Hunian Sementara Korban Bencana Sumatra: Bantuan Pemerintah Digeber!

JAKARTA – Pemerintah, melalui Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tengah mempersiapkan hunian sementara bagi para korban bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, saat ini fokus utama penanganan adalah pada fase kegawatdaruratan, mengingat proses pencarian korban masih terus berlangsung dan beberapa wilayah masih terisolir.

Mensos menjelaskan, program penyediaan hunian sementara (huntara) telah disusun oleh BNPB, diikuti dengan rencana pembangunan hunian tetap (huntap). Kedua jenis hunian ini merupakan bagian integral dari upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. “Ketika masa kedaruratan mulai mereda, hunian sementara dan hunian tetap akan segera dibangun. Saat ini, prioritas kami adalah evakuasi dan penyaluran dukungan logistik esensial bagi para pengungsi atau mereka yang terdampak. Setelah itu, perhatian akan beralih pada rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujar Mensos di Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Dalam tahap perencanaan, BNPB tengah melakukan penghitungan, penyusunan rencana, serta pemetaan lapangan. Hal ini bertujuan untuk memastikan setiap warga yang kehilangan tempat tinggal mendapatkan fasilitas perlindungan sementara yang layak. Mensos menambahkan, diskusi intensif juga akan dilakukan dengan pemerintah daerah terkait pembangunan hunian tetap. Biasanya, pemerintah daerah akan menyediakan lahan, atau memanfaatkan lahan milik negara, untuk kemudian dibangun secara bertahap, serupa dengan model yang diterapkan di Lumajang, Jawa Timur, atau lokasi bencana lainnya.

Kendala di lapangan tidak dapat dimungkiri, terutama dalam mengevakuasi masyarakat yang masih terisolir di area-area sulit dijangkau melalui jalur darat. “Bahkan, Wali Kota Sibolga di Sumatera Utara sempat terjebak longsor selama dua hari sebelum akhirnya berhasil keluar. Ini menunjukkan tantangan yang luar biasa. Saya sendiri mendampingi Presiden ke beberapa titik di sana kemarin, dan kondisi secara bertahap mulai menunjukkan perbaikan,” tuturnya.

Warga melintas di area rumah yang terdampak banjir bandang di Desa Aek Garoga, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Senin (1/12/2025). – (ANTARA FOTO/Yudi Manar)

Kementerian Sosial terus memperkuat dukungan bagi warga terdampak bencana di ketiga provinsi tersebut. Hingga Senin (1/12), total nilai bantuan logistik bufferstock yang telah didistribusikan oleh Kemensos mencapai sekitar Rp14,5 miliar. Selain itu, Kemensos juga mengaktifkan layanan bantuan bahan natura melalui dapur umum dan dapur mandiri, dengan estimasi nilai mencapai Rp4,5 miliar.

Layanan dapur umum dan dapur mandiri ini menjangkau berbagai titik strategis. Di Sumatera Barat, layanan tersebar di 9 titik (Kota Padang, Padang Pariaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan) dengan kapasitas sajian sekitar 30.000 bungkus makanan per hari. Untuk Sumatera Utara, bantuan menjangkau 12 titik (Mandailing Natal, Langkat, Tapanuli Utara) juga dengan kapasitas sekitar 30.000 bungkus makanan per hari. Sementara itu, di Aceh, layanan tersedia di 7 titik (Subulussalam, Pidie Jaya, dan sekitarnya) yang mampu menyajikan sekitar 28.000 bungkus makanan per hari. Angka-angka ini bersifat dinamis dan terus diperbarui setiap hari seiring dengan penambahan titik layanan dapur umum dan perkembangan situasi di lapangan.

Berdasarkan data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga hari ini, total korban bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai 631 jiwa, dengan 472 jiwa dilaporkan hilang. Jumlah korban yang mengalami luka-luka tercatat sebanyak 2.600 orang, sementara itu, jumlah warga yang mengungsi telah mencapai angka fantastis, yakni 1 juta jiwa.