Survei: 81% Publik Percaya Prabowo Setelah 1 Tahun Pemerintahan

Indonesia Political Opinion (IPO) baru-baru ini merilis hasil survei terbarunya yang menunjukkan tingkat kepercayaan publik yang sangat tinggi terhadap Presiden Prabowo Subianto, mencapai angka 81%. Angka ini mencerminkan dukungan kuat masyarakat terhadap kepemimpinannya.

Survei tersebut dilaksanakan antara tanggal 9 hingga 17 Oktober 2025, melibatkan 1.200 responden yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Untuk menjamin representasi yang akurat, survei ini menggunakan metode Primary Sampling Unit (PSU), sebuah pendekatan yang diakui dalam penelitian opini publik.

Menurut Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah, tingginya tingkat kepercayaan ini mengindikasikan solidnya dukungan publik terhadap pemerintahan yang dipimpin Prabowo. “Tingkat kepercayaan publik pada kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mencapai 81%. Jadi, sebetulnya dengan kondisi angka yang demikian ini, situasi publik dan pemerintahan kita mestinya dalam situasi yang solid ya. Artinya karena publiknya percaya, dipastikan akan mendukung kebijakan pemerintah,” jelas Dedi saat memaparkan hasil survei di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, pada Selasa (21/10).

Dedi menambahkan bahwa angka kepercayaan yang signifikan tersebut juga menegaskan adanya dukungan masyarakat yang kuat terhadap arah serta kebijakan yang diambil oleh pemerintah saat ini.

Selain tingkat kepercayaan, survei IPO juga mendalami aspek kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto. Hasilnya menunjukkan bahwa 16% responden menyatakan sangat puas, 51% puas, dan 19% cukup puas. Kombinasi persentase ini menandakan tingkat kepuasan yang tinggi di mata publik.

Dedi menilai bahwa pencapaian tingkat kepuasan seperti ini tergolong sangat tinggi, khususnya mengingat ini adalah periode satu tahun pertama masa pemerintahan. Hal ini dinilai luar biasa mengingat dinamika yang biasa terjadi di awal masa jabatan.

“Karena satu sisi, dalam satu tahun pertama, kemudian juga kita bisa menyaksikan ada beberapa adaptasi misalnya perubahan-perubahan kabinet, termasuk juga implementasi kebijakan-kebijakan baru yang betul-betul baru. Tidak melanjutkan kebijakan yang lama, lalu kemudian sudah mendapatkan respons positif,” papar Dedi. Berbagai penyesuaian, termasuk perombakan kabinet dan peluncuran kebijakan baru yang berbeda dari sebelumnya, telah mendapatkan respons positif dari masyarakat.

Lebih lanjut, Dedi mengungkapkan bahwa kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo banyak dilandasi oleh persepsi masyarakat yang menganggap beliau sebagai sosok yang tegas dan berwibawa, memihak masyarakat, memiliki pengalaman yang luas di pemerintahan, serta telah meluncurkan berbagai program sosial yang bermanfaat.

Dari ragam program baru yang diinisiasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, program “Makan Bergizi Gratis” (MBG) menjadi faktor dominan sebagai alasan utama kepuasan publik. “Jadi secara politik saya kira, MBG berperan untuk meningkatkan kesadaran publik terkait dengan kinerja presiden,” imbuh Dedi, menyoroti dampak positif program tersebut terhadap opini publik.

Namun, gambaran berbeda terlihat pada tingkat kepuasan publik terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang secara signifikan lebih rendah. “Yang menyatakan sangat puas hanya 2%, lalu kemudian menyatakan puas 27%. Jadi kalau dibandingkan dengan Presiden Prabowo juga cukup jauh sekali,” jelas Dedi, menunjukkan disparitas yang cukup mencolok.

Ekonomi dan Keamanan Nasional Dinilai Membaik

Survei IPO juga mengungkap adanya peningkatan persepsi positif publik terhadap kondisi ekonomi nasional. “Ada sekira 73% publik menyatakan bahwa kondisi ekonomi secara nasional situasinya baik. Lalu kemudian dari 73% yang dianggap baik itu, mayoritas menyatakan bahwa kondisi itu berdampak pada keseharian masyarakat,” tutur Dedi.

Bahkan, persepsi perbaikan kondisi ekonomi sangat terasa di tingkat pedesaan, dengan 85% responden menilai positif. Angka ini melonjak tajam dari survei November 2024 yang hanya mencapai 46%. Dedi mengaitkan peningkatan ini dengan sejumlah program pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan peningkatan anggaran dana desa, yang secara langsung menyentuh masyarakat di pelosok.

Selain ekonomi, aspek penegakan hukum dan keamanan nasional juga mendapat penilaian positif dari publik, menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam menjaga stabilitas dan ketertiban.

“Tren opini positif mencapai 80% menyatakan kondisi penegakan hukum dalam situasi yang baik,” ungkap Dedi. Sementara itu, kondisi keamanan nasional juga dianggap cukup stabil, dengan 5% responden menyatakan sangat baik, 44% baik, dan 28% cukup, sehingga total 77% menyatakan tren keamanan dalam situasi positif.

Kendati demikian, persepsi publik terhadap pemberantasan korupsi menunjukkan kondisi yang relatif stagnan. Hanya 41% responden yang menilai baik, dan 20% menilai cukup, mengindikasikan bahwa masih banyak pekerjaan rumah di sektor ini.

Susunan Kabinet Merah Putih Positif, Menkeu Purbaya dan Seskab Teddy Tertinggi

Terkait demokrasi, IPO mencatat 42% responden menilai pelaksanaan demokrasi di Indonesia sangat baik dan baik, sedangkan 38% lainnya menilai cukup. Angka ini mencerminkan pandangan masyarakat terhadap dinamika politik negara.

Di sisi lain, susunan Kabinet Merah Putih yang dibentuk Presiden Prabowo mendapat penilaian positif dari 61% publik. Mayoritas responden percaya bahwa kabinet tersebut diisi oleh tokoh-tokoh yang loyal, profesional, dan berpengalaman di bidangnya.

“Artinya secara confirm mendapat dukungan yang tinggi. Nah, detailnya sebarannya adalah 23% menyatakan susunan kabinet banyak diisi oleh tokoh yang loyal dan setia pada presiden, 17% meyakini banyak menteri terpilih dari kalangan profesional, 15% menyatakan menteri dari kalangan yang sudah berpengalaman di pemerintah,” papar Dedi, merinci alasan di balik dukungan publik ini.

Dalam survei yang sama, IPO turut mengukur tingkat popularitas dan kinerja para menteri dalam kabinet Prabowo. Nama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menonjol sebagai pejabat dengan persepsi kinerja terbaik di mata publik.

“Yang pertama adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dianggap paling bekerja dengan baik, 17,5%. Disusul oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya di 15,1%,” ujar Dedi. Sementara itu, untuk kategori menteri koordinator, posisi teratas ditempati oleh Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dengan 24,2% responden menilai kinerjanya paling baik.

Minta Turunkan Harga Sembako dan Reshuffle Sejumlah Menteri

Meskipun tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan tergolong tinggi, survei ini juga menangkap adanya aspirasi publik untuk perubahan. Sebanyak 68% responden menyatakan perlunya dilakukan perombakan kabinet atau reshuffle. Beberapa nama menteri yang disebut publik layak diganti antara lain Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardhana, dan Menteri HAM Natalius Pigai, serta Menteri ATR/BPN.

“Artinya memang keinginan reshuffle bagi publik kan cukup besar. Bahkan tokoh-tokohnya pun disebutkan misalnya, menginginkan supaya Menpar diganti, terus Menteri Kehutanan diganti, termasuk Menteri ATR/BPN juga diganti,” kata Dedi, menyoroti kuatnya keinginan publik akan penyegaran kabinet.

Selain itu, publik juga memiliki harapan prioritas terhadap pemerintah. Sebanyak 26,1% responden berharap pemerintah fokus menurunkan harga sembako, disusul oleh pemberantasan pungutan liar dan korupsi (17%), serta penyediaan lapangan kerja (11%). Hal ini menunjukkan fokus utama masyarakat pada kesejahteraan ekonomi dan tata kelola yang bersih.

Penilaian terhadap Lembaga Publik dan Partai Politik

IPO juga mengevaluasi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap berbagai lembaga negara. Hasilnya, Presiden Republik Indonesia menduduki posisi teratas sebagai lembaga paling dipercaya publik dengan 95,2%, disusul oleh Basarnas (86,3%), dan TNI di posisi ketiga (84,5%).

Namun, ada perbedaan mencolok pada beberapa lembaga lain. Kepolisian RI hanya dipercaya oleh 30,5% responden, disusul oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan 30,3%. Partai politik menjadi lembaga dengan tingkat kepercayaan terendah, yakni hanya 23,1%, mencerminkan tantangan besar dalam membangun kembali keyakinan publik.

Dari sisi elektabilitas partai politik, Partai Gerindra menempati posisi teratas dengan dukungan 33,5%, diikuti oleh PDIP 16,4%, dan Partai Golkar 9,1%. Angka-angka ini memberikan gambaran tentang peta kekuatan politik di mata pemilih.

Metode Survei

Survei ini dilaksanakan dalam rentang waktu 9-17 Oktober 2025, melibatkan total 1.200 responden yang tersebar secara proporsional di seluruh wilayah Indonesia, memastikan representasi dari berbagai daerah.

Metode yang digunakan adalah Primary Sampling Unit (PSU), di mana sejumlah kelurahan/desa dipilih secara acak untuk menjadi sampel. Di setiap kelurahan/desa yang terpilih, lima rukun tetangga (RT) dipilih secara acak, dan dari setiap RT diambil dua keluarga. Selanjutnya, dari setiap keluarga, satu responden dipilih secara acak dengan syarat berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah.

Pembagian responden antara laki-laki dan perempuan dilakukan secara seimbang (50:50) untuk menghindari bias gender. Pemilihan responden di lapangan juga dilakukan secara acak menggunakan metode random kish grid paper, yang dirancang khusus untuk mencegah bias dari pihak surveyor.

Secara metodologi, survei ini memiliki margin of error sebesar 2,9% dengan tingkat akurasi data 95%. Teknik pengambilan sampel yang diterapkan adalah stratified multistage random sampling (SMRS), yang memungkinkan hasil survei menjadi lebih valid dan representatif.