Ponpes Krapyak dukung pleno PBNU untuk ganti Gus Yahya

Photo of author

By AdminTekno

jpnn.com – Pimpinan Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak, Yogyakarta, mendukung diselenggarakannya rapat pleno PBNU pada 9-10 Desember 2025 mendatang.

Untuk diketahui, ponpes inj merupakan tempat KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya pernah mengenyam pendidikan.

Dukungan untuk pleno ini tertuang dalam surat yang ditandatangani oleh Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak KH Khoirul Fuad Ahmad tertanggal 7 Desember 2025.

“Kami memberikan dukungan penuh atas Pleno PBNU tanggal 9-10 Desember 2025, dalam mengambil langkah bagi kebaikan semuanya,” kata Gus Khoirul melalui keterangan suratnya pada Minggu (7/12).

Ulama Sepuh Jatim Enggan Menemui Gus Yahya dan Gus Ipul, Duh!

Menurut dia, PBNU sebagai wadah/pimpinan tertinggi Jam’iyyah Nahdlatul Ulama tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan tertentu.

“Dan karenanya, PBNU harus tetap dijaga dan tegak berdiri terhindar dari badai dan mudharat yang lebih besar,” tegas dia.

Untuk itu, Gus Khoirul mengimbau kepada semua pihak dimohon menghormati nasehat para sesepuh serta keputusan Jam’iyyah.

“Demi taat organisasi dan keutuhan Jam’iyyah Nahdlatul Ulama,” ujarnya.

Dipanggil Kiai Sepuh, Gus Yahya Bawa Dokumen Satu Tas

Sementara Mustasyar PBNU Tuan Guru Haji (TGH) Muhammad Turmudzi Badaruddin menegaskan dukungan terhadap Syuriyah PBNU yang memutuskan memberhentikan Kiai Yahya.

“Kepada seluruh para alim ulama, habaib, pemuka agama, masyarakat Nahdliyin dan masyarakat Indonesia, saya atas nama H. M. Turmudzi Badaruddin mendukung putusan Rais ‘Aam. Karena Rais ‘Aam adalah yang tertinggi dalam organisasi,” kata TGH Turmudzi.

Sebelumnya, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mengaku akan menempuh jalur hukum apabila ruang dialog tidak terbuka dalam polemik pemakzulan sebagai Ketua Umum PBNU.

Jika Tak Terima Dipecat, Gus Yahya Diminta Sampaikan Keberatan ke Majelis Tahkim NU

Dia bersikukuh melawan permintaan Rais ‘Aam untuk mundur.

Berdasarkan AD/ART dan peraturan PBNU, Gus Yahya menegaskan posisi ketua umum hanya bisa diganti melalui forum muktamar.

Oleh sebab itu, ia menolak hasil Rapat Harian Syuriyah karena keputusannya cacat kewenangan

“Soal jabatan ini bukan sesuatu yang terpenting, tetapi yang paling penting adalah mengenai tatanan organisasi. Mari kita laksanakan tatanan organisasi ini,” tegas dia. (dil/jpnn)

Leave a Comment