Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara menanggapi maraknya keluhan terkait keterlambatan pembayaran gaji bagi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang bertugas dalam program strategis Makan Bergizi Gratis (MBG). Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa penundaan ini murni disebabkan oleh kendala teknis administratif, bukan karena ketiadaan anggaran. Pihaknya saat ini tengah berupaya keras menuntaskan persoalan ini secara intensif.
“Ini adalah murni masalah teknis administratif,” ujar Nanik dalam keterangannya, Selasa (11/11). Ia menjelaskan, skala verifikasi yang melibatkan ribuan petugas merupakan tantangan tersendiri. Saat ini, terdapat sekitar 30.000 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang aktif dalam program MBG, belum termasuk Akuntan (AK) dan Ahli Gizi (AG) yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Volume data yang masif serta kompleksitas proses administrasi dan sinkronisasi status menjadi pemicu utama keterlambatan pembayaran gaji ini.
Kendati demikian, Nanik menegaskan bahwa pembayaran gaji untuk SPPI Batch I dan II yang telah berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berjalan lancar tanpa hambatan. Keterlambatan terjadi khusus untuk SPPI Batch III yang belum berstatus PPPK, serta sebagian petugas Ahli Gizi (AG) dan Akuntan (AK), yang seluruhnya masih dalam proses penyesuaian administrasi.
Menanggapi serius permasalahan ini, BGN telah mengadakan pertemuan teknis intensif untuk memfinalisasi langkah-langkah korektif serta mempercepat proses pembayaran gaji. Nanik memastikan bahwa seluruh petugas akan menerima hak-hak mereka secara penuh. Gaji yang tertunda selama beberapa minggu terakhir akan segera dirapel dan diprioritaskan penyelesaiannya dalam minggu ini.
“Kami sudah mengarahkan seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang terlibat agar bekerja lebih proaktif dan memastikan tidak ada keterlambatan yang terulang di masa mendatang,” tambah Nanik, menegaskan komitmen BGN. Untuk memperkuat sistem, BGN telah menunjuk kedeputian terkait sebagai sektor utama dalam penanganan penggajian dan menginstruksikan seluruh unit teknis, termasuk Kepala Biro Umum dan Keuangan serta Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), untuk segera menyelesaikan koordinasi secara terstruktur.
“Kami mengawal penuh setiap tahapan,” pungkas Nanik, “Kami ingin memastikan seluruh petugas, baik SPPI, AG, maupun AK, mendapatkan haknya tepat waktu, tanpa ada isu berulang di kemudian hari.” Pernyataan BGN ini muncul setelah maraknya keluhan di media sosial, khususnya Instagram resmi BGN. Berbagai komentar yang menyoroti keterlambatan pembayaran gaji para pelaksana program MBG membanjiri unggahan BGN, bahkan disuarakan oleh akun-akun besar dengan ratusan ribu pengikut.
