Partai Demokrat menyampaikan apresiasi serta dukungan penuh atas inisiatif pemerintah Republik Indonesia yang berencana menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada sejumlah tokoh pendahulu bangsa. Keputusan penting ini mencakup dua nama besar dalam sejarah Indonesia: Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Presiden ke-2 Soeharto.
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyoroti rencana penganugerahan gelar ini sebagai langkah esensial untuk menyatukan narasi sejarah bangsa dan menghormati setiap kontribusi besar yang telah diberikan dalam perjalanan panjang Indonesia. Langkah ini dinilai sebagai wujud penghargaan negara terhadap jasa para pemimpin terdahulu.
“Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pendahulunya. Gus Dur dan Pak Harto, dengan segala kelebihan dan kekurangan yang menyertainya, telah memberikan sumbangsih luar biasa bagi Indonesia sepanjang hayat mereka,” ujar AHY dalam keterangan resminya pada Minggu (9/11). Penegasan ini menggarisbawahi pentingnya melihat sejarah dengan kacamata yang utuh dan berimbang.
Menurut AHY, pengakuan negara terhadap jasa para presiden terdahulu mencerminkan kematangan bangsa dalam memandang sejarah secara menyeluruh dan adil. Ini juga merupakan upaya untuk menghindari terjebaknya pada polarisasi atau perbedaan politik yang mungkin terjadi di masa lalu, demi kepentingan persatuan nasional.
“Setiap era memiliki tantangan dan konteksnya sendiri yang unik. Tugas kita hari ini adalah melanjutkan perjuangan yang telah mereka rintis, memperkuat persatuan yang telah dibangun, menegakkan keadilan di setiap lini kehidupan, dan memastikan seluruh rakyat Indonesia dapat hidup sejahtera,” lanjut AHY, memberikan pandangan tentang relevansi sejarah bagi masa kini dan mendatang.
Sebagai contoh, AHY mengingat kembali ketika pendiri Partai Demokrat sekaligus ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menjabat sebagai Presiden RI. Pada tahun 2012, SBY juga menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada proklamator dan mantan Presiden Soekarno, menunjukkan konsistensi dalam menghargai jasa para tokoh bangsa.
“Tentu ada pro dan kontra yang menyertai keputusan tersebut, namun Bapak SBY kala itu melihatnya secara komprehensif melalui mekanisme serta prosedur yang berlaku. Sebagai manusia biasa, Bung Karno pun pasti memiliki kekurangannya. Namun, kontribusinya kepada negara tak mungkin dilupakan. Itulah yang membuat Pak SBY yakin untuk memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Bung Karno,” imbuh AHY, menjelaskan landasan di balik keputusan serupa.
Dalam pandangan Partai Demokrat, keputusan pemerintah ini juga menjadi momentum krusial untuk mempererat tali silaturahmi kebangsaan. Hal ini diharapkan dapat terjadi di tengah dinamika politik yang terus berkembang dan menuntut kedewasaan dari seluruh elemen bangsa.
“Semangat rekonsiliasi dan penghargaan yang tulus terhadap jasa para pemimpin bangsa akan senantiasa memperkokoh fondasi kebangsaan kita. Lebih jauh, ini juga akan memperkuat optimisme kita bersama dalam menatap masa depan Indonesia yang jauh lebih baik dan gemilang,” pungkas AHY, menutup pernyataannya dengan harapan akan persatuan dan kemajuan bangsa.
Ringkasan
Partai Demokrat mendukung penuh inisiatif pemerintah untuk menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Soeharto. Ketua Umum AHY menyatakan langkah ini esensial untuk menyatukan narasi sejarah bangsa dan menghormati kontribusi besar para pemimpin terdahulu.
AHY menekankan pentingnya melihat sejarah secara utuh dan adil, menghindari polarisasi politik demi persatuan nasional. Ia mencontohkan SBY yang juga menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Soekarno, menunjukkan konsistensi dalam menghargai jasa tokoh bangsa. Keputusan ini diharapkan mempererat tali silaturahmi kebangsaan dan memperkokoh fondasi kebangsaan.
