Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkap masih adanya Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) yang beroperasi tidak sesuai SOP. BGN akan memberlakukan akreditasi terhadap SPPG.
Saat ini, sudah ada 22.275 SPPG dan sudah melayani lebih dari 60 juta warga. Akreditasi dibentuk sebagai bentuk pengawasan dan peningkatan kualitas SPPG.
“Dan kita akan tingkatkan terus, tahun ini kita akan segera bentuk tim akreditasi sertifikasi agar seluruh SPPG memiliki kualifikasi yang baik,” kata Dadan kepada wartawan di SICC, Bogor, usai pengarahan Rakornas 2026 pada Senin (2/2).
“Dan kita nanti akan gradasi dan menetapkan mana SPPG yang unggul atau nilai A, kemudian SPPG yang, eh, sangat baik atau nilai B, dan juga SPPG yang nilai baik atau C, dan mungkin ada SPPG yang harus berjuang untuk bisa terus melanjutkan kegiatannya,” sambungnya.
Langkah tersebut, kata Dadan, untuk peningkatan kualitas makanan.
“Dan saya kira langkah kita di tahun ini akan merujuk ke peningkatan kualitas dan tentu saja juga akan melakukan tambahan edukasi di mana penerima manfaat tidak hanya mendapatkan intervensi pemenuhan gizi, tapi juga akan mendapatkan edukasi terkait dengan pemilihan makanan yang sehat. Saya kira itu program kita tahun 2026,” ucapnya.
Kartu Kuning
Dadan mengatakan, pihaknya juga akan menindak SPPG yang melanggar SOP.
“Saya melihat ada SPPG yang akan kita berikan lampu kuning ya atau kartu kuning karena menyalahi prosedur yang lebih berat. Kemudian kita akan evaluasi dan mungkin akan distop untuk sementara agak lama yang diberikan kartu kuning,” ujar Dadan.
Dadan menyebut, salah satu temuan pelanggaran di SPPG adalah langsung mengambil bahan baku jadi dari luar pemasok sehingga prosesnya tidak terawasi.
“Ya untuk yang untuk yang kita berikan kartu kuning itu karena dia mengambil bahan baku jadi dari luar sehingga tidak terawasi cara masaknya. Dan kita akan berikan peringatan cukup keras hal tersebut,” jelasnya.
Langkah tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026. Dadan mengatakan, Prabowo meminta agar target program MBG tetap dikejar tanpa mengabaikan aspek keamanan pangan.
“Ya pertama Pak Presiden menyampaikan bahwa BGN harus tetap bekerja dengan cermat. Target dikejar tapi kualitas dan keamanan harus eh ditingkatkan. Itu arahan Pak Presiden,” pungkasnya.
