Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secara tegas memastikan bahwa program strategis Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) akan tetap berjalan tanpa pemangkasan anggaran. Keputusan vital ini diambil meskipun Provinsi DKI Jakarta menghadapi penurunan signifikan dalam dana transfer ke daerah (TKD), yang berpotensi memengaruhi stabilitas keuangan daerah.
Komitmen kuat Pemprov DKI untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan menjadi landasan utama di balik keputusan ini. Pramono Anung menegaskan bahwa KJP dan KJMU adalah wujud nyata upaya pemerintah dalam memberikan kesempatan belajar yang setara bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. “Kenapa KJP maupun KJMU tetap kita pertahankan? Karena saya ingin anak-anak yang kurang beruntung, dari keluarga yang tidak mampu, mendapatkan kesempatan yang adil untuk menempuh pendidikannya, termasuk sampai dengan perguruan tinggi,” ujarnya saat ditemui di Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Cakung, Jakarta Timur, pada Selasa (21/10).
Ia lebih lanjut menggarisbawahi bahwa program bantuan pendidikan seperti KJP, KJMU, serta inisiatif pemutihan ijazah, ditetapkan sebagai prioritas mutlak yang tak boleh diutak-atik. Penyesuaian anggaran yang dilakukan Pemprov DKI saat ini merupakan respons terhadap penurunan pendapatan daerah. “Memang untuk KJP maupun KJMU, termasuk pemutihan ijazah, adalah program yang tidak boleh diubah. Walaupun ada pemotongan Dana Bagi Hasil yang menyebabkan penurunan APBD DKI Jakarta dari 95 triliun menjadi 81 triliun,” jelas Pramono, menyoroti tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah.
Hingga saat ini, dampak positif program ini telah dirasakan oleh banyak pihak. Pemprov DKI telah sukses menyalurkan Kartu Jakarta Pintar kepada lebih dari 700 ribu siswa, dengan angka spesifik mencapai 707.513 siswa pada tahap kedua. Tidak hanya itu, bantuan KJMU juga telah menjangkau belasan ribu mahasiswa. “Untuk KJMU, kemarin saya baru saja menandatangani datanya, jumlahnya adalah 16.920 siswa,” ungkap Pramono, menyoroti luasnya jangkauan program ini dalam mendukung pendidikan di ibu kota.
Untuk memastikan kelangsungan dan efektivitas KJMU tahap kedua, Pemprov DKI telah mengalokasikan anggaran yang tidak sedikit. “Maka dengan demikian, untuk KJMU tahap kedua ini, yang tadi saya sebutkan 16.920 penerima, kurang lebih nominalnya 152 miliar rupiah,” pungkas Gubernur Pramono Anung, menegaskan komitmen finansial pemerintah daerah untuk mendukung pendidikan tinggi dan mobilitas sosial.
Ringkasan
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan program KJP dan KJMU tetap berjalan tanpa pemangkasan anggaran, meskipun DKI Jakarta mengalami penurunan dana transfer daerah. Keputusan ini diambil sebagai wujud komitmen Pemprov DKI dalam memberikan kesempatan pendidikan yang setara bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program ini dianggap prioritas dan tidak boleh diutak-atik meski ada penyesuaian anggaran.
Pemprov DKI telah menyalurkan KJP kepada lebih dari 700 ribu siswa dan KJMU kepada belasan ribu mahasiswa. Untuk KJMU tahap kedua, telah dialokasikan anggaran sekitar 152 miliar rupiah untuk 16.920 penerima. Pramono Anung menegaskan komitmen finansial pemerintah daerah untuk mendukung pendidikan tinggi dan mobilitas sosial.
