Pemprov DKI Dalami Temuan BRIN soal Kandungan Mikroplastik di Air Hujan Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung angkat bicara menanggapi temuan mengejutkan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) perihal kandungan mikroplastik dalam air hujan di Jakarta. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI) telah mengambil langkah serius dengan melakukan pendalaman menyeluruh terhadap hasil riset tersebut. “Kami sudah melakukan pendalaman untuk hal yang berkaitan dengan hujan yang mengandung plastik yang ditemukan oleh BRIN,” ujar Pramono saat ditemui di Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Cakung, pada Selasa (21/10).

Dalam kesempatan yang sama, Pramono juga menyatakan bahwa pihaknya akan segera meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta untuk menyampaikan hasil kajian mereka kepada masyarakat luas. “Nanti secara khusus Kepala Dinas Lingkungan Hidup, saya akan minta untuk menyampaikan ke publik karena mereka juga melakukan penelitian. Dalam waktu dekat ini pasti akan saya minta untuk menyampaikan ke publik,” tambahnya, menekankan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam menyikapi isu vital ini.

Isu ini bermula dari hasil penelitian BRIN yang sebelumnya telah mengungkap fakta mengkhawatirkan: air hujan di Jakarta terbukti mengandung partikel mikroplastik berbahaya. Temuan ini bukan sekadar statistik, melainkan sebuah peringatan serius bahwa polusi plastik kini tidak hanya mengancam ekosistem tanah dan laut, tetapi telah merambah hingga ke atmosfer kita. Kondisi ini menuntut perhatian segera dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintah.

Muhammad Reza Cordova, seorang peneliti BRIN, memaparkan lebih lanjut bahwa studi yang telah dilakukan sejak tahun 2022 tersebut secara konsisten menunjukkan keberadaan mikroplastik di setiap sampel air hujan yang diambil di Ibu Kota. Ia menjelaskan, partikel-partikel plastik mikroskopis ini terbentuk dari proses degradasi limbah plastik yang kemudian terbawa dan melayang di udara, utamanya akibat beragam aktivitas manusia.

Reza merinci sumber-sumber utama mikroplastik tersebut. “Mikroplastik ini berasal dari serat sintetis pakaian, debu yang dihasilkan dari kendaraan dan ban, sisa pembakaran sampah plastik, serta proses degradasi plastik yang terjadi di ruang terbuka,” jelas Reza, sebagaimana dikutip dari situs resmi BRIN pada Jumat (17/10). Penjelasan ini memberikan gambaran jelas mengenai kompleksitas asal-muasal cemaran polutan tak kasat mata ini.

Menanggapi serius hasil penelitian BRIN tersebut, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta pun langsung bergerak cepat. Kepala DLH DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menegaskan komitmen pihaknya untuk terus memperkuat pengendalian sampah plastik secara komprehensif, mulai dari tahap hulu hingga hilir. Upaya ini juga mencakup pemantauan kualitas udara dan air hujan secara berkelanjutan, memastikan data yang akurat untuk langkah penanganan selanjutnya.

Asep menekankan bahwa persoalan polusi mikroplastik ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata. “Menjaga langit Jakarta bebas dari mikroplastik adalah tanggung jawab bersama, dan perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci utama untuk menanggulangi persoalan plastik ini,” tegas Asep dalam keterangan resminya, Sabtu (19/10). Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya partisipasi aktif warga dalam upaya mitigasi dampak lingkungan.

Sebagai bagian dari upaya konkret, Pemprov DKI Jakarta telah menerapkan serangkaian langkah strategis. Di antaranya adalah penerbitan Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan, serta perluasan strategi daerah (Jakstrada) Persampahan yang ambisius, menargetkan pengurangan sampah sebesar 30 persen langsung dari sumbernya. Selain itu, inisiatif pengembangan bank sampah, fasilitas TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle), dan program daur ulang berbasis komunitas juga terus digalakkan.

Sinergi antara DLH DKI dan BRIN pun terus diperkuat. Keduanya saat ini sedang memperluas jangkauan pemantauan mikroplastik di udara dan air hujan melalui sistem inovatif bernama Jakarta Environmental Data Integration (JEDI). JEDI merupakan platform berbasis data yang dirancang khusus untuk memantau kualitas lingkungan secara komprehensif.

Data yang terkumpul dan terintegrasi melalui sistem JEDI ini memiliki peran krusial. Informasi tersebut akan menjadi dasar yang kokoh untuk perumusan dan pengambilan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), memastikan setiap langkah yang diambil Pemprov DKI dalam mengatasi masalah polusi plastik ini didasarkan pada data dan analisis ilmiah yang akurat dan terukur.