Klaim Presiden Prabowo Subianto mengenai Indonesia sebagai negara dengan kebahagiaan rakyat nomor satu di dunia memicu diskusi luas. Meskipun Prabowo menyandarkan pernyataannya pada sebuah survei, para sosiolog berpendapat bahwa kebahagiaan masyarakat Indonesia lebih banyak bersumber dari kekuatan “warga bantu warga” daripada kebijakan atau kinerja pemerintah.
Berbagai lembaga riset internasional secara rutin melakukan survei tentang kesejahteraan dan kemakmuran suatu negara. Salah satunya adalah Laporan Kebahagiaan Dunia (WHR) yang didukung PBB, yang menempatkan kebahagiaan masyarakat Indonesia pada posisi menengah. WHR mengidentifikasi beberapa tantangan, termasuk ketimpangan, harapan hidup dan kesehatan yang tidak menentu, ancaman terhadap kebebasan memilih, serta tingkat korupsi yang tinggi di Indonesia. Kontras dengan temuan ini, beberapa warga yang diwawancarai BBC News Indonesia justru merasa bahagia berkat kekuatan sosial antarwarga. Oleh karena itu, penting untuk meninjau seberapa sahih klaim Presiden Prabowo terkait tingkat kebahagiaan di Indonesia.
Apa yang dikatakan Presiden Prabowo soal kebahagiaan orang Indonesia?
Dalam pidatonya pada Perayaan Natal Nasional 2025 di Lapangan Tenis Indoor Senayan, Jakarta, Senin (5/01), Presiden Prabowo menyampaikan rasa syukurnya. Ia mengklaim bahwa di tengah ketidakpastian global, gejolak, dan konflik, bangsa Indonesia “sampai hari ini mengalami keadaan damai”. Meskipun mengakui adanya perbedaan pendapat, konflik, perseteruan, dan persaingan antarkelompok, Prabowo berpandangan bahwa bangsa-bangsa lain mulai melihat Indonesia sebagai negara besar yang dapat hidup harmonis, saling menghormati, dan saling mencintai.
Untuk menguatkan pandangannya, Prabowo kemudian mengutip sebuah survei yang disebutnya berasal dari “Harvard dan Gallup” mengenai kebahagiaan. “Dari hampir 200 negara. Negara yang rakyatnya setelah ditanya, menjawab bahwa rakyat tersebut mengalami, bahagia. Negara yang paling nomor satu di dunia sekarang rakyatnya dia mengatakan, dia bahagia adalah bangsa Indonesia,” kata Prabowo.
Pernyataan ini, menurut Prabowo, sangat menyentuh hatinya, mengingat sebagian besar rakyat Indonesia masih menjalani kehidupan yang “sangat, sangat sederhana” dan belum sepenuhnya sejahtera. Fenomena ini, kata Prabowo, membingungkan bagi bangsa-bangsa lain. Ia menambahkan bahwa dirinya dan jajaran menteri di Kabinet Merah Putih “bekerja sangat keras” dalam mengemban tugas dari bangsa Indonesia, dibantu oleh “putra-putri terbaik bangsa Indonesia”, yang disambut dengan tepuk tangan hadirin.
Apa yang benar dan apa yang tidak tepat dari pidato Prabowo ini?
Merujuk pada survei yang disebutkan Prabowo, riset yang diketahui dilakukan oleh “Harvard dan Gallup” adalah Studi Tumbuh dan Bermakna Global (Global Flourishing Study/GFS). Survei ini memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekadar mengukur kebahagiaan semata. GFS menitikberatkan pada konsep tumbuh dan bermakna—yang didefinisikan sebagai “pencapaian relatif dari keadaan di mana semua aspek kehidupan seseorang itu baik, termasuk konteks di mana orang tersebut hidup [tinggal].”
Studi ini mengukur apakah hidup seseorang berjalan baik, bermakna, dan berkembang sebagai manusia dalam jangka panjang, tidak hanya terbatas pada kesehatan atau kebahagiaan, melainkan interaksi kompleks antara berbagai dimensi kehidupan. Ada enam dimensi inti yang diukur dalam penelitian GFS, meliputi: kebahagiaan dan kepuasan hidup, kesehatan mental dan fisik, makna dan tujuan hidup, karakter dan kebajikan, kedekatan hubungan sosial, serta stabilitas keuangan dan material.
Laporan GFS terakhir dirilis pada April 2025. Survei tahun lalu ini melibatkan 207.920 responden berusia 18 tahun ke atas di 22 negara dan satu teritori (Hong Kong), berbeda dengan klaim Prabowo yang menyebutkan hampir 200 negara. Cakupan survei ini diklaim mewakili 64% populasi dunia karena mencakup negara-negara berpenduduk tinggi seperti Tiongkok, India, dan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah longitudinal, yaitu mengamati subjek yang sama secara berulang dalam jangka panjang melalui tatap muka, telepon, dan web. Survei ini dilaksanakan antara 21 Maret 2022 hingga 12 April 2024, dengan tingkat kepercayaan 95%.
GFS merupakan kolaborasi antara para peneliti dari Program Tumbuh dan Bermakna Manusia, Harvard dan Institut Studi Agama Baylor, yang bermitra dengan Gallup dan Center for Open Science. Berdasarkan hasil survei terbaru ini, Indonesia memang meraih poin tertinggi dari 23 negara dan teritori yang disurvei. “Indonesia (8,47), Meksiko (8,19), dan Filipina (8,11) memiliki skor tertinggi, sedangkan tingkat tumbuh dan bermakna terendah ditemukan di Jepang (5,93), Turki (6,59), dan Inggris (6,88),” demikian laporan GFS. Perlu dicatat bahwa hasil ini merupakan survei pada lima dimensi inti, tidak termasuk dimensi stabilitas finansial dan material. Pada dimensi stabilitas finansial dan material, Indonesia justru berada di urutan kedua dari bawah dengan status “tidak aman”, dengan skor 0,7.
‘Cermin nilai solidaritas warisan nenek moyang’
Rakhmat Hidayat, sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), mengamati bahwa tingginya skor Indonesia dalam survei GFS sebagai ukuran tumbuh dan bermakna sangat dipengaruhi oleh “nilai-nilai solidaritas dan sosial” masyarakat. Nilai-nilai yang termanifestasi dalam praktik gotong royong ini, menurut Rakhmat, menjadikan hidup orang Indonesia lebih bermakna dan telah diakui secara internasional dibandingkan negara lain. Ia menjelaskan bahwa solidaritas ini “diproduksi oleh masyarakat, sekaligus direproduksi, terus dipertahankan, dirawat, dijaga, diajarkan oleh sesepuh, oleh leluhur keluarga kepada generasi mudanya, kepada anaknya untuk saling membantu, saling guyub, saling tepo seliro (berempati).”
Saat survei ini dikutip oleh Presiden Prabowo, Rakhmat menegaskan bahwa hal tersebut tidak secara otomatis berarti bahwa kebijakan publik pemerintah berhubungan langsung dengan tingginya hidup tumbuh dan bermakna masyarakat. “Dia enggak bisa menjustifikasi [lewat survei] itu bahwa masyarakat kita sedang baik-baik saja, sehingga itu kemudian menjustifikasi atau melegitimasi kebijakan-kebijakan dia yang lainnya bahwa ini masyarakat kita sedang baik-baik saja,” katanya, menambahkan bahwa hal itu “semacam menyederhanakan masalah.”
Lebih lanjut, Rakhmat menekankan bahwa siapa pun presiden dan wakilnya, “nilai-nilai [solidaritas] itu kan masih kuat tertanam” secara kultural dalam masyarakat. Meskipun demikian, peran pemerintah tetap sangat strategis dalam memperkuat nilai-nilai tersebut melalui kebijakan yang tepat. “Karena itu ditanamkan secara kultural dalam masyarakat kita, oleh kampung-kampung, oleh antargenerasi, oleh tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat, itu yang lebih kuat dibandingkan dengan kepentingan politik,” ujarnya.
Contoh nyata dari solidaritas ini adalah kemunculan gerakan Jogo Tonggo (Jaga Tetangga) di Jawa Tengah saat pandemi Covid-19, yang didukung pemerintah setempat, sebagai upaya saling menjaga dan gotong royong antarwarga. Demikian pula, solidaritas “warga bantu warga” kembali menonjol saat bencana banjir bandang dan longsor melanda sebagian wilayah Sumatra. Meskipun pemerintah turut hadir dengan sumber dayanya, penanganan bencana kerap diwarnai oleh blunder pejabat dan teror terhadap pengkritik. Direktur Eksekutif Indonesian Social Survey (ISS), Whinda Yustisia, tidak terkejut dengan hasil survei GFS yang menempatkan Indonesia di puncak, mengingat GFS menitikberatkan pada hubungan sosial, kebersamaan, dan spiritualitas yang diwariskan. “Tanpa melakukan apapun, pemerintah, skor kita tetap tinggi. Warisan nenek moyang kita memang tinggi, itu yang menjadi kekuatan kita,” tegasnya.
Apa kata warga soal tumbuh dan bermakna di Indonesia?
Untuk memahami lebih dalam mengenai konsep tumbuh dan bermakna di Indonesia, BBC News Indonesia berbincang dengan tiga individu yang mengidentifikasi diri sebagai “warga kelas menengah perkotaan.” Ayu mengungkapkan bahwa ia merasa “beruntung” menjadi orang Indonesia karena “teman-teman ini punya budaya kolektif secara positif yang kuat.” Ia mengamati bahwa di tengah berbagai masalah ekonomi, keamanan, dan politik, masyarakat Indonesia masih mampu “tertawa.” “WNI ini sangat komik, dan selalu bisa menemukan jalan keluar untuk tertawa bahkan di kondisi paling terjepit sekalipun,” imbuh Ayu, meskipun ia juga merasa bahwa saat ini orang Indonesia semakin “kesulitan untuk ketawa.”
Pandangan berbeda disampaikan oleh Laila, yang menyatakan kepuasan dengan kehidupannya saat ini karena “saya mampu mendapatkan keseimbangan yang saya perlukan hari ini.” Baginya, lingkungan tempat ia tinggal memiliki makna mendalam karena “kedekatan secara emosional dan sosial yang dalam. Ada rasa keterikatan yang lahir dan tumbuh jauh sebelum pikiran mampu menilai.” Sementara itu, Wahyuni menemukan makna hidupnya dalam harapan bahwa “Indonesia itu bisa jadi negara maju, karena sumber dayanya bagus, banyak, melimpah. Dan, bisa jadi modal.” Ia menambahkan, “Tapi enggak tahu majunya kapan. Tapi pengen melihat Indonesia maju, jangan begini-begini saja.”
Bukan satu-satunya survei kebahagiaan
Selain GFS, topik kemakmuran dan kesejahteraan global juga diulas oleh Laporan Kebahagiaan Dunia (World Happiness Report/WHR). Laporan ini merupakan hasil kerja sama Pusat Penelitian Kesejahteraan Universitas Oxford, Gallup, dan Jaringan Solusi Pembangunan Berkelanjutan PBB. Berbeda dengan GFS, laporan WHR melibatkan variabel seperti pendapatan, ketimpangan, harapan hidup sehat, kebebasan memilih, kedermawanan, serta persepsi korupsi sebagai penentu kebahagiaan.
Pada laporan WHR 2024, kebahagiaan orang Indonesia ditempatkan pada urutan ke-83 dari 147 negara yang disurvei. Di kawasan Asia Tenggara, posisi Indonesia masih berada di bawah Singapura, Vietnam, Thailand, Filipina, dan Malaysia, namun lebih tinggi dari Laos, Kamboja, dan Myanmar. Perbedaan peringkat yang signifikan antara GFS dan WHR menunjukkan kompleksitas dalam mengukur kebahagiaan dan kesejahteraan.
‘Bahagia, tapi ekonomi sulit’
Direktur Eksekutif Indonesian Social Survey (ISS), Whinda Yustisia, turut menganalisis angka-angka survei WHR. Ia mencatat bahwa salah satu variabel yang sangat menopang kebahagiaan orang Indonesia adalah kemurahan hati (generosity), dengan skor “Orang Indonesia itu paling bagus, nomor satu, kebaikan hati.” Namun, posisi Indonesia dalam WHR juga mengindikasikan bahwa kualitas hidup secara keseluruhan belum sepenuhnya baik, sebagaimana diungkapkan oleh profesor madya di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia ini.
Hal ini tercermin dari penilaian terhadap indikator-indikator kualitas hidup seperti ketimpangan, pendapatan, angka harapan hidup sehat, kebebasan memilih, dan persepsi korupsi di Indonesia yang masih berada di bawah rata-rata. “Itu kan indikator-indikator kualitas hidup, masih di bawah,” jelas Whinda. Ia kemudian menguatkan kembali teori yang memisahkan hubungan antara kebahagiaan dengan dimensi kualitas hidup lainnya melalui survei terbaru Indonesian Social Survey (ISS).
Jajak pendapat yang melibatkan 2.200 responden secara nasional ini, bertajuk “80 Tahun Indonesia Merdeka: Bagaimana Kualitas Hidup Masyarakat Indonesia Ini?” dan dirilis ISS pada Agustus 2025. Survei yang mayoritas respondennya adalah kelompok ekonomi menengah ke bawah ini menunjukkan bahwa kesejahteraan psikologis—termasuk kebahagiaan—orang Indonesia “tergolong cukup baik” dengan skor 67,3 (skala 0-100). Namun, indikator kesejahteraan ekonomi—yang meliputi kebiasaan mencari utang dan kesulitan mencari pekerjaan—jauh di bawahnya, dengan skor 42,6.
“Artinya, orang bisa menjadi bahagia walaupun kondisi ekonominya buruk. Artinya, kesejahteraan psikologis ini tidak semata-mata dibentuk oleh performa pemerintah atau kebijakan pemerintah yang baik di bidang ekonomi,” kata Whinda. Ia menambahkan bahwa fenomena ‘bahagia walau ekonomi sulit’ merupakan bentuk mekanisme masyarakat untuk “merasionalisasi kondisi yang sulit.” Namun, kondisi ini dapat bergeser menjadi ketidakpuasan atau kemarahan massa jika masyarakat terus-menerus dipertontonkan ketidakadilan tanpa adanya perubahan. Oleh karena itu, “akar permasalahan ekonominya itu harus tetap diperhatikan,” tegas Whinda.
Dalam studi ISS ini, juga diukur tingkat kepercayaan responden terhadap institusi negara. Presiden menjadi institusi paling dipercaya (90,9%), diikuti oleh wakil presiden, menteri, dan TNI. “Secara politik, kuatnya kepercayaan pada empat institusi negara menandakan modal legitimasi yang besar bagi Presiden Prabowo. Ini modal sosial yang berharga, namun juga rapuh bila tidak segera diterjemahkan menjadi perbaikan yang terukur pada dua titik lemah utama: ekonomi rumah tangga dan lingkungan hidup,” demikian bunyi laporan ISS.
- Kisah warga tolong warga di tengah pemerintah yang disebut ‘lamban’ dan ‘duduk-duduk saja’ atasi bencana di Sumatra
- Lima pernyataan dan tindakan para pejabat yang dinilai ‘tidak empati’ kepada korban banjir Sumatra – ‘Perlu empati yang lebih baik’
- Gerakan warga bantu pasien isoman ‘atasi masalah yang harusnya diantisipasi pemerintah’
