Tiga bulan setelah Aceh diterjang banjir bandang, kehidupan sehari-hari masih jauh dari kata pulih. Lumpur yang mengeras setinggi pinggang orang dewasa masih melahap rumah-rumah warga di daerah Meureudu, ibu kota Kabupaten Pidie Jaya.
Di Aceh Tamiang, para warga menggambarkan permukiman mereka seperti wilayah yang habis terkena bom. Seisi kota diselimuti debu tebal yang berasal dari lumpur mengering.
“Kami ingin hidup normal lagi. Sekarang kalau keluar rumah, harus pakai masker dua lapis, kacamata, dan topi. Kami juga rindu melihat tanaman hijau dan langit biru,” ucap Desrina Akmalia.
Sebelumnya Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, mengklaim pemulihan pascabencana di Sumatra berjalan dengan sangat cepat. Ia menilai kondisi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sudah lebih baik setelah dilanda banjir dan longsor.
Adapun Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyebut bantuan Rp4,7 triliun untuk korban bencana banjir bandang di Aceh, Sumut, dan Sumbar dicairkan pada pekan lalu.
Uang itu akan diberikan kepada penerima bantuan yakni pengungsi yang sudah diverifikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
‘Mau berharap pada siapa lagi?’
“Ini sudah mau bulan Ramadan, tapi tidak meriah…”
“Biasanya seminggu sebelum mau puasa, orang-orang semangat ke pasar beli daging. Tapi sekarang sepi. Orang belanja untuk meugang enggak ada,” ucap Arini Amalia dengan suara berat.
Meugang yang disebut Amalia adalah tradisi masyarakat Aceh jelang bulan Ramadan. Tradisi ini identik dengan kegiatan membeli daging, mengolahnya, dan menyantapnya bersama seluruh anggota keluarga sebagai simbol kebersamaan.
Tapi, pada tahun ini, nyaris tak nampak kemeriahan. Tak ada kemacetan di pasar-pasar seperti dulu.
“Besok lah kita lihat, banyak enggak orang di pasar,” kata Amalia sekaligus menerangkan bahwa Kamis (19/02) menjadi hari pertama mereka puasa.
Perempuan 28 tahun ini bercerita, ia sekeluarga ingin sekali merayakan meugang. Hanya saja, uang yang dimilikinya menipis setelah hampir tiga bulan bertahan hidup setelah diterjang banjir bandang dan longsor.
“Dulu, kami sanggup beli daging dua kilogram, sekarang satu kilogram pun susah,” ungkap warga yang tinggal di daerah Meureudu, ibu kota Kabupaten Pidie Jaya ini.
“Memang harus hemat-hemat, mau berharap sama siapa lagi? Bantuan juga kan sudah berkurang.”
Yang bikin tambah sedih, ia dan neneknya yang sudah menginjak kepala delapan masih harus mengungsi di tenda BNPB yang dipasang di depan rumah.
Musababnya, rumah sang nenek juga warga lain terendam lumpur setinggi betis orang dewasa dan di luar rumah hampir sepinggang.
Untuk membersihkan lumpur yang mengeras itu, Amalia mustahil mengerjakan sendirian. Sementara, kalau menyewa ekskavator tidak murah, setidaknya Rp3 juta sehari.
Sementara itu, ekskavator dan tentara yang mondar-mandir di wilayahnya hanya membersihkan jalan raya dan fasilitas umum.
Dari foto dan video yang dibagikan Amalia kepada BBC News Indonesia, di sisi kanan-kiri jalan area rumahnya masih teronggok lumpur tebal yang melumat kayu-kayu berukuran kecil hingga besar.
Kalau hujan turun, jalanan jadi becek dan berlumpur, imbuhnya. Sungai yang mengalir di daerah itu juga kerap luber jika hujan deras lantaran kian dangkal.
Seisi kota bisa dibilang berwarna coklat dengan langit abu-abu.
“Ya Allah, kejadian (banjir) tanggal 26 November 2025, sudah hampir tiga bulan, kondisinya masih sama,” keluhnya.
Soal air bersih, Amalia bilang masih sulit gara-gara PDAM setempat belum beroperasi. Air sumur bor yang baru dibikin juga keruh alias berwarna kuning kecoklatan.
Pemda setempat, katanya, sebetulnya menyediakan mobil tangki air yang bisa dipakai bersama-sama. Namun, sebagian warga kelelahan karena harus bolak-balik mengangkat air dari lokasi mobil tangki—yang jaraknya sekitar dua kilometer.
“Setiap hari angkat air, pasti capai. Makanya banyak yang kelelahan.”
Jadilah warga, seperti Amalia, mengandalkan air hujan.
“Kami tampung air hujan untuk masak, karena lebih bersih dibandingkan air sumur. Meskipun kalau hujan, antara senang atau susah. Senangnya ada air bersih, susahnya takut banjir lagi.”
“Pernah hujan deras, warga dekat sungai itu panik semua dan lari ke jalanan yang tinggi. Ketakutan karena masih trauma.”
Berdasarkan pengamatannya, sebagian besar warga—termasuk dirinya—yang dulunya mengungsi di tenda-tenda halaman masjid, kini memilih pulang dan mendirikan tenda persis di depan rumah mereka.
Sebab, warga merasa tak kerasan berlama-lama di pengungsian. Apalagi sudah dekat bulan Ramadan, ingin dekat dengan keluarga.
Selain itu, sudah satu bulan warga tak lagi mendapatkan bantuan pangan dari pemerintah. Sedangkan pertanian warga hancur ditelan banjir bandang.
“Sawah ini tertimbun lumpur, kalau mau tanam padi ya susah harus dikeruk dulu,” tuturnya sembari mengatakan warga yang rumahnya rusak parah atau hilang tersapu banjir sudah menetap di hunian sementara (huntara).
Amalia bercerita, di rumahnya masih tersedia stok beras. Tapi, dengan uang yang menipis, dia harus betul-betul berhemat membeli kebutuhan sehari-hari.
Janji pemerintah memberikan bantuan jaminan hidup (jadup) sebesar Rp15.000 per orang juga sampai sekarang belum pernah diterima.
“Sampai sekarang belum cair, enggak tahu kenapa,” keluhnya.
‘Macam habis kena bom debunya’
Di Kabupaten Aceh Tamiang, kemeriahan tradisi meugang juga takkan seramai tahun-tahun sebelumnya, kata Desrina Akmalia.
Ibu dua anak ini bercerita, setelah banjir bandang dan longsor memporak-porandakan wilayah tersebut, kehidupan warga masih sangat-sangat susah.
Rumahnya di Desa Durian, Kecamatan Rantau, rusak di segala sisi: dinding retak, pintu-pintu jebol, plafon hancur.
Ririn, begitu dia disapa, mengaku tak punya uang untuk memperbaiki rumahnya. Ia dan suami hanya berharap pada bantuan pemerintah.
“Katanya akan ada uang (pengganti) untuk rumah yang rusak. Tapi enggak tahu kapan cairnya,” ujarnya.
“Kami kayak gini aja bertahan hidup dengan kemampuan yang ada. Kami tengok ada pendataan untuk bantuan, kami ikuti.”
Ririn mengaku terpaksa tinggal di rumahnya yang nyaris tak layak huni itu. Sebab, menetap di tenda pengungsian berlama-lama lebih merana. Jadilah, dia dan suami memperbaiki sebisanya.
Ia bilang cukup beruntung karena rumahnya tak tertimbun lumpur.
“Di tenda itu panas, kalau hujan becek. Apalagi saya punya anak berusia dua tahun dan empat tahun,” imbuhnya.
Soal air bersih, Ririn mengatakan mengandalkan sumur bor lantaran air PDAM masih mengalami gangguan. Meskipun air sumur bor itu keruh dan berminyak.
“Ya dipakai untuk mandi saja, kalau minum beli air galon isi ulang. Sementara listrik sudah pulih pada minggu ketiga Desember,” cetusnya.
Tapi yang paling ia keluhkan saat ini adalah debu tebal yang berasal dari lumpur mengering.
Setiap kali keluar rumah, ia dan anak-anaknya harus memakai masker dua lapis, kacamata, dan topi. Tanpa itu, ia khawatir kedua anaknya bisa terkena gangguan pernapasan.
“Macam habis kena bom di sini, naik debunya ke atas kalau panas. Masker satu lapis enggak cukup rasanya. Kalau hujan, becek kali, karena aspalnya ada lumpur,” bebernya.
“Kami juga rindu melihat tanaman hijau dan langit biru. Sekarang yang nampak warna coklat semua,” sambungnya.
Biarpun situasinya susah, Ririn bilang tetap akan merayakan tradisi meugang, meskipun seadanya. Dari informasi tetangga, pemerintah setempat kabarnya bakal membagi-bagikan daging sapi untuk setiap keluarga pada Rabu (18/02).
Daging itu rencananya akan dimasak rendang dan disantap bersama keluarga besarnya yang masih tinggal di tenda pengungsian.
“Kami masak-masak di tenda, ya ala kadarnya saja.”
‘Saya pelan-pelan bangkit sendiri, tanpa bantuan dari pemerintah’
Rizqi Shafriyaldi yang tinggal di Aceh Tamiang juga mendengar informasi yang sama: bahwa pemerintah kabupaten bakal membagi-bagikan daging untuk merayakan meugang.
Rencananya daging itu akan dimasak dan disantap bersama keluarga besar istrinya.
“Saya dapat kabar warga disuruh ambil dagingnya ke suatu tempat besok (Rabu),” ujarnya.
Usai banjir bandang dan longsor, Rizqi dan istrinya menumpang di rumah mertua. Sebab, rumahnya di Desa Tanah Terban, Kecamatan Karang Baru, rusak parah.
Atapnya jebol tak bersisa, beberapa pintu hilang beserta semua perabotan rumah tangga. Yang masih berdiri tegak hanya dinding rumah.
Pemerintah daerah setempat, katanya, sudah mendata rumah-rumah warga untuk mendapatkan bantuan ganti rugi. Tapi hingga saat ini belum juga cair.
Untuk kategori rusak ringan akan mendapatkan Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta, dan rusak berat Rp60 juta atau dibuatkan rumah baru.
“Data saya sudah masuk di tahap dua, tapi enggak tahu kapan dapat (bantuan),” katanya lesu.
Gara-gara lambatnya bantuan dan dugaan tidak transparannya pendataan, sejumlah warga di Aceh Tamiang berdemo di depan kantor bupati. Mereka meminta pihak yang memverifikasi rumah warga terbuka serta tidak bekerja asal-asalan.
“Misalnya rumah saya, temboknya utuh tapi semuanya rusak. Kalau tidur, nampak langit. Itu mestinya termasuk kategori rusak berat, tapi malah rusak ringan,” ungkapnya.
“Sementara rumah bupati masih kokoh, perabotan saja rusak, masuknya kategori rusak berat. Marahlah orang-orang ini.”
Hampir tiga bulan berlalu, pria 30 tahun ini mengaku tak pernah mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah. Terakhir terima bantuan dari tim relawan sekitar dua bulan lalu.
Ia bilang sudah berusaha bertanya ke kepala desa, tapi nihil.
Itu mengapa, dia lebih memilih mencari uang dengan bekerja membersihkan rumah orang lain. Duit hasil pekerjaan itu dipakai modal usaha di toko peralatan listriknya.
Ketika banjir bandang menerjang, barang-barang di tokonya ikut rusak. Yang masih berfungsi, dijual murah. Sisanya dibuang.
Dari informasi sesama pedagang di Aceh Tamiang, akan ada bantuan usaha untuk UMKM. Seperti apa bentuknya, ia bilang tak tahu persis. Dia hanya mengisi data diri dan usahanya ke suatu link sebagai prasyarat.
Namun, sampai sekarang tak ada kejelasan.
“Kayak kasih ‘angin surga’, cuma enggak ada informasi lebih lanjut,” cetusnya.
“Sekarang saya pelan-pelan bangkit sendiri, kalau berharap bantuan dari pemerintah, takutnya nanti berlarut-larut kami jadi enggak bangkit-bangkit.”
Rizqi mengatakan, seandainya pemerintah bergerak cepat memperbaiki rumah-rumah warga yang rusak, paling tidak mereka bisa pulih lebih cepat dan memulai mencari uang.
Tidak seperti sekarang, warga dibiarkan membersihkan lumpur tebal sendiri-sendiri. Sementara untuk menyewa ekskavator paling tidak mengeluarkan kocek Rp4 juta sehari.
Bagi yang tak punya duit, harus pasrah mengerjakan sendiri.
“Kalau ekonominya kuat, sanggup bayar alat berat, hilang lumpurnya. Tapi kalau ekonominya rendah, masih segunung lumpur di halaman rumahnya. Karena yang bersih hanya di jalan raya,” tambahnya.
Seskab Teddy: Sumatra cepat pulih
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, sebelumnya mengklaim pemulihan pascabencana di Sumatra berjalan dengan sangat cepat. Teddy menilai kondisi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, sudah lebih baik.
Teddy mengklaim upaya pemulihan tidak terlepas dari hasil kerja pemerintah bersama elemen masyarakat.
“Sekarang kita sudah memasuki dua bulan pascabenacna dan data fakta serta realitas di lapangan ini benar-benar menunjukkan berhasil super cepat,” kata Teddy, Rabu (11/02).
Presiden Prabowo, klaim Teddy, terus memantau perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra. Memasuki dua bulan pascbencana, sambungnya, pemerintah mencatat sejumlah capaian konkret di lapangan.
Setidaknya, kata dia, 5.500 unit rumah hunian telah selesai dibangun dalam kurun Waktu dua bulan setelah bencana, dengan 1.500 unit di antaranya rampung dalam satu bulan pertama.
Selain itu, 98 jembatan telah selesai dibangun kembali di seluruh provinsi terdampak dan 99 ruas jalan nasional yang sebelumnya terputus kini sudah bisa dilalui.
Di sektor kesehatan, klaimnya, sebanyak 87 rumah sakit dan 867 puskesmas yang sebelumnya terdampak kini telah kembali beroperasi.
Sementara tu, sekolah hampir 100% sudah aktif, pasar, dan aktivitas ekonomi masyarakat mulai berjalan normal.
Pemerintah siapkan dana Rp4,7 triliun
Terpisah, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengatakan bantuan Rp4,7 triliun untuk korban bencana banjir bandang di Aceh, Sumut, dan Sumbar, dicairkan pada Kamis pekan lalu.
Tito bilang, bantuan sudah ditransfer dari Kemenkeu ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atas perintah Presiden Prabowo.
Dana triliun tersebut, katanya, akan diberikan kepada penerima bantuan yang merupakan pengungsi yang sudah diverifikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Ia menjelaskan, pengungsi yang rumahnya mengalami kerusakan ringan mendapat bantuan Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta.
Dia berharap jumlah pengungsi akan menurun setelah pencairan bantuan. Sehingga pengungsi bisa menggunakan uang itu untuk membenahi rumah mereka.
Mengenai pengungsi yang tidak memilih tinggal di hunian sementara (huntara) juga akan mendapat bantuan Rp1,8 juta per tiga bulan. Bantuan itu disalurkan oleh BNPB.
“Mereka boleh tinggal di rumah keluarganya atau dikontrakan, itu Rp1,8 juta per tiga bulan. Ini juga akan direalisasikan oleh BNPB karena anggarannya sudah ada.”
Namun demikian, Tito mengungkapkan pemulihan total di Aceh, Sumut, dan Sumbar membutuhkan waktu dua sampai tiga tahun.
Musababnya, sejumlah jalan provinsi dan kabupaten rusak dan memerlukan pengerjaan permanen. Termasuk, pembersihan lumpur.
Tito mengklaim dari 18 kabupaten/kota di Sumut yang terdampak bencana, 15 wilayah di antaranya sudah normal.
“Yang memerlukan atensi khusus ada dua yaitu Kabupaten Tapanuli Tengah dan tapanuli Utara.”
Di Aceh, dari 18 kabupaten/kota yang terdampak, sebanyak 10 daerah telah kembali normal, dua mendekati normal, dan sisanya masih jadi perhatian utama pemerintah.
“Ada beberapa wilayah yang memerlukan atensi khusus yaitu Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Tengah.”
Sedangkan di Sumbar, dua daerah masih memerlukan perhatian serius: Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Pesisir Selatan.
BNPB mencatat jumlah pengungsi akibat bencana di Sumatra sebanyak 47.000 orang per 7 Februari 2026. Angka itu turun dari sebelumnya 1.057.482 pengungsi pada 8 Desember 2025.
Jumlah pengungsi terbanyak dari Aceh dengan 38.276 orang. Sedangkan di Sumatra Utara 7.342 pengungsi dan Sumbar 1.845 jiwa.
Pada akhir Januari lalu, BNPB mencatat korban meninggal bencana Sumatra mencapai 1.201 orang. Rinciannya, 562 orang di Aceh, 372 jiwa di Sumut, dan 265 di Sumbar.
- ‘Kalau tidak ada sawah, apa yang bisa dimakan?’ – Nasib petani dua bulan usai bencana Sumatra, ribuan hektare sawah masih lautan lumpur
- Lebih dari 165.000 korban banjir Sumatra masih bertahan di pengungsian, hunian sementara belum memadai
- Kisah keluarga yang terjebak di hutan berhari-hari saat banjir dan longsor Sumut – ‘Tinggalkan aku, selamatkanlah adikmu’
- Pemerintah tolak bantuan asing, pemulihan wilayah terdampak banjir-longsor di Sumatra diprediksi butuh 30 tahun
- Bayang-bayang referendum dan konflik bersenjata di balik penanganan banjir di Aceh
- Solusi bagi korban banjir saat krisis air bersih – ‘Alhamdulillah dikasih air seperti ini’
- Lima pernyataan dan tindakan para pejabat yang dinilai ‘tidak empati’ kepada korban banjir Sumatra – ‘Perlu empati yang lebih baik’
- Ulama Aceh dan Dewan Profesor USK tuntut status ‘bencana nasional’ dan ‘bantuan asing’, Presiden Prabowo menolak
