Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, bicara soal kasus Yohanes Bastian Roja (10) yang bunuh diri diduga karena himpitan ekonomi. Siswa SD itu mengakhiri hidupnya karena tak mampu membeli pena dan buku akibat kemiskinan.
Tragedi itu, menurut Pigai, merupakan kesalahan dari pimpinan daerah setempat. Sebab ia menilai mereka tidak mau membantu keluarga korban.
“Jujur saya harus sampaikan. Kesalahan itu ada di masyarakat itu sendiri tidak mau saling bantu. Yang kedua adalah Kepala Desa, Lurah tidak mau membantu, RT tidak mau membantu, RW tidak mau membantu, Camat tidak mau membantu, dan Bupati/Wali Kota juga tidak mau membantu. Mereka masa bodoh,” kata Pigai saat jumpa pers di kantor Kementerian HAM, Kamis (5/2).
Sebagai masyarakat miskin, keluarga Yohanes tidak mendapatkan bantuan sosial karena masalah administrasi kependudukan (adminduk). Ibu korban secara de facto telah tinggal di Desa Naruwolo selama 11 tahun.
Namun, secara de jure, status kependudukannya masih tercatat di Kabupaten Nagekeo. Maka itu selama 11 tahun keluarga Yohanes tidak tersentuh bantuan dari pemerintah.
Pigai bilang masalah seperti itu juga terjadi di wilayah lain. Ini bukan contoh yang bagus.
“Problemnya ini. Karena orang sudah tahu di depan mata, orang ini Desil 1, kemiskinan ekstrem, tidak mampu. Tapi mereka bilang, “Ya kamu kan orang sana”. Terus RT mengatakan, “kamu orang sana, bukan orang sini”. RW mengatakan, “Kamu orang sana”. Camat juga tidak mau tahu. Bupati juga tidak mau tahu. Ini problem yang sangat serius,” tuturnya.
Lebih lanjut, Pigai meminta kementerian atau lembaga yang berwenang untuk benar-benar turun ke lapangan membantu masyarakat miskin agar mendapatkan haknya.
“Sungguh-sungguh memastikan satu: keakuratan data. Data yang akurat. Sungguh-sungguh juga mengirimkan petugas-petugas lapangan yang pasti bisa membantu mendata bahkan mereka dalam keadaan sulit juga harus bisa dibantu oleh mereka,” ujarnya.
Pigai juga meminta ada buku putih yang menjadi petunjuk untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem di Indonesia.
“Buku petunjuk penanganan kemiskinan ekstrem Desil 1 di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang sosial, di bidang ekonomi. Dengan adanya buku putih itu, jadi panduan sehingga bisa dilaksanakan secara tepat sasaran dan bisa dituntaskan persoalan-persoalan kemiskinan ekstrem,” tuturnya.
“Jadi ini kesalahan implementasi di lapangan. Bahwa dalam konteks HAM, pemerintah pusat, setengah anggaran APBN digelontorkan kepada daerah adalah APBN untuk rakyat,” tambahnya.
