“Eropa tidak akan membiarkan diri diancam.”
Pernyataan ini keluar dari Perdana Menteri (PM) Denmark, Mette Frederiksen, setelah Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump berencana memberlakukan tarif tambahan terhadap Denmark dan tujuh negara Eropa lain yang menolak pengambilalihan Greenland oleh AS.
Tarif dagang bagi Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Finlandia yang semula sebesar 10% akan dinaikkan menjadi 25% pada Juni nanti hingga Denmark setuju untuk menjual pulau Arktik kepadanya.
Sanksi kenaikan tarif dagang ini diumumkan Trump beberapa hari setelah negara-negara Eropa tersebut mengirimkan misi militer ke Greenland untuk memperkuat keamanan wilayah itu.
Ancaman Trump yang “tidak dapat diterima” ini memicu sejumlah respons.
Salah satunya seperti yang dilakukan Presiden Prancis, Emmanuel Macron.
Ia meminta kepada para pemimpin Uni Eropa (UE) untuk mengaktifkan Instrumen Anti-Paksaan Ekonomi (ACI), yang dikenal sebagai “bazoka perdagangan”.
“Tidak ada intimidasi atau ancaman yang akan mempengaruhi kami, baik di Ukraina, Greenland, maupun di mana pun di dunia,” kata Macron yang sebelum meminta aktivasi ACI telah menegaskan ketidakpuasan atas pengumuman Trump.
Permintaan ini menjadi bentuk sinyal bahwa mereka bersiap untuk pertarungan tanpa preseden dengan Washington.
Sedangkan, sebagian pemerintah negara lain mencoba berkontak secara diplomatik dengan administrasi AS dan menunjukkan “kesediaan untuk memulai dialog berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan dan integritas teritorial”.
Dengan dalih perdamaian dunia, Trump melalui akun Truth Social-nya pada Sabtu (17/1) menyatakan: “Perdamaian dunia sedang dipertaruhkan! China menginginkan Greenland, dan Denmark tidak dapat berbuat apa-apa.”
Sementara itu, negara-negara yang diancam dengan tarif mengeluarkan pernyataan bersama setelah melakukan rapat darurat di Brussels, Belgia, yang melibatkan duta besar dari 27 negara anggota Uni Eropa pada Minggu (18/01).
Dalam pernyataan itu, mereka menyebut rencana Trump berisiko memicu “efek bola salju yang berbahaya”.
“Ancaman tarif merusak hubungan transatlantik,” kata para perwakilan negara, sambil menegaskan bahwa mereka “sepenuhnya mendukung Kerajaan Denmark dan rakyat Greenland”.
Di Greenland dan Denmark, ribuan orang turun ke jalan untuk memprotes rencana pengambilalihan Greenland oleh AS.
Greenland memiliki populasi yang jarang tetapi kaya akan sumber daya alam.
Lokasinya yang berada di antara Amerika Utara dan Arktik menjadikannya strategis untuk sistem peringatan dini dalam kasus serangan rudal dan pemantauan kapal di wilayah tersebut.
Trump pernah berkata Washington akan mendapatkan wilayah tersebut “dengan cara mudah” atau “dengan cara sulit”.
Apa itu “bazooka perdagangan”?
Presiden Prancis Emmanuel Macron berkata “bazooka perdagangan” ini merupakan “senjata dagang” Uni Eropa.
Ada kemungkinan senjata ini akan digunakan untuk pertama kalinya. “Bazooka perdagangan” ini merupakan Alat Anti-Paksaan Ekonomi (ACI).
ACI disetujui pada 2023 oleh Uni Eropa dan merupakan alat “pencegahan” untuk menyelesaikan sengketa perdagangan, seperti dijelaskan di situs web Parlemen Eropa.
Dengan pengaktifan ACI, ini membuka peluang bagi Eropa untuk “mencegah negara ketiga menerapkan tindakan paksa terhadap kepentingan Uni Eropa” dan untuk membalas dengan sejumlah aksi.
Apa saja langkah-langkah balasan yang bisa dilakukan?
Instrumen tersebut mengizinkan pemberlakuan pembatasan perdagangan, misalnya dalam bentuk kenaikan tarif atau melawan dengan tarif balasan, lisensi impor atau ekspor, pembatasan perdagangan jasa, atau pembatasan akses terhadap investasi asing langsung atau tender publik.
Jika permintaan Prancis disetujui, Uni Eropa tidak hanya dapat mengenakan tarif tambahan pada impor AS, tetapi juga dapat mencegah perusahaan AS membeli saham di perusahaan mana pun di 27 negara anggotanya, menerima pembiayaan publik atau swasta, dan berpartisipasi dalam tender kontrak publik dengan pemerintah mereka.
Selain itu, ACI memberi wewenang kepada Uni Eropa untuk menuntut “ganti rugi” ekonomi dari negara yang melakukan paksaan terhadapnya.
Senjata ini dirancang untuk melawan campur tangan paksa dari kekuatan eksternal yang semula dimaksud adalah China, bukan AS.
Otoritas Uni Eropa mulai merancang ACI justru tak lama setelah masa jabatan pertama Trump berakhir.
Kala itu, hubungan perdagangan transatlantik mengalami beberapa kebuntuan.
Namun, insiden yang memengaruhi Lituania pada 2021 yang akhirnya mendorong inisiatif ini.
Pada tahun itu, China memberlakukan pembatasan perdagangan terhadap negara Baltik tersebut.
Pemicunya, Lituania mengumumkan akan meningkatkan hubungan perdagangan dengan Taiwan, pulau yang dianggap oleh raksasa Asia itu sebagai “provinsi pemberontak” dan ingin dianeksasi.
“Beberapa bulan setelah pengumuman tersebut, perusahaan-perusahaan Lituania mengeluhkan kesulitan dalam memperbarui atau menandatangani kontrak dengan perusahaan-perusahaan China. Selain itu, mereka juga mengalami masalah dengan pengiriman yang tidak dikirim dan penolakan permohonan impor,” demikian disebutkan dalam situs web Parlemen Eropa.
Teks dibuat untuk mencegah negara-negara ketiga “berusaha menekan Uni Eropa atau negara anggota untuk mengambil keputusan tertentu dengan menerapkan, atau mengancam akan menerapkan, tindakan yang mempengaruhi perdagangan atau investasi”.
“Instrumen ini memungkinkan kita untuk bereaksi cepat terhadap tekanan dari negara lain,” kata anggota parlemen Eropa asal Jerman Bernd Lange setelah peraturan tersebut disetujui.
“Sekarang kami memiliki berbagai macam tindakan balasan, melengkapi alat pertahanan yang kami miliki. Meskipun tujuan utamanya untuk mencegah, kami juga dapat bertindak jika diperlukan untuk mempertahankan kedaulatan Uni Eropa,” tambah legislator Jerman tersebut.
Pada 2025, ketika Trump memulai perang tarif globalnya dan menyerang Uni Eropa, kemungkinan penerapan “senjata” ini dipertimbangkan. Namun, pada kesempatan itu, Brussels memilih untuk hanya mengandalkan dialog.
Bagaimana tanggapan berbagai negara?
Selain presiden Prancis, pemimpin Eropa lain yang berbicara tentang “bazooka perdagangan” ini adalah Perdana Menteri Irlandia, Micheál Martin.
Selepas rapat darurat Uni Eropa pada Minggu (18/01), ia mengingatkan bahwa instrumen tersebut “ada di atas meja”.
Namun, dalam sebuah wawancara dengan radio dan televisi publik Irlandia, Martin menganjurkan untuk mengoptimalkan jalur dialog terlebih dahulu.
Para pemimpin Eropa lainnya, termasuk dari beberapa negara yang diancam oleh Trump, juga telah menganjurkan diplomasi sebelum bersiap untuk berperang secara komersial dengan AS.
“Kita harus sangat berhati-hati agar tidak terlibat dalam perang dagang yang tidak terkendali. Saya rasa tidak ada yang akan diuntungkan dari hal itu,” kata Perdana Menteri Norwegia, Jonas Gahr Store, kepada jaringan NRK.
Perdana Menteri Kerajaan Bersatu (UK), Sir Keir Starmer mengatakan langkah tersebut “sangat salah”.
Ia berkata telah melakukan panggilan telepon pada Minggu (18/1) dengan Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, serta Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte, sebelum berbicara dengan Trump.
Seorang juru bicara kantor Starmer menyampaikan ia telah mengulang posisinya bahwa keamanan Greenland merupakan prioritas bagi semua anggota NATO.
“Ia juga mengatakan bahwa menerapkan tarif terhadap sekutu yang mengejar keamanan kolektif sekutu NATO adalah salah,” tambah juru bicara tersebut.
Berbicara kepada BBC Newshour, Menteri Luar Negeri Norwegia Espen Barth Eide mengatakan bahwa penghormatan mutual terhadap kedaulatan adalah prinsip inti yang tidak dapat dinegosiasikan dalam hukum internasional dan kerja sama.
“Jika kita ingin hidup dalam damai dan jika kita ingin dapat bekerja sama dalam masalah bersama, kita harus memulai dengan pengakuan mutual terhadap kedaulatan dan integritas teritorial satu sama lain,” tambahnya.
Sementara itu, Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni yang memiliki hubungan baik dengan Trump, berbicara tentang “masalah pemahaman dan komunikasi” terkait pengiriman pasukan ke Greenland oleh beberapa negara Eropa, termasuk Denmark.
Menurut Meloni, jika niatnya untuk menenangkan Trump dan menyarankan bahwa benar keamanan Arktik harus ditingkatkan, maka pengiriman pasukan bukan jalan yang tepat. Sebab, pemandangan pasukan tersebut tampaknya hanya memicu Trump membuat ancaman baru.
Penjelasan Meloni ini membuka pintu untuk pendekatan diplomatik yang lebih baik dalam menangani krisis UE-AS yang rapuh ini.
Tindakan Uni Eropa terhadap isu yang sangat sensitif ini kemungkinan besar tidak akan cepat dan bulat.
Meski sebagian negara berupaya mendekati Trump, tapi yang terlihat kini Trump tidak hanya menarik jembatan diplomatik Transatlantik, tetapi juga mengancam untuk menghancurkannya sepenuhnya.
Terlebih, Trump bersikeras berulang kali bahwa wilayah otonom Denmark tersebut krusial bagi keamanan AS dan tidak menyingkirkan kemungkinan mengambilnya dengan paksa.
Perdagangan barang dan jasa antara Uni Eropa dan AS mencapai US$1,8 triliun pada 2023.
Ini berarti setiap hari, barang dan jasa senilai US$5 miliar melintasi Atlantik antara Uni Eropa dan AS, menurut Komisi Eropa.
Dalam hal barang, Uni Eropa mempertahankan surplus lebih dari US$170 miliar, sedangkan dalam hal jasa, pemenangnya adalah AS, dengan hampir US$120 miliar, menurut data yang sama dari blok komunitas tersebut.
Pada bulan Juli lalu, Washington dan Brussel mencapai kesepakatan mengurangi tarif dari 25% menjadi 15%, dengan imbalan berkomitmen untuk menginvestasikan miliaran dolar di sektor industri dan pertahanan AS.
Kemungkinan kesepakatan ini dibekukan juga.
- Setelah Venezuela, Trump ingin rebut dan kendalikan Greenland, pulau terbesar di dunia
- Mengapa Trump ingin mencaplok Greenland, pulau terbesar dunia melebihi Papua?
- Persaingan China dan negara-negara Barat meraih kekayaan unsur tanah jarang di dalam perut Greenland
