Kita Tekno JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto akan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) sebagai langkah strategis untuk menangani utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), yang lebih dikenal dengan nama Whoosh. Langkah ini diumumkan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, yang menegaskan bahwa penerbitan Keppres tersebut merupakan bagian integral dari upaya restrukturisasi keuangan menyeluruh untuk proyek infrastruktur vital ini.
Menurut Luhut, kehadiran Keppres sangat dinantikan agar tim perunding dapat segera memulai negosiasi terkait restrukturisasi. Ia juga mengungkapkan kabar baik mengenai respons dari pihak Tiongkok, investor utama proyek ini. “Sehingga sekarang perlu di tunggu Keppres, supaya timnya segera berunding, dan sementara Cinanya sudah bersedia kok, gak ada masalah,” ujar Luhut. Pernyataan ini disampaikan Luhut dalam sebuah diskusi ekonomi bertema ‘Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran’ yang berlangsung pada Kamis, 16 Oktober 2025.
Begini Respon Gadai ValueMax Indonesia Soal Adanya Roadmap Pergadaian
Salah satu poin penting yang ditekankan Luhut adalah jaminan bahwa penyelesaian utang Kereta Cepat Whoosh ini tidak akan melibatkan penggunaan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia dengan tegas membantah spekulasi mengenai keterlibatan APBN dalam penyelesaian masalah keuangan proyek tersebut. “Whoosh itu kan tinggal restructuring saja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN,” katanya, memperjelas posisi pemerintah.
Luhut optimistis bahwa persoalan utang Whoosh dapat diselesaikan dengan baik, asalkan seluruh elemen pemerintah bekerja secara kompak dan berbasis pada data yang akurat. Ia juga mengenang pengalaman masa lalu dalam menghadapi tantangan serupa. “Apa yang gak bisa diselesaikan kalau kita kompak? Dengan data-data, waktu itu masih zaman yang lalu, kita dari Menteri Keuangan yang lalu (Sri Mulyani), dengan pihak Tiongkok, waktu itu saya masih di Kemenko Marves, itu kita selesaikan kok,” imbuhnya, menunjukkan rekam jejak penyelesaian masalah keuangan dengan mitra Tiongkok.
Menteri UMKM Ungkap Tantangan dan Perkembangan Hapus Tagih Kredit Macet UMKM
