Jakarta, IDN Times – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Sitorus mengatakan, ada upaya dari partai di koalisi pemerintah mengajak PDIP untuk mendukung wacana sistem pilkada melalui DPRD.
Meski begitu, Deddy mengatakan, belum ada jadwal resmi kapan DPR mulai membahas wacana tersebut.
“Lobi-lobi, saya kira pembicaraan-pembicaraan, ngobrol-ngobrol sudah. Tapi kan memang belum ada jadwal resmi kapan dimulai pembahasan. Baru di lingkaran partai pendukung pemerintah, partai koalisi,” kata dia saat dihubungi awak media, Rabu (7/1/2026).
1. Sikap PDIP tetap menolak wacana pilkada lewat DPRD 
Deddy menegaskan, PDIP tetap teguh pada pendiriannya sejak awal, yakni menolak usulan pilkada melalui DPRD.
“Sikap kita kan sudah tegas dari awal, kita enggak akan berubah. Bahwa itu adalah hak rakyat yang tidak bisa diwakilkan pada segelintir orang di DPRD,” tuturnya.
2. PDIP jadi satu-satunya parpol di parlemen yang menolak wacana pilkada lewat DPRD 
Sikap tersebut menjadikan PDIP sebagai satu-satunya parpol di parlemen yang menolak wacana pilkada lewat DPRD.
“Kalau hitung-hitungan matematisnya kita kan hanya 16 persen. Dengan enam partai sudah menyetujui maka secara matematika, ya itu mereka akan berhasil mengusulkan dong,” ujar Deddy.
3. PDIP yakin rakyat akan bersuara 
Lebih lanjut, PDIP meyakini akan ada dinamika penolakan, khususnya dari kelompok masyarakat yang merasa suaranya tak lagi terwakilkan oleh DPR.
“Tapi kan pasti akan ada dinamika, pasti akan ada suara-suara masyarakat, suara kelompok lain yang tidak terwakilkan di legislatif,” tutur Deddy.
“Kita tentu tetap tegas, teguh, agar kepala daerah dipilih secara langsung. Bukan diwakilkan pada oligarki DPRD. Nah tentu di sini kita menunggu dukungan dari masyarakat sipil, bagaimana sikap masyarakat sipil terhadap kehendak dari partai-partai pemerintah itu. Dari partai pengusung pilkada oleh DPRD,” imbuh dia.
