Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah daerah (Pemda) dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Sinergi ini disebut sebagai kunci utama untuk membangun ekosistem usaha yang tangguh dan produktif di setiap wilayah, sekaligus menjadi motor penggerak perekonomian daerah menuju kemandirian. Tito Karnavian meyakini, melalui kemitraan strategis ini, potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat ditingkatkan secara signifikan, membuka peluang pertumbuhan yang lebih cepat dan berkelanjutan bagi daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Mendagri saat mengisi materi pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia 2025 di The Park Hyatt Hotel, Jakarta, pada Senin (1/12/2025). Mengusung tema “Kadin Bergotong Royong Memperluas Lapangan Kerja untuk Kesejahteraan dan Kemandirian Indonesia,” Mendagri menekankan urgensi menghidupkan sektor swasta sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi daerah. Dorongan ini diharapkan mampu menciptakan ruang-ruang ekonomi baru, sekaligus meminimalkan ketergantungan daerah terhadap transfer dana dari pemerintah pusat.
“Bagi rekan-rekan kepala daerah, saya sampaikan, yang tidak memiliki insting bisnis, sudahlah undang saja teman-teman pengusaha itu. Mereka tergabung dalam asosiasi, ada namanya Kadin, setiap kabupaten [punya perwakilan], undang saja Kadin-nya datang,” tegas Tito Karnavian, merujuk pada pentingnya keterlibatan para pelaku dunia usaha lokal.
Mendagri menguraikan bahwa banyak daerah di Indonesia memiliki potensi daerah yang luar biasa, mulai dari sektor pariwisata, pertanian, perkebunan, hingga kekayaan sumber daya alam. Namun, potensi ini kerap belum tereksplorasi secara optimal karena minimnya perspektif bisnis di kalangan birokrasi. Padahal, dengan kekayaan alam dan demografi yang sangat besar—Indonesia menempati peringkat keempat terbesar jumlah penduduk di dunia, dengan 69 persen di antaranya berada pada usia produktif (15-64 tahun)—peluang pengembangan usaha sangat terbuka lebar jika dikelola dengan pendekatan yang tepat.
Oleh karena itu, kepala daerah perlu memiliki kemampuan berpikir kewirausahaan guna mengidentifikasi dan menciptakan peluang pendapatan daerah secara kreatif. Apabila kemampuan tersebut belum sepenuhnya dimiliki, Mendagri menekankan bahwa keterlibatan aktif pelaku usaha lokal menjadi krusial. Dalam konteks ini, peran strategis Kadin perlu diperkuat sebagai mitra utama Pemda dalam mengidentifikasi peluang bisnis dan mempercepat akselerasi pengembangan usaha. “Kumpulkan Kadin-nya ajak diskusi apa potensi wilayah kita, yang tidak terbayangkan oleh birokrat,” sarannya.
Mendagri juga menyoroti contoh keberhasilan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi positif bahkan di tengah gempuran pandemi Covid-19. Keberhasilan DIY, jelasnya, bersumber dari fondasi sektor usaha dan UMKM yang kuat, didukung oleh kebijakan pro-usaha yang diterapkan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X. Dari pengalaman ini, ia menegaskan bahwa kemajuan daerah hanya dapat dicapai jika ekosistem usaha di dalamnya tumbuh dan berkembang.
Lebih lanjut, Tito Karnavian mengingatkan bahwa daerah tidak bisa terus-menerus bergantung pada pendapatan dari pemerintah pusat. Ia menyoroti fakta bahwa banyak Pemda memiliki porsi belanja pegawai dan operasional yang cukup besar, sehingga menyisakan ruang fiskal yang terbatas untuk alokasi pembangunan strategis. Maka dari itu, Pemda harus proaktif mendorong kemudahan berusaha melalui proses perizinan yang cepat dan efisien. Salah satu solusi efektif adalah melalui kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP), yang terbukti mampu memangkas birokrasi dan memberikan kepastian bagi iklim dunia usaha.
“Sekarang jumlah Mal Pelayanan Publik ini, kalau lihat angkanya, sudah 296. Di Jawa hampir semua sudah punya. Di tempat-tempat, daerah-daerah yang ada Mal Pelayanan Publik, umumnya akan lebih mudah untuk berusaha,” pungkas Mendagri, menggarisbawahi dampak positif MPP terhadap investasi dan geliat ekonomi daerah.
