Surkom Efektif: BBM Subsidi Tepat Sasaran, Nelayan Untung!

Penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan kompensasi terus dioptimalkan agar tepat sasaran. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat, hingga 16 Oktober 2025, telah menerbitkan 542.689 Surat Rekomendasi (Surkom) kepada 296.577 konsumen pengguna BBM subsidi dan kompensasi di seluruh Indonesia.

Surat rekomendasi ini menjadi kunci pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT), seperti BBM subsidi, dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) atau BBM kompensasi. Penerbitannya mengatur volume dan periode pembelian bagi konsumen yang berhak, memastikan BBM tersebut digunakan sesuai kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerbitan Surkom ini merupakan implementasi Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian JBT dan JBKP. Prosesnya dijalankan melalui aplikasi digital XStar. Pemanfaatan teknologi ini diharapkan mempercepat dan mengakurat pelayanan kepada masyarakat, sekaligus meminimalisir potensi penyalahgunaan BBM subsidi dan kompensasi di lapangan.

Sistem Surkom terintegrasi antara BPH Migas, pemerintah daerah, dan badan usaha penugasan seperti Pertamina. Saat ini, sekitar 3.015 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di 23 provinsi telah menerbitkan Surkom. Penyaluran BBM bersubsidi ini dilakukan melalui 3.438 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang tersebar di 468 kabupaten dan kota.

Surkom berperan sebagai mekanisme pengawasan yang memastikan setiap liter BBM subsidi digunakan sesuai peruntukannya dan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Konsumen pengguna Surkom berasal dari berbagai sektor produktif dan pelayanan publik yang menopang perekonomian rakyat, termasuk usaha mikro, perikanan, pertanian, transportasi, serta pelayanan umum.

Manfaat kebijakan ini dirasakan langsung oleh para nelayan. Pisor Ansori (40), seorang nelayan asal Pandeglang, Banten, mengungkapkan betapa berartinya Surkom yang diterbitkan oleh Dinas Perikanan Pandeglang. “Surat rekomendasi itu bukan lagi bermanfaat untuk kami, bahkan itu menolong,” ujarnya penuh syukur.

Setiap bulan, Pisor melaut sekitar 20 hingga 22 hari, bergantung pada kondisi cuaca. Ketika cuaca buruk, ia memilih untuk tidak melaut demi keselamatan. Ia menegaskan bahwa manfaat Surkom sangat nyata, karena memastikan BBM subsidi benar-benar sampai kepada nelayan yang berhak. “Nelayan di sini (Pandeglang) ini benar-benar mengikuti aturan, perintah yang ada dari Pertamina bagaimana caranya kita mendapatkan solar subsidi itu tepat pada tempatnya,” tambahnya.

Hal senada diungkapkan oleh Sofyan (48), Ketua Rukun Nelayan Samadikun di Kota Cirebon, Jawa Barat. Ia merasakan kemudahan dalam pengurusan Surkom, yang sangat membantu nelayan dalam mendapatkan solar subsidi. “Alhamdulillah bagi saya selaku nelayan, dengan adanya (Surat) Rekomendasi sangat bermanfaat dan bikinnya juga enggak susah, gampang,” ungkapnya.

Sofyan menambahkan bahwa kegiatan melaut para nelayan di Cirebon sangat bergantung pada kondisi cuaca. “Kalau lagi dapat (cuaca bagus) full (melaut) tidak ada berhentinya, mumpung ada,” katanya, yang setiap hari mencari udang di perairan sekitar Cirebon.

BPH Migas menegaskan bahwa Surkom juga merupakan instrumen pengawasan dan bukti komitmen pemerintah untuk memastikan subsidi dan kompensasi energi yang berasal dari uang negara benar-benar digunakan secara tepat sasaran, tepat volume, dan tepat guna. Penerbitan Surkom adalah wujud sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung sektor-sektor produktif masyarakat.

Dengan penyaluran BBM subsidi dan kompensasi yang semakin tepat sasaran, pemerintah berharap daya saing ekonomi daerah semakin meningkat dan kesejahteraan masyarakat terus bertumbuh.