Kita Tekno – – Pemerintah Rusia secara resmi telah memutus akses layanan pesan instan WhatsApp, sebuah langkah yang kembali memicu ketegangan antara Moskow dan perusahaan teknologi raksasa dari Barat. Keputusan krusial ini diumumkan oleh Kremlin pada Kamis, 12 Februari, dengan dalih bahwa platform milik Meta tersebut gagal mematuhi regulasi nasional yang berlaku di Rusia.
Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menegaskan bahwa pemblokiran WhatsApp di Rusia telah sepenuhnya diberlakukan. Menurutnya, layanan pesan populer ini dinilai tidak tunduk pada ketentuan hukum Rusia, termasuk kewajiban vital untuk menyimpan data pengguna di dalam negeri. Kondisi ini menjadi titik pangkal di balik tindakan tegas pemerintah.
Langkah signifikan ini, yang dilaporkan oleh LeMonde, diperkirakan berdampak langsung pada sekitar 100 juta pengguna WhatsApp di Rusia, yang selama ini sangat bergantung pada aplikasi tersebut untuk komunikasi pribadi maupun keperluan bisnis. Sebagai respons, pemerintah Rusia secara aktif mendorong warganya untuk beralih ke Max, sebuah aplikasi pesan buatan dalam negeri yang diposisikan sebagai ‘messenger nasional’. “Max adalah alternatif yang tersedia di pasar bagi warga,” kata Peskov, menekankan ketersediaan opsi lokal.
Tuduhan Aplikasi Pengawasan
Di sisi lain, pihak WhatsApp, yang berada di bawah naungan perusahaan teknologi AS, Meta, dengan tegas menilai kebijakan ini sebagai upaya paksa untuk mengarahkan pengguna ke aplikasi yang dikontrol langsung oleh negara. Dalam pernyataannya yang disampaikan melalui platform X, WhatsApp menuduh pemerintah Rusia berupaya sepenuhnya memblokir layanan mereka demi mempromosikan penggunaan aplikasi milik negara.
Perusahaan ini juga secara lantang mengkritik kebijakan tersebut karena dianggap mengancam fundamental komunikasi privat. WhatsApp selama ini dikenal luas berkat sistem enkripsi end-to-end-nya yang canggih, memastikan bahwa pesan hanya dapat dibaca oleh pengirim dan penerima, menjaga kerahasiaan percakapan. Sebaliknya, aplikasi pesan Max dilaporkan tidak menyediakan fitur enkripsi yang setara, memicu kekhawatiran serius dari para aktivis hak digital. Mereka menilai kondisi ini dapat membuka peluang pengawasan yang lebih luas terhadap percakapan warga, mengancam privasi digital.
Tren Pengetatan Ruang Digital
Pemblokiran WhatsApp ini bukanlah insiden tunggal. Sejak meningkatnya konflik dengan Ukraina, pemerintah Rusia diketahui telah memperketat kontrolnya terhadap ekosistem digital. Sejumlah platform asing telah menghadapi tekanan berat, mulai dari sanksi denda finansial, perlambatan akses yang disengaja, hingga ancaman pelarangan total. Sebelumnya, pengawas internet Rusia juga telah mengumumkan rencana pembatasan bertahap terhadap Telegram, dengan alasan serupa mengenai ketidakpatuhan terhadap hukum lokal.
Beberapa pengamat menilai bahwa serangkaian kebijakan ini mencerminkan strategi jangka panjang Kremlin dalam membangun ‘kedaulatan digital‘. Tujuan utamanya adalah untuk memindahkan lalu lintas data dan komunikasi publik ke infrastruktur domestik yang lebih mudah diawasi oleh negara, demi kendali penuh atas informasi dan interaksi daring warganya.
Di tengah dinamika geopolitik yang bergejolak dan intensitas perang informasi, pemblokiran WhatsApp di Rusia menjadi simbol nyata tarik-menarik antara prioritas keamanan versi negara dan hak atas kebebasan komunikasi warga. Bagi jutaan pengguna di Rusia, keputusan ini bukan sekadar isu teknis, melainkan menyangkut ruang privat dan kebebasan berekspresi fundamental di era digital yang semakin terhubung.
