Pemerintah Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, baru-baru ini menjadi sorotan publik setelah secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan kepada 1.119 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Informasi mengenai besaran gaji PPPK Paruh Waktu ini, yang telah dinanti-nantikan, kini mulai terkuak dan menjadi perhatian utama bagi para abdi negara yang baru diangkat.
Langkah strategis ini diambil sebagai wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Tapin dalam memperkuat pelayanan publik di tiga sektor krusial: pendidikan, kesehatan, dan teknis. Pengangkatan ribuan ASN PPPK Paruh Waktu ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dasar, tetapi juga memberikan kesempatan kerja yang layak bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi kepada daerah.
Bupati Tapin, H. Yamani, dalam sambutannya di Rantau pada Senin (3/11), menyatakan harapannya agar para PPPK Paruh Waktu ini dapat secara efektif mengisi kekosongan tenaga di berbagai sektor, khususnya pendidikan dan kesehatan yang menjadi prioritas utama pembangunan daerah. Lebih lanjut, Bupati Yamani juga menekankan pentingnya profesionalisme dan integritas bagi setiap pegawai yang baru diangkat, sebagai modal utama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.
“PPPK Paruh Waktu adalah penopang utama pelayanan pemerintah. Tunjukkan kinerja terbaik dan jaga nama baik instansi tempat Anda bekerja,” tegas Bupati Yamani, menyoroti peran krusial mereka sebagai ujung tombak pelayanan publik. Ia menambahkan bahwa pengangkatan ini memberikan kepastian status dan jaminan bagi tenaga kerja yang selama ini telah berkontribusi signifikan di lingkungan pemerintah daerah. Dengan demikian, diharapkan para PPPK Tapin ini dapat berperan aktif dalam pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Setelah mengulas mengenai penyerahan SK dan harapan dari Bupati, banyak pihak yang menantikan detail spesifik terkait imbalan kerja. Berikut adalah informasi terperinci mengenai gaji PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.
Gaji PPPK Paruh Waktu
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tapin, Gusti Ridha Jaya, menjelaskan bahwa dari total 1.119 PPPK Paruh Waktu yang diangkat, komposisinya meliputi tenaga teknis, kesehatan, dan pendidikan. Ia menambahkan bahwa masa kontrak kerja mereka berlaku selama lima tahun dan berpotensi diperpanjang, bergantung pada evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala.
Gusti Ridha Jaya lebih lanjut mengungkapkan bahwa sistem penggajian PPPK Paruh Waktu ini disesuaikan berdasarkan jenjang pendidikan masing-masing pegawai. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan struktur gaji yang adil dan sesuai dengan kualifikasi serta kompetensi.
Bagi lulusan SMA, gaji PPPK Paruh Waktu ditetapkan sebesar Rp1,2 juta. Sementara itu, untuk mereka yang berijazah D3, besaran gaji PPPK Paruh Waktu mencapai Rp1,5 juta. Adapun pegawai dengan latar belakang pendidikan S1 akan menerima gaji PPPK Paruh Waktu sebesar Rp1,8 juta.
Mengenai tunjangan tambahan, Gusti Ridha Jaya menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada informasi lebih lanjut. Namun, ia berharap agar ke depan akan ada kabar baik terkait penambahan tunjangan bagi para PPPK Paruh Waktu ini, yang tentunya akan semakin meningkatkan kesejahteraan mereka dan mendorong kinerja yang lebih optimal. (sam/antara/jpnn)
