Rencana pemerintah untuk menyediakan Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi lansia menuntut sebuah kerangka kerja yang solid: petunjuk teknis (juknis) yang tidak hanya jelas dan detail, tetapi juga diimplementasikan dengan penuh kehati-hatian. Kebutuhan gizi serta pola makan lansia jauh lebih kompleks dibandingkan kelompok penerima MBG lainnya, sehingga penanganannya tidak bisa disamaratakan.
Diah Satyani Saminarsih, Pendiri Center for Indonesia Strategic Development Initiatives (CISDI), memperingatkan bahwa tata kelola MBG untuk lansia yang bermasalah dapat secara drastis meningkatkan kerentanan mereka. Hal ini disebabkan oleh kondisi kesehatan lansia yang cenderung menurun, ditambah dengan prevalensi penyakit tidak menular. “Risiko yang dialami bukan hanya keracunan, melainkan juga peningkatan risiko kesehatan yang dapat berimbas pada komplikasi penyakit. Lansia menunjukkan gejala keracunan dan risiko kesehatan yang tidak selalu terlihat,” jelas Diah.
Senada, Grace Wangge, Associate Professor Monash University Indonesia bidang Kesehatan Publik, menyoroti beberapa aspek krusial dalam penyediaan MBG pada lansia. Aspek-aspek tersebut meliputi tekstur dan rasa makanan, kandungan gizi yang padat, kebersihan dan higienitas, peran vital seorang caregiver dalam pemberian MBG, serta sistem monitoring yang efektif. Grace menekankan bahwa lansia bukanlah kelompok yang seragam; setiap individu memiliki masalah kesehatan dan fungsional yang berbeda-beda, sehingga pendekatan ‘satu ukuran untuk semua’ tidak akan berhasil.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau akrab disapa Gus Ipul, sebelumnya mengumumkan bahwa pemerintah akan meluncurkan program MBG untuk lansia dan penyandang disabilitas pada tahun 2026. Program ini menargetkan lebih dari 100.000 lansia berusia di atas 75 tahun dan 36.000 penyandang disabilitas. Selain menyediakan paket makanan senilai Rp15.000 per porsi, Kementerian Sosial (Kemensos) juga akan menyiapkan pengasuh atau caregiver khusus untuk mendampingi para lansia. Program MBG lansia ini merupakan bentuk transformasi dari program Kemensos sebelumnya, yakni Program Permakanan.
‘Mending diganti uang atau beras, bisa kita manfaatkan’
Namun, tidak semua lansia menyambut program ini dengan optimisme. Saidi Hadi Sumitro, seorang pedagang pakaian dan peralatan rumah tangga berusia 77 tahun di Pasar Peterongan, Semarang, Jawa Tengah, mengungkapkan kekhawatirannya. Meski di usianya yang senja ia tetap berjuang berjualan demi sesuap nasi, Saidi, yang tahun lalu terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), membayangkan tantangan besar dalam menerima MBG.
Saidi mempertanyakan proses pengiriman makanan. “Saya jualan saja sudah susah, nanti ada MBG itu yang ambil bagaimana? Kalau diantar juga tidak apa-apa,” ujarnya. Lebih lanjut, ia menyoroti masalah sensitivitas makanan. Dengan riwayat sakit paru-paru sejak 20 tahun lalu, Saidi memiliki pantangan makanan tertentu, seperti kangkung yang bisa menyebabkan sakit perut. Berdasarkan pengalamannya, ia merasa program MBG lansia akan lebih bermanfaat jika diganti dengan uang tunai atau beras. “Masakan orang lain basi kan saya tidak tahu, kalau masakan sendiri kan tahu. Mending diganti uang atau beras, malah bisa kita manfaatkan,” tegasnya.
Kekhawatiran Saidi juga mencerminkan kondisi di lapangan. Wakil Ketua Satgas MBG Jawa Tengah, Hanung Triyono, mengakui bahwa pihaknya belum menerima arahan spesifik terkait MBG untuk lansia. “MBG untuk lansia belum ada petunjuk secara regulasi, sesuai arahan yang disampaikan Bapak Presiden kemarin saat memberikan arahan pada panen raya dan pengumuman swasembada pangan,” kata Hanung. Saat ini, fokus MBG di Jawa Tengah lebih pada 9,64 juta penerima yang tersebar dari TK hingga pesantren. Plt Dinas Sosial Kota Semarang, Endang Sarwiningsih Setyawulan, juga menyatakan hal serupa, bahwa prioritas saat ini adalah balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
‘Dikasih ya sangat berterima kasih, tapi itu enggak bayar kan?
Di sisi lain, Welas, seorang perempuan berusia 96 tahun dari Solo, menyambut positif rencana MBG untuk lansia. “Dikasih nggih sangat maturnuwun (dikasih ya sangat berterima kasih), tapi itu enggak bayar kan?,” tanya Welas, yang lahir pada 15 Januari 1930. Ia mengaku tidak pernah tercatat sebagai penerima bantuan sosial pemerintah sebelumnya. Dengan keyakinan bahwa segala sesuatu diatur oleh Tuhan, Welas bahkan tidak mempermasalahkan insiden keracunan MBG yang pernah terjadi di sekolah.
Di Solo, respon dari pemerintah daerah juga menunjukkan belum adanya kesiapan. Wakil Satgas MBG Kota Solo, Purwanti, menjelaskan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Solo belum mendistribusikan MBG untuk lansia, dengan fokus pada balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Solo, Hernawaty, juga mengaku belum mengetahui juknis atau aturan rinci dari Kemensos mengenai program MBG lansia ini, termasuk apakah ini akan menggantikan Program Permakanan atau hanya perubahan operator. Di Solo, Program Permakanan Kemensos saat ini telah melayani 43 lansia di dua kecamatan, yakni Banjarsari dan Jebres.
Apa itu MBG lansia dan bagaimana pelaksanaannya?
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa Kemensos sedang mempersiapkan program MBG untuk lansia dan disabilitas yang akan bergulir pada tahun 2026, dengan anggaran tahunan sekitar Rp1,18 triliun. Gus Ipul menargetkan lebih dari 100.000 lansia terlantar berusia di atas 75 tahun dan 36.000 penyandang disabilitas akan menjadi penerima manfaat. Rencana ini telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto dan kini dalam tahap persiapan di Kemensos. Setiap porsi MBG seharga Rp15.000 akan diberikan dua kali sehari.
MBG lansia akan disediakan oleh kelompok masyarakat (pokmas) yang berlokasi di sekitar penerima manfaat, dengan setiap pokmas bertanggung jawab untuk minimal 40 porsi. Gus Ipul menjelaskan bahwa pokmas ini adalah kelompok informal yang umumnya dibentuk oleh RT/RW atau kelurahan, melibatkan ibu-ibu PKK. Mekanisme ini berbeda dengan MBG yang disediakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Selain itu, Kemensos juga akan menyediakan caregiver atau pengasuh yang saat ini sedang dalam proses pelatihan. Program MBG lansia ini adalah transformasi dari Program Permakanan sebelumnya, dengan peningkatan menu dan tempat makan.
Kriteria lansia penerima bantuan dalam program Permakanan, yang kemungkinan akan menjadi acuan MBG lansia, meliputi:
- Miskin atau tidak mampu,
- Berusia 75 tahun atau lebih,
- Terdaftar dalam DTKS,
- Bukan berstatus sebagai pensiunan/istri/suami PNS dan atau purnawirawan TNI/Polri,
- Memiliki NIK dan nomor Kartu Keluarga.
Secara lebih luas, Presiden Prabowo Subianto menargetkan penyaluran MBG akan merata di seluruh desa pada 2026, menyasar pelajar, ibu hamil, hingga lansia. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan program MBG dapat menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada tahun yang sama.
https://www.instagram.com/p/Clm7LcwpPb5/?img_index=1
Pemenuhan gizi lansia lebih kompleks
Grace Wangge kembali menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan gizi untuk lansia jauh lebih kompleks. Berbeda dengan anak-anak yang diawasi guru dan orang tua, lansia adalah individu dewasa dengan keinginan, kebiasaan, dan riwayat kesehatan yang beragam. “Lansia adalah orang dewasa yang punya keinginan sendiri, kebiasaan sendiri, latar belakang penyakit dan kesehatan yang berbeda-beda. Sehingga variasinya lebih banyak. Sedangkan sistem MBG sekarang kan semuanya disamakan diseragamkan,” kata Grace.
Ia menguraikan empat aspek penting dalam pemberian MBG pada lansia. Pertama adalah tekstur dan rasa. Lansia membutuhkan makanan yang lebih lembut dan lezat karena fungsi pencernaan dan indra pengecap mereka cenderung menurun. Grace memperingatkan, “Kalau mereka tidak suka, otomatis tidak dimakan biasanya. Apalagi mereka yang sudah ada gangguan fungsi kognitif, atau sudah ada demensia, itu kadang-kadang lupa makan. Kondisi-kondisi kesehatan seperti ini harus jadi perhatian.”
Kedua adalah kandungan gizi yang padat, terutama protein dan karbohidrat, namun dengan porsi yang tidak terlalu banyak. Hal ini disebabkan oleh mengecilnya lambung lansia dan menurunnya metabolisme. Kekhawatiran muncul terkait penggunaan makanan ultra-proses dalam program MBG saat ini, yang “kadar garam dan gulanya tinggi dan tentunya berbahaya untuk lansia yang sebagian besar hipertensi dan penyakit lain yang butuh diet khusus,” tambah Grace. Terkait harga Rp15.000 per porsi, Grace menganggap nilai tersebut cukup memadai asalkan memanfaatkan sumber daya makanan lokal yang melimpah. Pedoman pelayanan gizi lanjut usia Kementerian Kesehatan juga menunjukkan bahwa lebih dari 70% lansia mengalami defisiensi vitamin D, selain kurangnya asupan karbohidrat (11,1%-22,4%), protein (5,7%-22,4%), dan lemak (7,1%-12,5%).
Ketiga, makanan harus bersih dan higienis. Dengan fungsi tubuh yang menurun dan masalah kesehatan yang beragam, lansia sangat rentan terhadap dampak buruk jika mengonsumsi makanan yang bermasalah. “Misalnya lansia makanannya enggak disiapkan dengan baik, keracunan atau infeksi, atau kesedak karena teksturnya. Itu dapat menurunkan kesehatan lansia dan menolongnya akan jauh lebih lama,” jelas Grace. Terakhir, keempat adalah peran caregiver yang harus memahami karakteristik setiap lansia, termasuk riwayat kesehatan, kebiasaan, dan pantangan makanan pribadi.
Diah Satyani dari CISDI memperkuat argumen Grace, menyoroti kompleksitas pemenuhan gizi lansia akibat penurunan kondisi kesehatan dan adanya penyakit tidak menular (PTM). Kondisi ini secara langsung memengaruhi kebutuhan menu dan pola makan yang berbeda dari penerima MBG lainnya. “Tata kelola MBG yang bermasalah tentu akan meningkatkan aspek kerentanan pada lansia. Risiko yang dialami bukan hanya keracunan, melainkan juga meningkatkan risiko kesehatan yang dapat berimbas pada komplikasi penyakit,” kata Diah. Ia menambahkan bahwa gejala keracunan dan risiko kesehatan pada lansia seringkali tidak terlihat jelas, dan mereka lebih rentan mengalami dehidrasi atau infeksi serius yang sulit dideteksi.
Diah juga mengkritisi pendekatan MBG yang mengandalkan produksi massal, karena hal itu membuka celah penggunaan pangan ultra-proses yang tinggi natrium, gula, lemak, dan zat kimia berbahaya pada menu makan lansia. Studi CISDI Seri 2 bahkan menemukan bahwa hanya 17% makanan yang memenuhi standar 30-35% Angka Kecukupan Gizi (AKG) harian, dengan sumber pangan yang homogen. “Kehadiran pangan yang tidak bergizi seimbang bukan hanya bisa menyebabkan keracunan, tetapi juga meningkatkan berbagai faktor risiko kesehatan terhadap lansia,” pungkas Diah.
Ahli gizi masyarakat dr. Tan Shot Yen menekankan kerentanan lansia terhadap penyakit kronis, sehingga program MBG tidak seharusnya menyamaratakan pangan untuk mereka. “Yang mengaku ‘enggak punya masalah kesehatan’ pun bukan karena enggak ada penyakit, tapi belum pernah dicek,” ujarnya. Sementara itu, Guru Besar Pangan dan Gizi Institut Pertanian Bogor (IPB), Ali Khomsan, mengakui lansia sebagai kelompok rawan gizi. Ia menyarankan perhatian khusus pada makanan rendah gula, garam, lemak, dan kolesterol untuk lansia dengan masalah gizi spesifik, namun ia juga menilai bahwa keragaman pangan yang tercermin dari menu MBG saat ini sudah baik. Khomsan mencatat adanya penurunan kejadian keracunan pada November dan Desember 2025, yang menunjukkan peningkatan kehati-hatian SPPG dalam menyiapkan makanan, dan hal ini perlu terus dijaga.
Apa yang perlu diperhatikan pemerintah?
Melihat kompleksitas ini, Grace Wangge menekankan bahwa pelaksanaan MBG lansia harus didasarkan pada petunjuk teknis (juknis) yang sangat jelas, detail, dan penuh kehati-hatian. Tujuannya adalah agar program ini benar-benar tepat sasaran dalam memperbaiki gizi lansia dan mengurangi angka hospitalisasi yang selama ini menjadi beban kesehatan. “Asal juknisnya jelas, ini bukan sesuatu yang menakutkan. Malah bagus lansia diperhatikan. Cuma yang bikin kita takut itu karena anak-anak saja sudah seperti itu [keracunan], lalu bagaimana dengan lansia,” kata Grace, menyoroti kekhawatiran yang ada.
Diah Satyani dari CISDI menyarankan agar pemerintah lebih memberdayakan lansia melalui program-program yang sudah berjalan dan terbukti efektif, seperti layanan lansia di posyandu. Program semacam itu memungkinkan pengawasan perilaku hidup sehat, diet seimbang, kepatuhan minum obat, dan perawatan. Selain itu, Diah mengusulkan model pemberian makan bagi lansia dapat dilakukan melalui skema subsidi untuk bahan pangan segar, sehat, dan bergizi seimbang, seperti yang diterapkan di Australia. Pelibatan komunitas dalam pemberian makan lansia, seperti yang telah berhasil dilakukan di Thailand dan Vietnam, juga dapat diperkuat. “Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya memfokuskan sumber daya untuk kembali pada penguatan layanan kesehatan primer yang sudah memberikan layanan terintegrasi bagi lansia,” tutupnya.
—
Wartawan Kamal di Semarang dan Fajar Sodiq di Solo berkontribusi dalam artikel ini.
- Paket MBG liburan sekolah dianggap tidak sehat karena ada makanan UPF – ‘Di negeri yang kaya pangan, ini menyiksa namanya’
- Lebih dari 1.000 siswa di Bandung Barat diduga keracunan MBG – ‘Anak saya kejang-kejang, sesak nafas’
- Ribuan kasus keracunan, SPPG terus beroperasi – ‘Sertifikat laik kebersihan sedang diurus’
- Apakah korban keracunan Makan Bergizi Gratis bisa menggugat pemerintah secara hukum?
- Prabowo instruksikan rapid test MBG – Apakah efektif cegah keracunan dan keberulangan status KLB?
- Keracunan massal MBG di NTT – ‘Perut seperti tertusuk, saya trauma’
