Indonesia bersiap mengerahkan sebanyak 5.000 hingga 8.000 personel TNI ke Gaza sebagai anggota pasukan perdamaian.
Dengan demikian, Indonesia akan menjadi negara pertama yang bakal berkontribusi untuk Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) sesuai dengan rencana perdamaian Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Tidak ada negara yang secara konkret menyiapkan tentara sebagai anggota ISF selain Indonesia, menurut laporan media-media Israel.
Kesiapan Indonesia dipaparkan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Menurutnya, para personel TNI AD sudah mulai berlatih.
“Sudah mulai berlatih orang-orang yang kemungkinan [dikerahkan]. Kan kita nanti jadi perdamaian. Jadi berarti Zeni, kesehatan, yang seperti-seperti itu kami siapkan,” ujar Maruli di Kompleks Istana Kepresidenan pada Senin (09/02).
Dia memperkirakan jumlah pasukan yang bisa diberangkatkan ke Gaza sebagai pasukan perdamaian mencapai satu brigade atau 5.000-8.000 prajurit.
“Ya, bisa satu brigade, 5.000–8.000 mungkin. Tapi masih bernego semua, belum pasti. Belum ada kepastian angka sampai sekarang,” kata Maruli.
Soal penugasan, waktu keberangkatan, dan kepastian lokasi penugasan, Maruli menyerahkan ke tingkat komando yang lebih tinggi.
“Kalau kami hanya penyiapan pasukannya saja,” ujarnya.
Di mana pasukan TNI ditempatkan?
Media publik Israel, KAN News, melaporkan persiapan untuk menampung tentara Indonesia di Gaza telah dimulai di bagian selatan Jalur Gaza, antara Kota Rafah dan Khan Younis.
KAN News menyebut belum ada tanggal pasti untuk kedatangan pasukan TNI, tetapi militer Indonesia diperkirakan bakal menjadi pasukan asing pertama yang mencapai Gaza.
KAN News juga melaporkan area yang ditunjuk “sudah siap,” tetapi persiapan bangunan dan perumahan di sana “akan memakan waktu beberapa minggu.”
ISF diperkirakan tidak akan berinteraksi langsung dengan Hamas dan melucuti senjata anggota organisasi tersebut secara proaktif.
Sebaliknya, ISF diharapkan untuk mengawasi garis gencatan senjata saat ini dan, jika perlu, menangani masalah-masalah lain yang berkaitan dengan perbatasan.
Media Israel, Jerusalem Post, melaporkan, Indonesia akan mengirimkan tim aju ke pusat komando AS di Kiryat Gat pada akhir pekan ini untuk memulai persiapan pengerahan anggota TNI untuk menggantikan tentara Israel di sepanjang Garis Kuning di Gaza akhir tahun ini.
Tim dari Indonesia tersebut, sebagaimana dilaporkan Jerusalem Post, akan berdiskusi dengan militer Israel mengenai wewenang dan tanggung jawab ISF di Gaza, termasuk prosedur koordinasi dan aturan keterlibatan di area antara komunitas Negev barat dan Jalur Gaza.
Pasukan Indonesia tidak akan beroperasi di dalam wilayah Gaza yang dikendalikan oleh Hamas, menurut laporan Jerusalem Post.
Misi mereka akan mencakup pengamanan pembangunan awal Rafah serta menjaga lokasi pengumpulan dan penyimpanan senjata Hamas—jika organisasi tersebut setuju untuk menyerahkannya, seperti yang diuraikan dalam perjanjian gencatan senjata.
TNI belum merespons mengenai pemberitaan Jerusalem Post tersebut.
Mengapa TNI akan dikerahkan ke Gaza?
Indonesia telah bergabung dengan Board of Peace (BoP)/Dewan Perdamaian, sebuah badan internasional yang dibentuk untuk mengawal stabilisasi dan rehabilitasi pascakonflik di Gaza.
Pembentukan Dewan Perdamaian itu merupakan salah satu dari 20 butir rencana perdamaian yang digagas Presiden AS Donald Trump.
Dewan Perdamaian tersebut punya mandat membentuk Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF), yang akan membantu mengamankan wilayah perbatasan di Gaza dan memastikan demiliterisasi wilayah tersebut, termasuk pelucutan senjata Hamas.
Dewan tersebut juga akan mengawal pembentukan pemerintahan Palestina teknokrat baru di Gaza dan rekonstruksi pasca-perang.
Presiden Prabowo Subianto telah diundang Presiden AS Donald Trump untuk menghadiri pertemuan pertama Dewan Perdamaian di Washington pada 19 Februari
Dalam laman kantor presiden, disebutkan, bagi Indonesia, partisipasi dalam badan ini memiliki makna strategis.
Keikutsertaan ini dimaksudkan untuk menjaga agar proses transisi Gaza tetap mengarah pada solusi dua negara (two-State solution), dan tidak berkembang menjadi pengaturan permanen yang mengabaikan hak-hak rakyat Palestina.
Beberapa warganet yang mengomentari keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian sebagai ‘antek asing’.
Namun, menurut pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Agung Nurwijoyo, peran Indonesia dalam upaya penyelesaian krisis kemanusiaan di Gaza justru akan semakin kuat.
Tapi ada syaratnya, menurut Agung. Langkah tersebut harus disertai dengan agenda yang jelas dan terukur, terutama memperjuangkan keadilan bagi Palestina.
- Indonesia gabung ‘Dewan Perdamaian’ bentukan Trump – ‘Kita berisiko jadi antek asing, kalau tak punya agenda jelas’
- Siapa yang akan memerintah Gaza setelah gencatan senjata Hamas dan Israel?
- Prabowo siap kirim pasukan perdamaian ke Gaza, Netanyahu berkata ‘Israel yang menentukan’
- Presiden Trump ajukan rencana perdamaian di Gaza – Apa saja butir-butir lengkapnya?
- Prabowo berencana evakuasi 1.000 warga Gaza, mengapa rencana ini disebut akan menjadi sebuah blunder?
- Palestina dan Indonesia kecam langkah terbaru Israel di Tepi Barat – ‘Ini sama saja pencaplokan de facto’
