Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti serius operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang menjerat Gubernur Riau Abdul Wahid. Dalam responsnya, Puan menegaskan bahwa peristiwa ini harus menjadi refleksi mendalam bagi seluruh kepala daerah di Indonesia untuk senantiasa mawas diri dan menjaga integritas jabatannya.
“Jadi seluruh eksekutif, kepala daerah dan siapa pun untuk lebih bisa mawas diri,” ujar Puan kepada awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa (4/11), menekankan pentingnya introspeksi di kalangan pejabat publik.
Lebih lanjut, putri dari Megawati Soekarnoputri ini menyatakan penghormatan penuh terhadap proses hukum yang sedang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia berharap agar para kepala daerah dapat memegang teguh amanah yang diemban sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang. “Kita hormati proses hukumnya dan ya harapannya jangan sampai terulang lagi hal-hal seperti itu,” tambahnya, menyerukan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih.
Dalam operasi senyap yang dilakukan KPK, total sepuluh orang berhasil diamankan, termasuk Gubernur Riau Abdul Wahid. Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut kini telah tiba di Jakarta dan sedang menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK. Hingga saat ini, detail lengkap mengenai duduk perkara kasus yang menjeratnya masih belum diungkapkan kepada publik.
Menyikapi penangkapan kadernya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga turut memberikan respons. Wakil Ketua Umum PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu keterangan resmi dari KPK untuk memahami secara utuh kasus yang menimpa Gubernur Riau tersebut. “Ya kita nunggu dulu keterangan resmi dari KPK karena casenya kan kita belum paham, kemarin dapat informasi baru dimintai keterangan ya seperti apa,” tutur Cucun saat ditemui di gedung DPR RI Senayan, Jakarta, pada hari yang sama.
Cucun menambahkan bahwa setelah mendapatkan penjelasan resmi dari lembaga antirasuah, PKB akan menganalisis lebih lanjut apakah keterangan tersebut mengarah pada dugaan keterlibatan pimpinan daerahnya secara signifikan. Hal ini menunjukkan sikap kehati-hatian PKB dalam menanggapi kasus korupsi yang melibatkan kadernya di pemerintahan.
