Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan belum menerima laporan resmi terkait pengembalian dana sebesar Rp 70 triliun dari Badan Gizi Nasional (BGN) kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan ini muncul di tengah sorotan publik terhadap pengelolaan dan realisasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang vital bagi masyarakat.
“Enggak, yang saya tahu dia balikin Rp 100 triliun dari anggaran yang dia sempat minta, tapi itu belum dianggarkan betul, jadi sebetulnya uangnya belum ada,” terang Purbaya usai konferensi pers APBN KiTa pada Selasa (14/10). Penjelasan ini mengindikasikan adanya perbedaan informasi terkait jumlah dana yang dikembalikan serta status ketersediaannya.
Meski demikian, anggaran resmi tahun 2025 yang telah dialokasikan untuk Program Makan Bergizi Gratis adalah sebesar Rp 71 triliun. Dana ini, menurut Purbaya, masih dalam tahap penyerapan oleh BGN untuk menjalankan program MBG yang bertujuan mulia ini.
Menkeu Purbaya menegaskan pihaknya kini memfokuskan perhatian pada proses penyerapan dana Rp 71 triliun tersebut. “Justru yang kita lihat yang disebut tadi, yang Rp 71 triliun, bukan yang dibalikin ya, dianggarkan ya, berapa yang diserap sampai akhir tahun, kita lihat seperti apa,” ujarnya, menandakan komitmen pemerintah untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran.
Purbaya menilai Program Makan Bergizi Gratis sebagai inisiatif yang sangat baik dan krusial untuk terus didorong agar penyerapannya bisa lebih optimal. Pemerintah secara ketat memantau progres realisasi anggaran ini, khususnya hingga akhir Oktober 2025.
“Kan programnya bagus, harusnya kita dorong supaya lebih bagus penyerapannya. Ini kan Oktober, akan saya lihat sampai akhir Oktober. Sekarang kan baru 23 persen kalau nggak salah penyerapannya kan? Nah kita kan pastikan dia bisa menyerap dengan baik Rp 71 triliun sampai akhir tahun,” jelas Purbaya, menunjukkan target pemerintah untuk mencapai penyerapan anggaran yang maksimal.
Realisasi MBG Baru Capai 29 Persen
Bertolak belakang dengan estimasi awal, data terbaru menunjukkan capaian yang lebih konkret. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara membeberkan bahwa hingga 3 Oktober 2025, realisasi anggaran program MBG tercatat mencapai Rp 20,6 triliun. Angka ini merepresentasikan sekitar 29 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp 71 triliun, sedikit lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya.
“Makan Bergizi Gratis menjangkau 31,2 juta penerima. Sampai dengan 3 Oktober, realisasi anggarannya adalah Rp 20,6 triliun dari pagu Rp 71 triliun, berarti sekitar 29 persen,” rinci Suahasil, memberikan gambaran jelas tentang progres program.
Cakupan Program Makan Bergizi Gratis per 3 Oktober 2025 telah meluas hingga 31,2 juta penerima di seluruh penjuru Indonesia. Distribusi penerima terbesar berada di Pulau Jawa dengan 18,42 juta orang, diikuti Sumatera (6,6 juta), Sulawesi (2,33 juta), Bali dan Nusa Tenggara (1,83 juta), Kalimantan (1,36 juta), serta Maluku-Papua (0,70 juta orang). Data ini menunjukkan skala program yang masif dan dampaknya yang luas.
Di sisi lain, sebelumnya Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengonfirmasi pengembalian dana Program MBG sebesar Rp 70 triliun kepada Presiden Prabowo Subianto. Pengembalian ini dilakukan karena potensi dana tersebut tidak akan terserap sepenuhnya hingga akhir tahun 2025.
Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa pada tahun ini, BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun, ditambah dana jaga-jaga (standby fund) sebesar Rp 100 triliun. Dari total dana yang tersedia tersebut, Rp 99 triliun berhasil terserap. “Sementara Rp 70 triliun dikembalikan kepada Presiden karena kemungkinan tidak terserap di tahun ini,” ujar Dadan melalui keterangan tertulis yang diterima pada Selasa (14/10), melengkapi narasi tentang dinamika pengelolaan anggaran Program Makan Bergizi Gratis.
Ringkasan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa belum menerima laporan resmi terkait pengembalian dana Rp 70 triliun dari Badan Gizi Nasional (BGN) untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggaran resmi untuk program ini pada tahun 2025 adalah Rp 71 triliun, dan pemerintah fokus pada penyerapan dana tersebut, menargetkan penyerapan maksimal hingga akhir tahun.
Hingga 3 Oktober 2025, realisasi anggaran MBG mencapai Rp 20,6 triliun atau sekitar 29% dari total pagu Rp 71 triliun, menjangkau 31,2 juta penerima. BGN telah mengembalikan Rp 70 triliun kepada Presiden karena potensi tidak terserap sepenuhnya di tahun ini, meskipun alokasi anggaran BGN adalah Rp 71 triliun ditambah dana jaga-jaga Rp 100 triliun.
