Kita Tekno PADANG – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatra Barat pada 2025 sebesar 3,37%. Capaian ini tertinggal jauh dari rata-rata nasional sebesar 5,11%.
Kepala BPS Sumbar Nurul Hasanudin mengatakan melihat pada struktur PDRB Sumbar menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2025 tidak menunjukkan perubahan berarti. Tapi, perekonomian Sumbar didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yakni sebesar 22,12%.
“Sektor pertanian memang menjadi penyumbang perekonomian di Sumbar ini. Namun kami juga mencatat ada lapangan usaha jasa lainnya yang menunjukkan pertumbuhan yang signifikan yakni sebesar 8,50%,” katanya dikutip dari data resmi BPS, Kamis (5/2/2026).
: Ekonomi Riau 2025 Tumbuh di Bawah Nasional, Baru Capai 4,79%
Selain itu, pertumbuhan yang cukup tinggi itu juga tercatat pada lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 8,09%. Namun, sebagai lapangan usaha yang memiliki peran dominan yakni pertanian, kehutanan, dan perikanan hanya tumbuh sebesar 4,14%.
“Untuk lapangan usaha transportasi dan pergudangan, serta konstruksi mengalami kontraksi sebesar 0,01% dan 1,40%,” ujarnya.
: : PLTU Bengkulu Minta Dispensasi Angkut Batu Bara lewat Sumsel, Pemda: Cari Alternatif Lain!
Nurul menjelaskan jika diperinci, ekonomi Sumbar pada triwulan IV-2025 tumbuh sebesar 1,69% secara yoy dibanding triwulan IV-2024. Tertinggal dari capaian nasional sebesar 5,39%
Dia menyebutkan, untuk lapangan usaha jasa Keuangan serta lapangan usaha jasa lainnya, secara berurutan mengalami pertumbuhan yang paling tinggi yaitu sebesar 15,58% dan 11,96%, diikuti jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 11,66%, serta penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 6,63%. Lalu untuk lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang memiliki peran dominan tumbuh sebesar 1,37%.
: : Ratusan Kontainer Limbah B3 Menumpuk di Pelabuhan Batu Ampar Batam
Selanjutnya, kalau dilihat secara qtq, ekonomi Sumbar sampai dengan triwulan IV-2025 tumbuh sebesar 0,39%. Lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial, secara berurutan mengalami pertumbuhan yang paling tinggi yaitu sebesar 18,98% dan 9,98%, diikuti pengadaan listrik dan gas sebesar 5,83%.
Sebaliknya lapangan usaha Industri pengolahan dan informasi dan komunikasi terkontraksi dalam yaitu sebesar 6,57% dan 4,14%. Sementara itu lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang memiliki peran dominan tumbuh sebesar 0,84%.
Sedangkan untuk lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terkontraksi sebesar 1,16%, serta lapangan usaha transportasi dan pergudangan terkontraksi sebesar 0,75%.
“Bencana alam yang terjadi pada triwulan VI-2025 itu memang turut memengaruhi perekonomian di Sumbar,” jelasnya.
Nurul menyampaikan melihat secara spasial, struktur perekonomian Pulau Sumatra pada tahun 2025 didominasi oleh Provinsi Sumatra Utara dengan kontribusi terhadap PDRB Pulau Sumatra sebesar 23,54%, diikuti Riau sebesar 22,88%, Sumatra Selatan sebesar 13,71%, Lampung sebesar 9,98%, Kepulauan Riau sebesar 7,27%, Jambi sebesar 6,66%, Sumatra Barat sebesar 6,71%, Aceh sebesar 4,90%, Kepulauan Bangka Belitung sebesar 2,22%, dan Provinsi Bengkulu sebesar 2,13%.
Lalu, untuk pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh Provinsi Kepulauan Riau yaitu sebesar 6,94%, diikuti Sumatra Selatan sebesar 5,35%, Lampung sebesar 5,28%, Jambi sebesar 4,93%, Bengkulu sebesar 4,80%, Riau sebesar 4,79%, Sumatra Utara sebesar 4,53%, Kepulauan Bangka Belitung sebesar 4,09%, Sumatra Barat sebesar 3,37%, dan Aceh 2,97%.
Sementara itu, Bank Indonesia melihat ekonomi Provinsi Sumbar memiliki peluang untuk tumbuh positif pada triwulan I/2026 seiring adanya momen Ramadan dan Idulftri serta didorong mulai pulihnya penanganan pascabencana.
Kepala Perwakilan BI Sumbar Mohamad Abdul Majid Ikram mengatakan momen Ramadan dan Idulftiri pergerakan ekonomi akan terlihat bagus, terutama di sektor perdagangan dan jasa transportasi.
“Tapi bicara soal sektor perdagangan ini, hal yang perlu dipastikan oleh pemerintah daerah dari sekarang adalah memastikan pasokan dan ketersediaan pangan aman dan cukup, agar inflasi tetap terjaga,” katanya.
Dia menjelaskan bencana alam yang terjadi pada November 2026 lalu, telah memberikan dampak yang cukup parah pada sektor pertanian.
Dari data Pemprov Sumbar, total luas lahan pertanian yang terdampak bencana alam 6.713 hektare, yang tersebar di sebagian besar wilayah di Sumbar. Majid melihat apabila persoalan pasokan dan ketersediaan pangan tidak secepat mungkin diambil langkah-langkah jitu, gejolak inflasi akan sulit dibendung. Tapi, kalau pangan nantinya tidak ada kekurangan pasokan, maka perekonomian Sumbar akan tumbuh positif.
“Kami bersama TPID (tim pengendali inflasi daerah) telah rapat membahas ini. Harapan kami, tentu momen Ramadan dan Idulfitri nanti membuat ekonomi Sumbar bangkit,” ujar dia.
Kemudian hal yang juga menjadi penentu pendorong pertumbuhan perekonomian itu, percepatan pemulihan infrastruktur yang terdampak bencana alam. Di mana banyak masyarakat yang kehilangan rumah akibat bencana alam, jalan-jalan banyak yang rusak, baik itu jalan nasional hingga ke jalan kabupaten dan kota, serta kondisi lainnya yang tentunya diharapkan bisa segera pulih.
