Jakarta, IDN Times – Dunia diplomatik Indonesia berduka atas wafatnya Penata Kanselerai Muda di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Lima, Zetro Leonardo Purba. Zetro tewas ditembak oleh orang tak dikenal di dekat kediamannya di Lima, Peru, pada Senin, 1 September 2025. Insiden tragis ini memicu perhatian serius dan penyelidikan mendalam dari pemerintah Indonesia serta otoritas setempat.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, Vahd Nabyl A. Mulachela, menjelaskan bahwa KBRI Lima telah bergerak cepat berkoordinasi dengan pihak kepolisian Peru untuk mengawal proses investigasi kasus penembakan Zetro. “Pihak kepolisian tengah melakukan berbagai upaya, termasuk dengan mengumpulkan bukti-bukti dan mengamankan rekaman kamera pengawas dari lokasi kejadian,” ujar Nabyl pada Kamis, 4 September 2025. Sebelumnya, Wakil Menteri Luar Negeri, Anis Matta, mengindikasikan bahwa insiden penembakan staf KBRI Lima tersebut diduga merupakan aksi perampokan.
Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia (WNI) Kemenlu RI, Judha Nugraha, menginformasikan bahwa proses autopsi terhadap jenazah Zetro telah rampung dilaksanakan pada Selasa, 2 September 2025. Meskipun langkah penting ini telah selesai, Judha menegaskan bahwa investigasi untuk menemukan motif pasti dan menangkap pelaku penembakan tetap menjadi prioritas utama. Dengan koordinasi yang intensif antara KBRI Lima dan otoritas Peru, jenazah almarhum telah dapat dipulangkan ke Indonesia. “Menurut rencana, dalam beberapa hari ke depan, diharapkan jenazah Zetro sudah dapat dipulangkan ke Indonesia,” terang Judha, seperti dilansir ANTARA pada Minggu, 7 September 2025. Kemenlu RI juga memastikan akan terus mendampingi keluarga almarhum dalam proses ini.
Sebagai respons lebih lanjut, Juru Bicara Kemenlu, Nabyl, menambahkan bahwa pemerintah Indonesia melalui KBRI Lima telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Peru. Nota ini berisi permintaan agar kasus penembakan Zetro mendapat atensi besar dan penanganan maksimal dari pemerintah Peru. “Proses penanganan kasus ini mendapat atensi yang besar dari kedua belah pihak,” tegasnya. Selain itu, Wakil Menteri Luar Negeri, Anis Matta, menyatakan komitmen pemerintah untuk segera mengevaluasi skema perlindungan bagi seluruh diplomat dan staf yang ditempatkan di luar negeri, guna meningkatkan keamanan mereka di masa mendatang.
