menyuarakan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Beberapa poin penting yang diprotes antara lain efisiensi anggaran pendidikan, penerapan PPN 12 persen, kenaikan tunjangan DPR yang memicu kemarahan publik, dan praktik represif aparat penegak hukum.
Ringkasan
Aksi demonstrasi Aliansi Jogja Memanggil di Bundaran UGM pada 1 September telah selesai secara damai. Peserta aksi membersihkan lokasi setelah berdemonstrasi, dan arus lalu lintas kembali normal. Pemilihan lokasi di Bundaran UGM bertujuan untuk mengantisipasi potensi provokasi dan menjaga ketertiban.
Demonstrasi yang kondusif berdampak positif bagi pedagang kaki lima sekitar. Salah satu pedagang kopi mengaku dagangannya laris manis. Aksi tersebut menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah seperti efisiensi anggaran pendidikan, PPN 12 persen, kenaikan tunjangan DPR, dan praktik represif aparat penegak hukum.
