Ketika berbicara tentang kesetaraan gender di China, banyak orang langsung mengingat slogan terkenal dari Mao Zedong, “Women hold up half the sky”. Slogan ini menjadi simbol kuat bahwa perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan negara.
Namun, benarkah emansipasi perempuan di China bermula dari Mao lalu menjadi kebijakan negara, atau justru dari keberanian intelektual yang lebih dahulu menggugat struktur patriarki?
Jauh sebelum berdirinya Republik Rakyat China pada 1949, sudah ada suara yang lebih dulu menggugat ketidakadilan terhadap perempuan. Salah satunya adalah He Zhen, seorang pemikir radikal pada awal abad ke-20 yang berani mempertanyakan struktur sosial yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang harus tunduk pada laki-laki.
Bagi He Zhen, persoalan perempuan bukan sekadar soal hukum atau kebijakan. Ia melihat penindasan perempuan sebagai sesuatu yang tertanam dalam cara berpikir masyarakat. Perempuan tidak hanya dibatasi oleh aturan formal, tetapi juga oleh nilai-nilai yang dianggap “wajar” dan diwariskan turun-temurun.
Di masa itu, China masih berada di bawah Dinasti Qing. Gerakan nasionalisme memang mulai tumbuh, tetapi isu perempuan belum menjadi prioritas utama. Perempuan sering kali hanya dianggap sebagai bagian pelengkap dalam perjuangan politik. He Zhen menolak pandangan ini. Ia menegaskan bahwa pembebasan bangsa tidak akan berarti tanpa pembebasan perempuan.
Pemikirannya tergolong radikal. Ia tidak hanya menuntut hak formal seperti pendidikan atau pekerjaan, tetapi juga menggugat relasi kuasa dalam keluarga dan masyarakat. Ia mengkritik praktik yang memperlakukan perempuan seolah-olah sebagai “milik” laki-laki.
Ketika Republik Rakyat China berdiri pada 1949 di bawah kepemimpinan Mao Zedong, perubahan mulai dilembagakan secara struktural. Konstitusi 1954 menjamin persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Reformasi hukum memberikan hak perceraian, kepemilikan properti, serta akses pendidikan dan pekerjaan yang lebih luas bagi perempuan.
Praktik footbinding yang selama berabad-abad membebani perempuan di China juga dihapuskan. Negara mendorong partisipasi perempuan dalam sektor produksi dan pembangunan nasional. Dalam konteks sosialisme, perempuan dipandang sebagai tenaga kerja penting bagi kemajuan negara.
Pada masa Revolusi Kebudayaan (1966–1976), keterlibatan perempuan di ruang publik semakin meningkat. Mereka memasuki sektor-sektor yang sebelumnya didominasi laki-laki dan bahkan menduduki posisi kepemimpinan.
Namun, penting untuk dipahami bahwa kebijakan negara tidak lahir dalam ruang kosong. Sebelum kesetaraan gender menjadi bagian dari hukum dan propaganda negara, sudah ada pergulatan gagasan yang lebih dulu mengubah cara masyarakat memandang perempuan.
Di sinilah peran He Zhen menjadi penting.
Ia mengubah sesuatu yang lebih mendasar: kesadaran. Ia menantang perempuan untuk melihat dirinya sebagai subjek yang otonom, bukan sekadar objek dalam sistem patriarki. Perubahan cara berpikir inilah yang kemudian membuka jalan bagi perubahan hukum dan kebijakan.
Emansipasi yang dilembagakan negara mungkin terlihat lebih nyata dan terukur. Namun, transformasi sosial yang sejati sering kali berawal dari keberanian intelektual untuk mempertanyakan apa yang selama ini dianggap normal.
Sebutan He Zhen sebagai akar emansipasi China modern bukan berarti mengabaikan peran negara. Sebaliknya, ini adalah pengakuan bahwa setiap perubahan besar selalu dimulai dari perubahan kesadaran.
Sebelum negara mengubah undang-undang, seseorang harus terlebih dahulu mengubah cara berpikir masyarakat. Dalam sejarah perempuan China, suara itu datang dari He Zhen.
